(untitled) (Dinamika Hukum & Masyarakat, 2025)
Perjanjian Perkawinan masih sering menjadi issue yang cukup tabu dalam ranah perkawinan di Indonesia, padahal keberadaannya cukup eksis dalam regulasi Indonesia. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat pula ditemukan dalam KUHPerdata/ BW. Dalam kedua pengaturan ini, Perjanjian Perkawinan di buat sebelum di langsungkannya perkawinan oleh pasangan suami istri. Hingga pada tahun 2015, karena adanya pengajuan materi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memutus dalam Amar Putusannya bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, setelah, dan selama perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu menuai pro dan kontra mengingat banyaknya pergeseran yang timbul, misalnya saja inkonsistensi hukum, potensi penyelundupan hukum, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisis