Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat dengan e-ISSN : 2621-7228 bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks utama ilmu hukum baik secara teori maupun prkatis. Jurnal ini telah dikembangkan dengan tujuan utama untuk mendorong dan menyebarkan penelitian yang berkualitas tinggi dalam berbagai aspek hukum yang memengaruhi masyarakat. Melalui kolaborasi antara para penulis, editor, dan penerbit, jurnal ini memberikan wadah bagi para akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan pemikir yang peduli terhadap hukum dan dinamika sosial untuk berbagi gagasan, temuan, dan pemikiran inovatif. Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat, Anda akan menemukan artikel-artikel ilmiah yang mencakup beragam topik yang relevan dengan bidang hukum dan masyarakat. Jurnal ini mencakup area studi seperti ilmu hukum, filsafat hukum, praktik hukum beracara, sosiologi hukum, hak asasi manusia, hukum dan pembangunan, masyarakat multikultural, hukum dan teknologi, hukum lingkungan, serta metodologi penelitian hukum. Melalui penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berperan dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kita akan mendiskusikan isu-isu yang penting seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, keberagaman budaya, dan tantangan yang dihadapi dalam era digital. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam jurnal ini dengan penelitian dan pemikiran mereka yang mendalam. Tanpa kerja keras dan dedikasi mereka, jurnal ini tidak akan mampu mencapai standar keunggulan dan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Terima kasih kepada tim editor dan penerbit yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini menjalani proses review yang ketat dan memenuhi standar akademik yang tinggi. Kontribusi Anda dalam memastikan kualitas dan integritas jurnal ini sangat dihargai. Kami berharap jurnal ini menjadi sumber inspirasi, wawasan, dan pengetahuan bagi kita semua dalam menggali dan memahami hubungan yang kompleks antara hukum dan masyarakat. Terima kasih. Journal Manager Restu Adi Putra, S.H.,M.K.n
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktif terlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel. Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat.
Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH
Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pembentukan kebijakan hukum daerah. Kebijakan hukum daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan hidup yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat turut mempengaruhi berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Artikel ini bertujuan mengulas mengenai pola penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta membahas kaitan berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup dalam ranah otonomi daerah. Artikel ini menunjukkan 2 (dua) hal, pertama, setiap rezim peraturan perundang-undangan membawa dampak tersendiri dalam penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan lemahnya fungsi penegakan hukum lingkungan hidup. Kedua, kebijakan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam studi Kabupaten Sleman membawa dampak yang positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah serta menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui penegakan hukumnya yang efektif. Titik temu yang ditemukan dalam artikel ini adalah keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup itu harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berwawasan lingkungan, kelembagaan dan organ yang menjalankan yang bertanggung jawab, serta budaya dan dukungan dari masyarakat untuk berperan aktif melindungi dan mengelola lingkungannya.
KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DALAM MENDUKUNG TARGET PENGURANGAN EMISI INDONESIA BERDASARKAN PARIS AGREEMENT
Indonesia telah menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian iklim, Persetujuan Paris atau Paris Agreement, dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dalam pelaksanaanya, Persetujuan Paris memberikan kewajiban bagi negaranegara pesertanya untuk membentuk kontribusi nasional yang disebut dengan Nationally Determined Contribution, dimana didalamnya terdapat target yang hendak dicapai dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan kondisi domestik negaranegara peserta. Tentunya, setiap negara memiliki prioritas yang berbeda dalam upaya mengurangi emisi GRK, termasuk Indonesia. Bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut di dalam Nationally Determined Contribution yang telah disampaikan Indonesia kepada UNFCCC pada tahun 2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia ditargetkan dapat merestorasi gambut di Indonesia sebesar 2 (dua) juta hektar pada tahun 2030. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pelaksana kegiatan restorasi gambut yang terfokus pada tujuh provinsi prioritas. Pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia oleh BRG diharapkan mampu mencapai target NDC Indonesia sebagai komitmen Indonesia dalam menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim
INKONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA
salah satu alasan agar suatu perjanjian dapat dibatalkan adalah jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Namun, saat ini dikenal doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian, yang mana dikenal di Indonesia melalui putusan pengadilan. Sekalipun dikenal di dalam putusan-putusan, pengetahuan Hakim Indonesia tidak seragam mengenai doktrin ini dan berimplikasi pada munculnya inkonsistensi putusan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia.
