Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat dengan e-ISSN : 2621-7228 bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks utama ilmu hukum baik secara teori maupun prkatis. Jurnal ini telah dikembangkan dengan tujuan utama untuk mendorong dan menyebarkan penelitian yang berkualitas tinggi dalam berbagai aspek hukum yang memengaruhi masyarakat. Melalui kolaborasi antara para penulis, editor, dan penerbit, jurnal ini memberikan wadah bagi para akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan pemikir yang peduli terhadap hukum dan dinamika sosial untuk berbagi gagasan, temuan, dan pemikiran inovatif. Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat, Anda akan menemukan artikel-artikel ilmiah yang mencakup beragam topik yang relevan dengan bidang hukum dan masyarakat. Jurnal ini mencakup area studi seperti ilmu hukum, filsafat hukum, praktik hukum beracara, sosiologi hukum, hak asasi manusia, hukum dan pembangunan, masyarakat multikultural, hukum dan teknologi, hukum lingkungan, serta metodologi penelitian hukum. Melalui penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berperan dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kita akan mendiskusikan isu-isu yang penting seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, keberagaman budaya, dan tantangan yang dihadapi dalam era digital. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam jurnal ini dengan penelitian dan pemikiran mereka yang mendalam. Tanpa kerja keras dan dedikasi mereka, jurnal ini tidak akan mampu mencapai standar keunggulan dan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Terima kasih kepada tim editor dan penerbit yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini menjalani proses review yang ketat dan memenuhi standar akademik yang tinggi. Kontribusi Anda dalam memastikan kualitas dan integritas jurnal ini sangat dihargai. Kami berharap jurnal ini menjadi sumber inspirasi, wawasan, dan pengetahuan bagi kita semua dalam menggali dan memahami hubungan yang kompleks antara hukum dan masyarakat. Terima kasih. Journal Manager Restu Adi Putra, S.H.,M.K.n
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP LAGU YANG DIHASILKAN OLEH SUNO AI DALAM PERSPEKTIF HUKUM HAK CIPTA DI INDONESIA
Perkembangan Artificial Intelligence dalam industri musik telah melahirkan sistem yang mampu menghasilkan lagu secara otomatis tanpa keterlibatan langsung manusia dalam keseluruhan proses kreatif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum lagu yang dihasilkan oleh Suno AI sebagai objek perlindungan hak cipta serta menganalisi pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas lagu tersebut dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan perbandingan hukum. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui penafsiran sistematis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lagu yang dihasilkan oleh Suno AI tidak dapat diakui sebagai ciptaan yang dilindungi hak cipta karena tidak terpenuhinya unsur orisinalitas dan kreativitas yang mensyaratkan adanya ekspresi intelektual manusia yang bersifat khas dan pribadi sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta. Selain itu, tidak terdapat pihak yang dapat diakui sebagai pencipta atas lagu yang dihasilkan oleh Suno AI, baik developer, Suno AI, maupun pengguna, karena tidak adanya kontribusi kreatif manusia yang secara langsung dan substantif terhadap ekspresi musikal yang dihasilkan. Ketiadaan human authorship tersebut menyebabkan lagu hasil Suno AI tidak melahirkan hak cipta dan berada di luar rezim perlindungan hak cipta di Indonesia. Kata Kunci : Kecerdasan Buatan, Kreatifitas, Hak Cipta
Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEMANDIRIAN KEKUASAAN KEHAKIMAN DAN TANTANGAN INDEPENDENSI PERADILAN DI INDONESIA
Kemandirian kekuasaan kehakiman merupakan prinsip mendasar dalam suatu negara hukum yang bertujuan untuk menjamin peradilan yang adil, tidak memihak, dan independen. