EFEKTIFITAS PENANGGULANGAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tulungagung)

Devita Yulia Sari(1), Achmad Ashar Bakar(2*),

(1) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
(2) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
(*) Corresponding Author

Abstract


Perkotaan dipandang lebih menjanjikan untuk mencari pekerjaan sehingga bisa merubah nasib mereka. Namun hal ini tidak diimbangi dengan kemampuan sumberdaya manusia, sehingga yang terjadi justru sebaliknya. Kaum urban tersebut kesulitan memperoleh pekerjaan, kesulitan untuk memperoleh tempat berteduh. Akibatnya yang terjadi adalah mereka mengemis untuk bertahan hidup dan menggelandang (gepeng). Permasalahannya adalah bagaimana penanggulangan pengemis dan gelandangan di Kabupaten Tulungagung, dan faktor apa yang menjadi kendalan dalam pengendalian tersebut?. Adapun teknik penentuan informan dengan teknik purposive, sehingga dihasilkan informan kunci antara lain  kepala Satuan Polisi Pamong Praja, kepala Seksi Operasional dan PAM pada Satuan Polisi Pamong Praja dan perwakilan dari gelandangan dan pengemis. Hasil penelitiannya adalah: (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) melakukan razia. (2) Pengemis dan gelandangan yang terkena razia didata atau diinventarisir yaitu mengisi biodata. (3) dilakukan pembinaan. (4) kembalikan lagi ke kampung halamannya. Adapun secara eksternal tidak adanya Panti Sosial serta kurangnya kerjasama dengan dinas terkait lainya, dalam hal ini Dinas Sosial.Pengendalian pengemis dan gelandangan di kabupaten Tulungagung kurang efektif, sebab pengemis dan gelandangan setelah didata, dibina dan dipulangkan ke kampung halamannya kembali lagi mengemis dan menggelandang. 

Kata Kunci: Pengemis; Gelandangan; Pengendalian


Full Text:

PDF

References


Flick, U. (2013). The SAGE handbook of qualitative data analysis. Sage.

Fuadah, M. 2018. Ragam Program Dan Hambatan Dalam Penanganan Gelandangan Terhadap Keefektifitasan Program. The Journal of Society and Media, 2(2), 121–129.

Marwanto, I. H., & Suwarno, S. 2019. Reformasi Birokrasi Daerah: Variasi Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Otonomi Daerah. Mediasosian, Vol. 2(2).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 31 Tahun 1980 tentang Penanggulangan Gelandangan dan Pengemis

Poerwadarminta, WJS. 1990. Kamus Besar Bhasa Indonesia. Balai Pustaka. Jakarta.

Safuridar, S. 2017. Efektivitas Pinjaman Dana Bergulir PNPM Mandiri Perdesaan Terhadap Masyarakat Kurang Mampu (Studi Kasus Desa Paya Bedi Kecamatan Rantau Kabupaten Aceh Tamiang). Jurnal Samudra Ekonomika, 1(2), 151–164.

Salim, Wilmar, Drenth, M., Humaira, A. N. S., Rifai, A., Handayani, R., & Histiraludin, S. 2018. Access to Urban Services for Inclusive Development in Asia Country Monograph: Indonesia. Swedish International Centre for Local Democracy.

Tangkilisan, H. N. S. 2005. Manajemen publik. Grasindo.

Yanuarita, H. A., & Sakra, T. 2019. Efektivitas Implementasi Program Gentasibu Di Kelurahan Begadung, Kecamatan Nganjuk, Kabupaten Nganjuk. Mediasosian, Vol. 3(2).




DOI: http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.821

Article Metrics

Abstract view : 314 times
PDF - 958 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


Creative Commons License
Mediasosian licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.