, Indonesia
-
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENERAPAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA PADA TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KESESUAIAN KEPERUNTUKAN TANAH DALAM PEMBANGUNAN IBUKOTA BARU NUSANTARA DITINJAU DARI DAMPAK LINGKUNGAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum EDISI SPESIAL PERINGATAN HARI PAHLAWAN 10 NOVEMBER 2022 - Articles
ANALISIS UTILITARIANISME DALAM PENILAIAN KEADILAN DAN EFEKTIVITAS HUKUM
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
IMPLEMENTASI PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DALAM KONTEKS PENINDAKAN KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM DAN HAK ANAK DALAM KASUS ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENYELESAIAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM KASUS KECELAKAAN LALU LINTAS DI KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
BANYAKNYA KORBAN MALPRAKTEK YANG DISEBABKAN DARI KEALPAAN OLEH PIHAK RUMAH SAKIT ATAUPUN DOKTER
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ANALISIS KAJIAN ONTOLOGI DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE BAGI PENYALAHGUNA NARKOTIKA DI INDONESIA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL BERDASARKAN UU NO 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK (STUDI DI DP3A KOTA SEMARANG)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
STATUS TENAGA KESEHATAN TRADISIONAL PADA RANCANGAN UNDANG-UNDANG KESEHATAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA OJEK ONLINE GRAB DI KABUPATEN KENDAL
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENGATURAN DIVERSI TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PIDANA PERADILAN ANAK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ABORTUS MENURUT KITAB UNDANG HUKUM PIDANA DAN PERSPEKTIF HAM
Abstract PDF PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
IMPLEMENTASI PASAL 7 AYAT 1 PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NO 9 TAHUN 2020 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME (Studi Kasus Satpol Pamong Praja Kediri)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 2 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
EFEKTIVITAS PERADILAN PIDANA SECARA ELEKTRONIK PADA MASA PANDEMI COVID-19
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Building Legal Awareness and Democracy: Revitalizing the Role of Citizenship Education for Students of SMAN 7 Kediri City
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
IMPLIKASI HUKUM PENOLAKAN WARIS AKIBAT ADANYA GUGATAN HUTANG PIUTANG PEWARIS DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TINDAK PIDANA PERDAGANGAN MANUSIA DITINJAU DARI HUKUM NASIONAL DAN HUKUM INTERNASIONAL
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA INDONESIA DI LUAR NEGERI
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Rekonstruksi Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Pembaharuan Hukum Pidana Bagi Penyalahguna Narkotika
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TANGGUNGJAWAB MASKAPAI PENERBANGAN DAN PERUSAHAAN ASURANSI ATAS KEHILANGAN ATAU KERUSAKAN BAGASI PENUMPANG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEWENANGAN PENYELIDIKAN, PENYIDIKAN DAN PENUNTUTAN PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI OLEH KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENERAPAN ASAS HUKUM SATU SAKSI BUKAN SAKSI DALAM PEMBUKTIAN PIDANA CABUL TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR DALAM PRAKTEK PERADILAN DI INDONESIA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TANGGUNGJAWAB HUKUM TERHADAP PELAKU USAHA DALAM MEMBUANG SAMPAH YANG MEMBAHAYAKAN PEMAKAI JALAN (Ditinjau dari Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 03 Tahun 2002 tentang Ketertiban Umum)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ANALISIS TA’ZIR DAN UNDANG-UNDANG RI NO 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP BALAP LIAR ANAK REMAJA DI LINGKUNGAN POLRES NGANJUK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEDUDUKAN SEMA SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PERDAGANGAN KOSMETIK YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR DALAM TRANSASKI JUAL BELI ONLINE (E-COMMERCE) (STUDI PUTUSAN NOMOR 976/PID.SUS/2020/PN MKS, PUTUSAN NOMOR 107/PID.SUS/2021/PN KDS, PUTUSAN NOMOR 139/PID.SUS/2022/PN PGP, PUT
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM SEORANG WANITA YANG DINIKAHI SECARA SIRI OLEH SEORANG LAKI-LAKI YANG SUDAH MEMILIKI ISTRI YANG SAH (Ditinjau Dari Hukum Islam)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN KONSUMEN PENGGUNA OJEK ONLINE GRAB DI KABUPATEN KENDAL
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENEGAKAN HUKUM DAN KENDALA PADA ATURAN PERATURAN DAERAH NOMOR 9TAHUN 2013 OLEH SATPOL PP TENTANG PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN MINUMAN BERALKOHOL DI KABUPATEN SEMARANG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENANGANAN KASUS KEKERASAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR KORBAN PERCERAIAN YANG DI TANGANI OLEH DP3A KOTA SEMARANG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELANGGARAN PERATURAN DAERAH NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PEMASANGAN REKLAME DI KOTA SEMARANG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENEGAKKAN SANKSI PIDANA PENJARA TERHADAP PILOT PERSONIL TNI AD ATAS KELALAIAN YANG MENYEBABKAN CEDERANYA ORANG LAIN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 7 No. 1 (2024): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
REGULASI DAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGGELAPAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
JAMINAN KEBENDAAN DALAM PROSES PERJANJIAN KREDIT PERBANKAN (Tinjauan Yuridis Terhadap Jaminan Benda Bergerak Tidak Berwujud)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN MELALUI PENYELESAIAN SENGKETA AKIBAT JANJI IKLAN PERUMAHAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI CESSIE DALAM MELAKUKAN BALIK NAMA SERTIPIKAT HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERJANJIAN BELI KEMBALI (BUY BACK GUARANTEE) ANTARA PENGEMBANG DAN BANK DALAM PENYELESAIAN MASALAH KREDIT MACET