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kemandirian kekuasaan kehakiman diperkuat secara signifikan setelah era reformasi melalui amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, penerapan sistem satu atap di bawah Mahkamah Agung, serta pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial sebagai bagian dari reformasi institusi peradilan. Namun, dalam praktiknya, kemandirian kekuasaan kehakiman masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk campur tangan dari cabang kekuasaan lain, rendahnya integritas aparat penegak hukum/peradilan, lemahnya pengawasan, serta ketidakseimbangan antara kemandirian dan akuntabilitas di dalam institusi peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk kemandirian kekuasaan kehakiman dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan implementasinya dalam struktur peradilan nasional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui penelitian kepustakaan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan sumber hukum relevan lainnya, yang kemudian dianalisis secara kualitatif menggunakan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, secara normatif, kemandirian kekuasaan kehakiman di Indonesia telah memperoleh landasan konstitusional yang kuat; namun, implementasinya masih menghadapi tantangan struktural dan kultural yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, penguatan integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas institusi peradilan sangat diperlukan untuk mewujudkan sistem peradilan yang mandiri, profesional, dan berorientasi pada keadilan. Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Indepedensi, Peradilan
KONSTRUKSI TANGGUNG JAWAB HUKUM PLATFORM TIKTOK SHOP DAN PELAKU USAHA THRIFT DALAM PRAKTIK LIVE SELLING PERSPEKTIF HUKUM BISNIS INDONESIA
Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi tanggung jawab hukum antara pelaku usaha thrift dan platform TikTok Shop dalam praktik live selling berdasarkan perspektif hukum bisnis Indonesia. Isu ini penting dikaji karena social commerce mempertemukan promosi, interaksi real-time, dan transaksi elektronik dalam satu ekosistem digital, tetapi belum diikuti pembagian tanggung jawab yang tegas ketika konsumen dirugikan akibat ketidaksesuaian informasi, cacat barang, atau sengketa pengembalian. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dianalisis secara kualitatif untuk menilai norma, doktrin, dan praktik yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan tiga temuan utama. Pertama, live selling thrift masih menyisakan asimetri informasi karena visualisasi siaran langsung tidak selalu mampu menggambarkan kondisi riil barang bekas secara utuh kepada konsumen. Kedua, terdapat ambiguitas pembagian tanggung jawab antara seller dan platform, meskipun platform memiliki peran aktif dalam arsitektur transaksi digital. Ketiga, transaksi sangat ditopang oleh kepercayaan digital yang memengaruhi keputusan beli konsumen. Penelitian ini menyimpulkan bahwa model tanggung jawab yang paling tepat adalah layered liability, yaitu primary liability pada pelaku usaha serta duty of care dan conditional co-liability pada platform berdasarkan tingkat keterlibatannya dalam transaksi. Implikasinya, diperlukan standar enhanced disclosure dan pembaruan regulasi social commerce yang lebih adaptif terhadap perlindungan konsumen.
ANALISIS SUBSTANCE OVER FORM DALAM MENGGUGAT LEGITIMASI BIAYA PADA ARENA SENGKETA PAJAK
Pembayaran royalti seringkali menjadi topik hangat dalam perdebatan pajak karena kemungkinannya disalahgunakan untuk menurunkan Penghasilan Kena Pajak (PKP). Di sinilah prinsip substance over form yang tercantum dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sangat penting untuk mengevaluasi substansi ekonomi dari transaksi yang ada di balik wujud formalnya. Tulisan ini memiliki tujuan untuk menjawab dua pertanyaan normatif: (1) Bagaimana penerapan prinsip substance over form dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang KUP berpengaruh terhadap pembuktian biaya royalti sebagai pengurang PKP dalam penyelesaian sengketa pajak di Pengadilan Pajak? (2) Apakah ketentuan normatif dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.03/2016 tentang Jenis dan Tarif Pajak Penghasilan atas Royalti sudah cukup mengakomodasi prinsip substance over form untuk mencegah penyalahgunaan biaya royalti dalam pembuktian sengketa pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang KUP? Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan statutori dan konseptual melalui analisis atas dokumen hukum utama (UU KUP, PMK 213/PMK.03/2016) serta keputusan Pengadilan Pajak yang relevan. Hasil dari analisis menunjukkan bahwa prinsip substance over form dapat secara efektif meniadakan pengakuan atas biaya royalti yang tidak nyata, meskipun PMK 213/PMK.03/2016 masih memerlukan penguatan dalam hal sanksi administratif untuk memastikan penerapan yang konsisten. Kesimpulan dari makalah ini menegaskan bahwa perlu adanya penguatan interpretasi normatif dari prinsip ini guna mencapai keadilan perpajakan, sambil menyarankan revisi terhadap PMK untuk menambahkan kriteria terkait substansi ekonomi royalti dan pelatihan untuk hakim pajak.
