PRAKTIK OPEN GOVERNMENT MELALUI PARTISIPASI PUBLIK DI KABUPATEN BOJONEGORO DALAM MEWUJUDKAN TRANSPARANSI DAN AKUNTABILITAS (Studi Kasus Dialog Publik Jumat di Kabupaten Bojonegoro)

Berlian Tyasotyaningarum(1*),

(1) Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstract

Public participation through the Friday Public Dialogue in Bojonegoro district is a form of open government practice in realizing transparency and accountability. Through these public participation development innovations, Bojonegoro district has gained achievements as a pilot project for open government in the world. This research uses qualitative research techniques with descriptive methods. This study aims to identify how open government practices through public participation can achieve transparency and accountability in the Bojonegoro district. The results of the study show that open government through public dialogue can achieve transparency in the form of delivery of information related to the socialization of government programs, finance, and public service delivery. Meanwhile, accountability is realized through public dialogue related to government performance and public services. Public dialogue has a role in realizing transparency and accountability practices in the Bojonegoro district, namely: increasing public trust, establishing community legitimacy, and improving decision-making. Lessons learned from public participation innovation through public dialogue in Bojonegoro district are the importance of direct communication between public officials and the community, the importance of the role of leaders as trainers, and public participation to ensure that the government is always connected to its people.

 

Keywords: open government; public participation; transparency.


Abstrak

Partisipasi publik melalui Dialog Publik Jumat di kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu wujud praktik open government dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas. Melalui inovasi pembangunan partisipasi publik tersebut, kabupaten Bojonegoro telah mendapatkan prestasi sebagai proyek percontohan open government di dunia. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi bagaimana praktik open government melalui partisipasi publik dapat mewujudkan transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro. Hasil studi menunjukkan bahwa open government melalui dialog publik dapat mewujudkan transparansi berupa: penyampaian informasi terkait sosialisasi program-program pemerintah, finansial dan penyelenggaraan pelayanan publik. Sedangkan akuntabilitas yang terwujud melalui dialog publik terkait kinerja pemerintah dan pelayanan publik. Dialog publik memiliki peran dalam mewujudkan praktik transparansi dan akuntabilitas di kabupaten Bojonegoro, yaitu : meningkatkan kepercayaan publik, membentuk legitimasi masyarakat serta memperbaiki pengambilan keputusan. Pembelajaran dari inovasi partisipasi publik melalui dialog publik di kabupaten Bojonegoro adalah: pentingnya komunikasi langsung antara pejabat publik dan masyarakat, pentingnya peran pemimpin sebagai pelatih, dan partisipasi publik memastikan bahwa pemerintah selalu terhubung dengan masyarakatnya.

Kata Kunciopen government; partisispasi publik; transparansi.

 


Full Text:

PDF

References


Amir, M. 2019. Gaya Kepemimpinan Transformatif Pemerintah Kabupaten Bojonegoro Dalam Penanggulangan Bencana BanjiR (Studi Di Pemerintah Kabupaten Bojonegoro). University of Muhammadiyah Malang.

Duadji, N. 2013. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Provinsi Lampung. Jurnal Bina Praja: Journal of Home Affairs Governance, 5(3), 197–203.

Habibah, B. A. 2017. Efektivitas Dialog Jumat sebagai Model Pembuatan Kebijakan Publik Deliberatif di Kabupaten Bojonegoro. Universitas Airlangga.

Kim, S., & Lee, J. 2017. Citizen Participation and Transparency in Local Government: Do Participation Channels and Policy Making Phases Matter? Proceedings of the 50th Hawaii International Conference on System Sciences.

Lauranti, M., Djamhari, E. A., & Mawesti, D. 2017. Open Government: Mengkaji Penggunaan e-government Pemerintah Daerah di Indonesia.

Musthofa, Y. 2016. Bojonegoro Inspirasi untuk Negeri. Jakarta: INFID (International NGO Forum on Indonesia Development).

Nawawi, J. 2012. Membangun kepercayaan dalam mewujudkan good governance. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, 1(3), 19–29.

Safarov, I., Meijer, A., & Grimmelikhuijsen, S. 2017. Utilization of open government data: A systematic literature review of types, conditions, effects and users. Information Polity, 22(1), 1–24.

Sharma, B. 2008. Voice, accountability and civic engagement: A conceptual overview. Paper Commissioned by Oslo Governance Centre, Bureau for Development Policy, United Nations Development Programme. Overseas Development Institute, London.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik




DOI: http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v3i1.436

Article Metrics

Abstract view : 844 times
PDF - 632 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Mediasosian licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.