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 1 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TANGGUNG GUGAT NOTARIS ATAS KELALAIAN DALAM MEMBUAT AKTA PERJANJIAN KREDIT BANK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Kewenangan Pembuatan Akta Bagi Notaris Yang Berada Di Daerah Provinsi Hasil Pemekaran
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Hak Penambangan Pasir Oleh Masyarakat Lokal di Kecamatan Plosoklaten Kabupaten Kediri
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Aspek Yuridis Alih Fungsi Trotoar Jalan Sebagai Lokasi Pedagang Kaki Lima
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Strategi Mewujudkan Lulusan Fakultas Hukum Berkompetensi Spesifik ( Pendidikan Hukum Indonesia Dalam Tantangan Era Revolusi Industri 4.0 )
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PELAKSANAAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PROSES PEMBERIAN KREDIT ON LINE
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI AHLI WARIS YANG TIDAK HADIR (AFWEZIG )DALAM PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI DIY
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KONSEKUENSI YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPIUTIK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA FREELANCE BAGI WARTAWAN DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PORSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI ( Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ASPEK YURIDIS PENUKARAN TANAH WAKAF DI INDONESIA
Abstract -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN BAGI KONSUMEN PADA TRANSAKSI JUAL BELI SECARA ELEKTRONIK DITINJAU DARI HUKUM POSITIF
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KONSEP PENGATURAN DAN RATIFIKASI BATAS KEDAULATAN WILAYAH LAUT NEGARA KESATUAN RI DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ANALISIS YURIDIS TERHADAP SUNTIK MATI (EUTHANASIA) DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERGESERAN PARADIGMA HUKUM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENGAKUAN KELEMBAGAAN LOKAL BERDASARKAN PRINSIP KEADILAN (PERSPEKTIF SEJARAH HUKUM)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 1 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PEMBERIAN REMISI TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM PRESPEKTIF HUKUM POSITIF
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERANAN HUKUM PAJAK DALAM UPAYA MEWUJUDKAN TUJUAN NEGARA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARANTINA WILAYAH SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENGADAAN TANAH UNTUK KEPENTINGAN UMUM: KEBIJAKAN STRUKTURAL, MANUVER EKONOMI POLITIK, TERKAIT EKSISTENSI PEMBURU RENTE
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PENGAKUAN HUTANG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
MEKANISME DIVERSI DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA PENCURIAN DENGAN PELAKU ANAK (Studi Kasus Terhadap Perkara Nomor 14/ Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pwt)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEDUDUKAN HUKUM PIDANAiINTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGANiINTERNASIONAL
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PENYALAHGUNAAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TANPA IZIN RESMI (Tinjauan Putusan Nomor 1047/Pid.B/2018/Pn-Mdn)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERADILAN DALAM HUKUM PAJAK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENERAPAN PERLINDUNGAN, PENGUPAHAN DAN KESEJAHTERAAN PEKERJA DALAM UNDANG-UNDANG KETENAGAKERJAAN PADA PERATURAN KEPEGAWAIAN STIKES HARAPAN BANGSA PURWOKERTO
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ANALISIS ISI OBJEKTIVITAS BBC INDONESIA DALAM PEMBERITAAN ISU LINGKUNGAN NASIONAL VS. INTERNASIONAL
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
IMPLEMENTASI PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DALAM PEMENUHAN PERSYARATAN TEKNIS DI DINAS PERHUBUNGAN KOTA SEMARANG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Status Direksi BUMN selaku Penyelenggara Negara Lainnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK JALANAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEKUATAN PEMBUKTIAN NOTULA RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM PERSEROAN TERBATAS YANG MENGGUNAKAN TELEKONFRESI
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KONTRAK PERBANKAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
EKSISTENSI KEPALA DESA MENCIPTAKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA PAKEL KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
EFEKTIVITAS SIDANG JARAK JAUH DENGAN TELECONFERENCE PADA SIDANG PERKARA PIDANA DI INDONESIA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TINJAUAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TINDAK PIDANA PENGANCAMAN OLEH PERUSAHAAN FINANCIAL ONLINE
Abstract -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Perlindungan Hukum Kesetaraan Upah bagi Perempuan Pekerja: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Abstract -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI
Abstract -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEDUDUKAN PENGACARA PRAKTEK PRA-UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PENGEMIS DAN GELANDANGAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS KAITANNYA DENGAN KLAUSULA ARBITRASE DI PENGADILAN NIAGA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
IMPLEMENTASI PASAL 6 AYAT (2) PERATURAN DAERAH KABUPATENTULUNGAGUNG TENTANG PENATAAN DAN PEMBINAAN PASAR RAKYAT, PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO SWALAYAN (Studi di Kabupaten Tulungagung)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Kedudukan Kuasa Yang Belum Disebutkan Nama Penerima Kuasa Dalam Akta Pengikatan Jual Beli Dijadikan Dasar Untuk Menandatangani Akta Jual Beli
Abstract PDF