(untitled) (Dinamika Hukum & Masyarakat, 2025)
Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertama kalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebut diharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik dan akhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidak dipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahas mengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOP penarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user). Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; Lembaga Manajemen Kolektif.