REFORMASI BIROKRASI DAERAH: VARIASI INOVASI BIROKRASI PERIZINAN PASCA OTONOMI DAERAH REGIONAL BUREAUCRATIC REFORM: BUREUACRATIC BUSINESS LICENSE INNOVATION VARIANT IN POST-DECENTRALIZATION ERA

I.Gusti.Gede Heru Marwanto(1*), Suwarno Suwarno(2),

(1) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri
(2) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Kadiri
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstract

Decentralization era brings more slice economy cakes to the local/regional level. However, the authority which given to the local government does not directly enhance local investment. Local bureaucracy still hampers the investment, but several local governments can reform their bureaucracy affecting the easiness of doing business at the local level. This paper presents the best practices of local government to initiate innovation in their business license office according to local needs. At least, those innovations come up with the thesis that there is no one size fits all. Decentralization is about to bring policy close to the most in need and come up with the variation.

Keywords: Regional Bureaucratic Reform, Decentralization, Local Investment, Innovation, Business License Office

 

Abstrak

 

Era desentralisasi membawa lebih banyak memangkas lebih ekonomi ke tingkat lokal/regional. Namun, kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah tidak secara langsung meningkatkan investasi daerah. Birokrasi daerah masih menjadi penghambat investasi, tetapi beberapa pemerintah daerah dapat melakukan reformasi birokrasi yang berdampak pada kemudahan berbisnis di tingkat daerah. Makalah ini menyajikan praktik terbaik untuk pemerintah daerah untuk memulai inovasi di kantor izin usaha sesuai kebutuhan daerah. Setidaknya, inovasi itu muncul dengan tesis bahwa tidak ada satu ukuran yang cocok untuk semua. Desentraslisasi akan membawa kebijakan mendekati yang paling dibutuhkan dan menghasilkan variasinya.

 

Kata Kunci: Reformasi Birokrasi Daerah; Desentralisasi; Investasi Lokal; Inovasi; Kantor Izin Usaha


Full Text:

PDF

References


Dwiyanto, A. 2013. Mengembalikan kepercayaan publik melalui reformasi birokrasi. Gramedia Pustaka Utama.

Dwiyanto, A. 2017. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gajah Mada University Press.

Hartanto, F. M. 2009. Paradigma baru manajemen Indonesia: menciptakan nilai dengan bertumpu pada kebajikan dan potensi insani. PT Mizan Publika.

Ismail, I. 2014. Kendala Investasi Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Pembangunan Proyek Pltu Di Kabupaten Batang). Politika: Jurnal Ilmu Politik, 5(1), 29–43.

Sa’adah, N. 2017. Kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty) berdasarkan keadilan yang mendukung iklim investasi Indonesia. Masalah-Masalah Hukum, 46(2), 182–189.

Umar, M. A. 2018. Bonus demografi sebagai peluang dan tantangan pengelolaan sumber daya alam di era otonomi daerah. Genta Mulia: Jurnal Ilmiah Pendidikan, 8(2).




DOI: http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.568

Article Metrics

Abstract view : 506 times
PDF - 438 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Mediasosian licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.