GIG ECONOMY TANPA PAYUNG HUKUM KERENTANAN DRIVER SHOPEE FOOD DI BALIK LAYAR DIGITAL
Praktik gig economy pada platform digital Shopee Food menimbulkan ketidakpastian hukum bagi kurir yang ditempatkan sebagai mitra non-karyawan, khususnya terkait perlindungan hukum dan tanggung jawab atas risiko kecelakaan kerja. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi kurir Shopee Food berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, serta mengkaji tanggung jawab hukum platform Shopee Food terhadap kecelakaan kerja yang dialami kurir dalam sistem kemitraan. Rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: (1) bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi kurir Shopee Food dalam praktik gig economy berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (2) bagaimana tanggung jawab hukum Shopee Food terhadap risiko kecelakaan kerja dalam hubungan kemitraan. Ruang lingkup penelitian dibatasi pada analisis normatif dengan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), serta studi kasus terhadap putusan pengadilan yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap kurir Shopee Food masih bersifat minimal karena status sebagai mitra tidak memberikan akses penuh terhadap jaminan kecelakaan kerja, sementara tanggung jawab hukum platform cenderung terbatas pada ketentuan perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga diperlukan pembentukan regulasi khusus yang secara tegas mengatur perlindungan dan tanggung jawab hukum terhadap pekerja platform digital.
PEMBERLAKUAN SANKSI PIDANA MINIMUM KHUSUS BAGI PELAKU PENGULANGAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Tindak pidana narkotika sendiri adalah tindak pidana khusus yang diatur diluar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak Pidana Narkotika juga merupakan sebuah kejahatan luar biasa atau extraordinary crime, alasannya adalah semakin tinggi dan merajalelanya kejahatan ini dan juga kejahatan ini menyebabkan begitu banyak korban. Ancaman pidana minimal khusus adalah ancaman pidana dengan adanya pembatasan tehadap masa hukuman minimum dengan waktu tertentu dimana pidana minimum khusus ini hanya terdapat di dalam perundang-undangan tertentu saja yang berada pada luar KUHPidana. Tujuan dari penelitian ini adalah pengaturan hukum dalam permasalahan pidana minimum khusus yang diberlakukan pada pelaku tindak pidana narkotika yang mengulangi perbuatannya dan Mengetahui dan meneliti pertimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut dalam kaitannya terhadap pemberlakuan sanksi pidana minimum khusus bagi pelaku pengulangan tindak pidana. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dan menggunakan pendekatan normatif dalam mengkaji permasalahan. Data dikumpulkan dengan menggunakan metode kualitatif.
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam isi (substansi) dan teknik (metodologi) yang digunakan dalam penyusunan dokumen kontrak guna menciptakan perjanjian yang sah, mengikat, dan efektif dalam memitigasi risiko hukum. Kontrak merupakan instrumen vital dalam praktik bisnis dan hukum, yang fungsinya mentransformasi kesepakatan para pihak menjadi kekuatan hukum. Aspek isi kontrak dieksplorasi dengan membedah komponen wajib (syarat sah kontrak berdasarkan hukum perikatan) serta klasifikasi klausul esensial (essentialia), naturalia, dan aksidentalia. Penekanan diberikan pada pentingnya formulasi hak dan kewajiban yang jelas, serta pengaturan mekanisme wanprestasi dan ganti rugi. Sementara itu, teknik penyusunan kontrak dikaji melalui pendekatan praktis, mencakup struktur formal kontrak (judul, komparisi, recital, isi, dan penutup), penggunaan bahasa hukum yang presisi dan tidak ambigu, serta strategi mitigasi risiko. Analisis difokuskan pada penerapan klausul-klausul pelindung seperti Force Majeure, pilihan hukum, dan klausul penyelesaian sengketa (mediasi, arbitrase, atau litigasi). Metode penelitian yang digunakan adalah normatif-empiris atau dogmatikpraktis, melibatkan studi kepustakaan terhadap undang-undang, yurisprudensi, dan praktik standar penyusunan kontrak. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif bagi praktisi hukum dan pelaku usaha dalam menyusun kontrak yang tidak hanya memenuhi aspek legalitas, tetapi juga mampu mengantisipasi dan mengelola dinamika hubungan kontraktual.
HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL ARTIFICIAL INTELLIGENCE : URGENSI REFORMASI HUKUM NASIONAL
The development of Artificial Intelligence (AI) poses crucial challenges in the Indonesian Intellectual Property Rights (IPR) regime with two main problem formulations: 1) How does the current Indonesian positive legal regulation regulate works or inventions produced by Artificial Intelligence and is there a normative vacuum regarding the recognition of Artificial Intelligence as a creator or inventor in the IPR regime? 2) How do the applicable legal provisions regulate the ownership and protection of Intellectual Property Rights over works or inventions produced through automated processes by Artificial Intelligence, and to what extent do these provisions provide legal certainty? This normative juridical research uses a statutory, conceptual, and comparative approach to Copyright Law No. 28 of 2014 and Patent Law No. 13 of 2016, finding that positive law limits creators/inventors to humans only (Pasal 1 paragraph 9 of the HC Law, Pasal 4 letter d of the Patent Law) thus making AI a legal object rather than a subject, creating a normative vacuum such as the global DABUS case where IPR ownership depends on human contributions without the certainty of a fully automated process. It is recommended that AI-specific legislation reform based on ethics be implemented in the Minister of Communication and Information Technology Circular Letter No. 9 of 2023 for Indonesia's adaptive protection. Keywords: Artificial Intelligence, Intellectual Property Rights, AI Inventors, IPR Norm Void, Legal Certainty
EFEKTIVITAS PENYELESAIAN SENGKETA MUAMALAH (PERDATA ISLAM) MELALUI BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL INDONESIA
Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mendorong meningkatnya kebutuhan terhadap lembaga penyelesaian sengketa yang sesuai dengan prinsip hukum Islam. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) hadir sebagai lembaga non-litigasi yang berwenang menyelesaikan sengketa muamalah berdasarkan syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penyelesaian sengketa muamalah (perdata Islam) melalui BASYARNAS ditinjau dari aspek hukum, kelembagaan, dan kepercayaan publik. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menggunakan data sekunder dari peraturan, literatur ilmiah, dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme arbitrase syariah yang diterapkan BASYARNAS telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 serta Peraturan BASYARNAS Nomor PER-01/BASYARNAS-MUI/XI/2021. Prosesnya cepat, sederhana, dan hemat biaya, serta putusannya bersifat final dan mengikat. Namun, efektivitasnya masih terkendala oleh kurangnya sosialisasi, terbatasnya arbiter bersertifikat syariah, dan lemahnya koordinasi dengan pengadilan agama dalam eksekusi putusan.
KAJIAN NORMATIF KESEPAKATAN PERDAMAIAN DALAM GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN ASAS KEADILAN RESTORATIF
Penelitian ini mengevaluasi konstruksi normatif penyelesaian perdamaian dalam mekanisme gugatan sederhana di Indonesia, yang dibingkai berdasarkan prinsip keadilan restoratif dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2 Tahun 2015 jo. PERMA No. 4 Tahun 2019. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, penelitian ini mengidentifikasi adanya kesenjangan yang signifikan antara kepastian formal-prosedural dan keadilan substantif. Meskipun PERMA memberikan landasan eksekutorial yang kuat melalui Akta Perdamaian, efektivitasnya terhambat oleh mandat ganda hakim tunggal yang bertindak sebagai mediator sekaligus adjudikator, yang berisiko menimbulkan bias substantif dan pemaksaan secara implisit. Data empiris menunjukkan sebuah paradoks: prioritas pada durasi penyelesaian 25 hari yang kaku sering kali menurunkan kualitas rekonsiliasi, dibuktikan dengan tingginya tingkat eksekusi paksa (65%) dan rendahnya tingkat kepatuhan sukarela. Selain itu, tingginya biaya eksekusi dibandingkan dengan nilai gugatan menciptakan hambatan bagi pencari keadilan berpenghasilan rendah. Studi ini menyimpulkan bahwa reformasi normatif sangat penting, khususnya melalui pemisahan peran yudisial dan mediasi, pelibatan wajib mediator komunitas bersertifikat, serta penerapan pemantauan pasca-penyelesaian. Langkah-langkah ini krusial untuk mengubah paradigma dari sekadar formalitas prosedural menjadi dialog transformatif yang memulihkan hubungan hukum dan menjamin aksesibilitas inklusif dalam peradilan Indonesia.
BATASAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS PADA KEBENARAN FORMAL DALAM PELAPORAN PEMILIK MANFAAT KORPORASI
Transparansi kepemilikan korporasi merupakan instrumen penting dalam pencegahan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dalam konteks tersebut, Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 mengatur kewajiban pengungkapan dan pelaporan pemilik manfaat (beneficial owner) korporasi, dengan menempatkan notaris sebagai salah satu pihak yang dapat menyampaikan informasi melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Namun, pengaturan ini belum memberikan kejelasan mengenai batasan tanggung jawab hukum notaris, sementara Undang-Undang Jabatan Notaris menegaskan tanggung jawab notaris atas setiap akta yang dibuatnya. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Hasil penelitian menunjukkan kewajiban notaris dalam pelaporan pemilik manfaat bersifat administratif, yakni sebatas membantu penyampaian informasi berdasarkan keterangan formal yang diberikan oleh pendiri atau pengurus korporasi berdasarkan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa. Adapun tanggung jawab notaris dibatasi pada kebenaran formil, sedangkan kebenaran materiil atas informasi pemilik manfaat tetap menjadi tanggung jawab korporasi. Dengan demikian, diperlukan kejelasan pengaturan guna menjamin kepastian hukum bagi notaris dalam menjalankan jabatannya.
URGENSI REFORMASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023
ABSTRAK Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan kontroversi di Indonesia karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, sementara Pasal 35 huruf a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan justru membuka celah pengakuan administratif terhadapnya. Dualisme norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung baik melalui jalur peradilan maupun pencatatan sipil. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan sikap Mahkamah Agung yang memperkuat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni bahwa perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, sifat SEMA yang hanya berupa pedoman internal bagi hakim tidak dapat menggantikan kebutuhan akan norma yang jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, urgensi pembentukan aturan baru mengenai perkawinan beda agama menjadi tidak terelakkan untuk menciptakan kepastian hukum, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum Pancasila. Kata Kunci : Perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, reformasi hukum, kepastian hukum
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL
Pemakzulan (impeachment) merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam sistem pemerintahan presidensial. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih sistematis melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan tersebut menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai aktor utama dalam proses pemakzulan yang memadukan dimensi hukum dan politik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dengan penekanan pada kedudukan konstitusional Wakil Presiden serta mekanisme pemakzulannya dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem pemakzulan di Amerika Serikat dan Filipina sebagai negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden secara final dan mengikat, pelaksanaan pemberhentian tetap bergantung pada keputusan politik MPR. Kondisi ini menimbulkan problematika konstitusional karena membuka ruang dominasi pertimbangan politik atas putusan hukum, sehingga berpotensi melemahkan prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain normatif dan etika ketatanegaraan agar mekanisme pemakzulan benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum konstitusional, bukan semata alat politik. Kata Kunci : Wakil Presiden, Pemakzulan, Mahkamah Konstitusi, UUD 1945, Impeachment
PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI)
bstrak Penelitian ini membahas urgensi pengaturan penyitaan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan perampasan aset, mekanisme yang ada dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi modern. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi terhadap UndangUndang Tindak Pidana Korupsi guna mengadopsi pendekatan "follow the money" yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran Penyidik Polri dalam menjalankan penyitaan aset berdasarkan ketentuan hukum dan pedoman internal agar proses berjalan prosedural dan profesional. Hasil penelitian merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara. Dengan demikian, konsep NCB Asset Forfeiture diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: penyitaan aset; Non Conviction Based Forfeiture; korupsi; pengembalian kerugian negara; RUU Perampasan Aset
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL VIETNAM DI WILAYAH PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA
ABSTRAKSI Hukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakat sama dimata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadialan bagi siapa saja yang mempercayai hukum. Lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) merupakan inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melahwakan suatu perubahan hukum di bidang Perikanan. Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau illegal. penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (illegal fishing) di Indonesia sudah banyak regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum contohnya seperti, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, UndangUndang No.17 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Adapun Bentuk dari illegal fishing yaitu: Pertama, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing dilakukan diwilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. Kedua, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan diwilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketetapan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional. Kata Kunci: Hukum, Penangkapan Ikan, Regulasi, Sektor Perikanan, UndangUndang Perikanan, Kapal
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)
ABSTRAKSI Setiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafat pada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Kedudukan ahli waris pengganti pada sistem hukum waris perdata memiliki peran yang signifikan, terutama ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan telah meninggal dunia terlebih dulu dibandingkan pewaris. Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap kedudukan hukum serta hak-hak dari ahli waris pengganti sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdata, dan juga mengulas bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan putaka dengan mengumpulkan informasi dan data penelitian bahan-bahan hukum tertulis. Dalam sengketa Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim dalam putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUHPerdata, anak dari ahli waris yang telah wafat memperoleh posisi sebagai pengganti orang tuanya dan berhak atas bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap asas substitusi dalam pewarisan, guna menjamin keadilan dalam distribusi harta waris serta kesinambungan hak waris. penelitian ini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Negeri No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam Pertimbangannya hakim memutuskan bahwa tidakan yang dilakukan penggugat merupakan tindakan melawan hukum dengan menguasai seluruh harta Warisan yang seharusnya diberikan juga sebagain kepada ahli waris pengganti yang menggantikan Almarhum ahli waris sah. Kara Kunci : Hak Waris; Ahli Waris Pengganti; KUHPerdata
AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS CHECKS AND BALANCES KEWENANGAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945
