[1]
“HAK MENGUASAI NEGARA DAN PEMBERIAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN SECARA PRIORITAS: TELAAH ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 2 TAHUN 2025 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 160/PUU-XXIII/2025 SERTA NOMOR 202/PUU-XXIII/2025”, Dinamika, vol. 9, no. 1, pp. 149–165, May 2026, doi: 10.30737/dhm.v9i1.8130.