PELAYANAN PUBLIK DI DAERAH: MENGUAK KESENJANGAN PELAYANAN DASAR DI ERA OTONOMI DAERAH LOCAL PUBLIC SERVICE: UNCOVERING BASIC PUBLIC SERVICE DISPARITY IN REGIONAL AUTONOMY ERA

Muhammad Rizki Pratama(1*), Teguh Pramono(2),

(1) 
(2) 
(*) Corresponding Author

Abstract


Abstract

Regional autonomy theoretically makes public service close to the public. This paper argues that In Indonesia context, more centralization adjustment happens in line with the fundamental public service disparity. Such problems lead to the wicked problems of governing public service. It finds that there is a current trend in public service disparity, for example, the amount of medical doctor and teacher which has unequal distribution comparing to the rural and urban area. The paradigm of the welfare state should be transformed welfare region as well. All problems are in regional; the state should accommodate and facilitate region to handle such disparity not only move with centralization policy agenda.

Keywords: Public Service; Disparity; Regional Autonomy

 

Abstrak 

Otonomi daerah secara teoritis membuat layanan publik dekat dengan publik. Makalah ini berpendapat bahwa dalam konteks Indonesia, penyesuaian sentralisasi lebih banyak terjadi sejalan dengan kesenjangan layanan publik yang mendasar. Masalah seperti itu mengarah pada masalah jahat dalam mengatur pelayanan publik. Ini menemukan bahwa ada tren saat ini dalam kesenjangan layanan publik, misalnya, jumlah dokter dan guru medis yang memiliki distribusi yang tidak setara dibandingkan dengan daerah pedesaan dan perkotaan. Paradigma negara kesejahteraan juga harus ditransformasikan menjadi wilayah kesejahteraan. Semua masalah ada di wilayah; negara harus mengakomodasi dan memfasilitasi daerah untuk menangani kesenjangan tersebut tidak hanya bergerak dengan agenda kebijakan sentralisasi.

Kata Kunci: Layanan Publik; Disparitas; Otonomi Daerah


Full Text:

PDF

References


Dwiyanto, A. 2012. Manajemen Pelayanan Publik: Peduli. Inklusif, dan Kolaboratif., Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, A. 2017. Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. Gajah Mada University Press.

Dwiyanto, A. 2018. Administrasi Publik: Desentralisasi Kelembagaan Dan Aparatur Sipil Negara. UGM PRESS.

Panitch, V. 2011. Basic income, decommodification and the welfare state. Philosophy & Social Criticism, 37(8), 935–945.

Ridwansyah, M. 2018. Upaya Menemukan Konsep Ideal Hubungan Pusat-Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Jurnal Konstitusi, 14(4), 838–858.

Sani, S. 2016. Sejarah Perkembangan Otonomi Daerah Di Indonesia. Jurnal Criksetra, 5(9), 79–83. http://jurnal.untag-sby.ac.id/index.php/dih/article/view/278

Yani, A. 2010. Kebijakan Distribusi Guru melalui Participatory Management pada Era Otonomi Daerah. Manajerial: Jurnal Manajemen Dan Sistem Informasi, 9(2), 47–54.




DOI: http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v3i2.670

Article Metrics

Abstract view : 239 times
PDF - 371 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Mediasosian licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.