ABSTRAKSI Penelitian ini mengkaji ambiguitas pengaturan keadaan bahaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Pasal 12 UUD 1945 memberi Presiden kewenangan menyatakan keadaan bahaya, namun tidak merinci definisi, kriteria, maupun mekanisme checks and balances terkait. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 sebagai aturan pelaksana dianggap usang karena lahir dalam rezim politik sentralistik era Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif dan komparatif untuk menganalisis efektivitas pengawasan DPR atas kewenangan eksekutif dalam menetapkan keadaan bahaya. Hasil penelitian menunjukkan peran DPR yang minim dan ketiadaan pembaruan regulasi, sehingga muncul celah hukum berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, terdapat tumpang tindih konsep antara “keadaan bahaya” dan “kegentingan yang memaksa” dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini mendorong rekomendasi rekonstruksi kerangka hukum keadaan bahaya yang lebih demokratis, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum Kata Kunci : Keadaan Bahaya; Kewenangan Presiden; Checks and Balances; Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
STUDI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN BERMUATAN DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) WIDODAREN NGAWI
ABSTRAKSI Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan penekanan khusus pada regulasi kendaraan bermuatan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Widodaren Ngawi, dengan menggunakan metodologi kualitatif yakni wawancara, observasi dan analisis dokumen. Penerapan UU LLAJ masih mengahdapi berbagai kendala dan faktor yakni minimnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas, kinerja aparat penegak hukum serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pengemudi, keterbatasan fasilitas penimbangan yang esensial serta penegakan hukum yang belum mencapai efektivitas secara optimal. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan peningkatan sosialisasi secara terus menerus, berkesinambungan dan terpadu dengan berkoordinasi antar instansi terkait guna penguatan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum lalu lintas melalui penegakan aturan hukum yang lebih ketat, penanganan pelanggaran yang efektif dan kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang diharapkan terciptanya kesadaran hukum, budaya berlalu lintas yang baik, aman, tertib dan patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kendaraan Bermuatan, UPPKB
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
ABSTRAKSI Wakaf merupakan satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksaan program percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Jogorogo dengan ditelaah melalui metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologis yakni melakukan beberapa cara teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), apabila tanah wakaf telah memiliki sertipikat maka tanah tersebut tidak dapat diubah peruntukkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih rendah terkait pembiayaan serta alur sertifikasi tanah wakaf, sehingga program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jogorogo masih belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu menjadi penting untuk dilaksanakan sosialisasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi berkordinasi dengan lembaga lain seperti Pemerintah, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan merangsang sistem kepedulian sehingga masyarakat pun ikut memberikan perhatian lebih pada pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kata Kunci: Tanah Wakaf, Percepatan Sertifikasi
KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL
ABSTRAKSI Penelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiang Wi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukan semata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung. Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitas administratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkan kepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehingga produksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik struktural ketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif. Kata kunci: konflik sosial, ruang publik, kekuasaan
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk)
ABSTRAKSI Negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap (error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalam perspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskan mekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalam kasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran prosedural terhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95 KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperoleh ganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teori fungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegak hukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teori konflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadap warga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harus ditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, Teori Fungsionalisme, Teori Konflik
PERAN UPTD BLK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGKATAN KERJA PENGANGGURAN BERDASARKAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW
Dengan menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow sebagai kerangka kerja, penelitian ini mengkaji bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja, khususnya dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Sebagai lembaga penting yang menawarkan pelatihan kejuruan, UPTD BLK sangat penting dalam membantu peserta didik mencapai kebutuhan dasar mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Berdasarkan tahapan Maslow, penelitian ini menunjukkan bagaimana infrastruktur, program pelatihan, dan fasilitas BLK dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri para peserta. Sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan partisipasi sosial, hasil pelatihan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis peserta. Pelatihan kejuruan di UPTD BLK dengan demikian telah menunjukkan dirinya sebagai alat yang berhasil untuk pengembangan sumber daya manusia jangka panjang yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Kata Kunci : UPTD BLK, Angkatan Kerja, Teori Hierarki Kebutuhan Maslow
KONTROVERSI LIVING LAW DALAM KUHP 2023: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF
ABSTRAK Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Salah satu inovasi paling kontroversial dalam KUHP 2023 adalah pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana yang sah. Konsep ini mencerminkan semangat pluralisme hukum dan keadilan substantif dengan mengakui eksistensi norma-norma adat dan sosial yang masih berlaku. Namun demikian, penerapan living law menimbulkan persoalan serius terhadap asas kepastian hukum dan asas legalitas. Artikel ini mengkaji secara kritis ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan living law dalam KUHP 2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun living law memberikan ruang bagi keadilan kontekstual, penerapannya tanpa batasan dan mekanisme pengujian yang jelas dapat mengancam prediktabilitas, kesetaraan, dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi penerapan living law melalui validasi legislasi formal, pengawasan konstitusional, dan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, living law dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melengkapi asas legalitas tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Kata Kunci : Living law, KUHP 2023, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, Pembaruan Hukum Pidana.
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktif terlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel. Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat.
Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH
Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pembentukan kebijakan hukum daerah. Kebijakan hukum daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan hidup yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat turut mempengaruhi berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Artikel ini bertujuan mengulas mengenai pola penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta membahas kaitan berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup dalam ranah otonomi daerah. Artikel ini menunjukkan 2 (dua) hal, pertama, setiap rezim peraturan perundang-undangan membawa dampak tersendiri dalam penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan lemahnya fungsi penegakan hukum lingkungan hidup. Kedua, kebijakan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam studi Kabupaten Sleman membawa dampak yang positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah serta menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui penegakan hukumnya yang efektif. Titik temu yang ditemukan dalam artikel ini adalah keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup itu harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berwawasan lingkungan, kelembagaan dan organ yang menjalankan yang bertanggung jawab, serta budaya dan dukungan dari masyarakat untuk berperan aktif melindungi dan mengelola lingkungannya.
KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DALAM MENDUKUNG TARGET PENGURANGAN EMISI INDONESIA BERDASARKAN PARIS AGREEMENT
Indonesia telah menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian iklim, Persetujuan Paris atau Paris Agreement, dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dalam pelaksanaanya, Persetujuan Paris memberikan kewajiban bagi negaranegara pesertanya untuk membentuk kontribusi nasional yang disebut dengan Nationally Determined Contribution, dimana didalamnya terdapat target yang hendak dicapai dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan kondisi domestik negaranegara peserta. Tentunya, setiap negara memiliki prioritas yang berbeda dalam upaya mengurangi emisi GRK, termasuk Indonesia. Bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut di dalam Nationally Determined Contribution yang telah disampaikan Indonesia kepada UNFCCC pada tahun 2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia ditargetkan dapat merestorasi gambut di Indonesia sebesar 2 (dua) juta hektar pada tahun 2030. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pelaksana kegiatan restorasi gambut yang terfokus pada tujuh provinsi prioritas. Pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia oleh BRG diharapkan mampu mencapai target NDC Indonesia sebagai komitmen Indonesia dalam menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim
INKONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA
salah satu alasan agar suatu perjanjian dapat dibatalkan adalah jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Namun, saat ini dikenal doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian, yang mana dikenal di Indonesia melalui putusan pengadilan. Sekalipun dikenal di dalam putusan-putusan, pengetahuan Hakim Indonesia tidak seragam mengenai doktrin ini dan berimplikasi pada munculnya inkonsistensi putusan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia.
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxribo Nucleic Acid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA.
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian Perkawinan masih sering menjadi issue yang cukup tabu dalam ranah perkawinan di Indonesia, padahal keberadaannya cukup eksis dalam regulasi Indonesia. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat pula ditemukan dalam KUHPerdata/ BW. Dalam kedua pengaturan ini, Perjanjian Perkawinan di buat sebelum di langsungkannya perkawinan oleh pasangan suami istri. Hingga pada tahun 2015, karena adanya pengajuan materi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memutus dalam Amar Putusannya bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, setelah, dan selama perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu menuai pro dan kontra mengingat banyaknya pergeseran yang timbul, misalnya saja inkonsistensi hukum, potensi penyelundupan hukum, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisis
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertama kalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebut diharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik dan akhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidak dipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahas mengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOP penarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user). Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; Lembaga Manajemen Kolektif.