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxribo Nucleic Acid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA.
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian Perkawinan masih sering menjadi issue yang cukup tabu dalam ranah perkawinan di Indonesia, padahal keberadaannya cukup eksis dalam regulasi Indonesia. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat pula ditemukan dalam KUHPerdata/ BW. Dalam kedua pengaturan ini, Perjanjian Perkawinan di buat sebelum di langsungkannya perkawinan oleh pasangan suami istri. Hingga pada tahun 2015, karena adanya pengajuan materi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memutus dalam Amar Putusannya bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, setelah, dan selama perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu menuai pro dan kontra mengingat banyaknya pergeseran yang timbul, misalnya saja inkonsistensi hukum, potensi penyelundupan hukum, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisis
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertama kalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebut diharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik dan akhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidak dipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahas mengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOP penarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user). Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; Lembaga Manajemen Kolektif.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG
Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di negara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas yang ada di kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng khususnya berkenaan dengan pendidikan masih belum tersentuh walaupun provinsi Bali telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitastermasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di Kabupaten Buleleng sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat. Kata Kunci: Disabilitas; perlindungan hukum; hak pendidikan
IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA
Perhutanan Sosial sebagai suatu sistem pengelolaan hutan berbasis kemandirian dan keterlibatan masyarakat setempat, menjamin adanya peranan langsung dari masyarakat. Agar pengembangan hutan dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mulai menggagas program perhutanan sosial, melalui kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat tuntuk mengakses pengelolaan hutan tersebut melalui permohonan berbagai macam skema penerbitan Izin pengelolaan hutan. Berbagai macam skema perhutanan sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan disediakan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan mulia yaitu memberikan akses bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara mandiri dan agar mereka dapat menikmati hasil dari produksi hutan tersebut secara ekonomis, sehingga kehidupan mereka telah sesuai dengan apa yang diharapkan agar terciptanya kehidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian perekonomian dan keuangan Negara. Selama ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk penegakan hukum pidana, melalui berbagai sanksi pidana, serta adanya lembaga independen yang khusus bertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana. Meksipun demikian, tindak pidana korupsi tetap masif terjadi di Indonesia yang mana hal ini akan berpengaruh pula terhadap kerugian negara. Artikel ini akan membahas terkait kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara. Terdapat suatu kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana yang belum dilaksanakan dengan maksimal dengan keuangan negara yang menjadi tidak mencapai stabilitas. Jumlah korupsi yang semakin tinggi akan berpengaruh pula dengan jumlah kerugian negara yang semakin tinggi pula. Mekanisme pengembalian kerugian negara dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencapai stabilitas keuangan negara tetap terjamin. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Stabilitas, Keuangan Negara
Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA REGULASI PENGELOLAAN RUANG UDARA DI INDONESIA: PERLUNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI HUKUM
Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara yang telah diusulkan oleh Pemerintah sejak Tahun 2019, belum mendapatkan titik terang mengenai pengesahannya. Permasalahan pengelolaan ruang udara menjadi isu penting yang tidak dapat dihindarkan seiring dengan lajunya perkembangan zaman yang memungkinkan untuk mendegradasi kedaulatan suatu bangsa dan negara melalui ruang udara. Penelitian hukum ini akan menelaah mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara dan bagaimana implikasi positif ataupun manfaat yang didapatkan melalui pembentukan undang-undang tersebut. Dengan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada telaah asas,teori yang dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan disertai dengan studi kepustakaan dalam pengumpulan data terhadap buku, jurnal terkait dengan analisis dan dituangkan pada argumentasi deskriptif. Kata kunci : Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara, Kedaulatan negara, Hukum Internasional
DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Hukum merupakan petunjuk dan tata aturan terkait dengan konsep hidup bermasyarakat dan akan selalu sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Hukum adalah tuntutan untuk dapat memberikan keadilan, artinya hukum selalu dihadapkan kepada pertanyaan tentang apakah hukum dapat mewujudkan keadilan. Terkait dengan konseps hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan Negara. Oleh sebab itu, hukum merupakan determinan atas politik, dan terkait pula dengan demokrasi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Hukum dipandang dari sudut das sollen (keharusan), memandang bahwa hukum harus berpedoman pada hubungan antar anggota masyarakat. Sedangkan mereka yang memandang dari sudut das sein (kenyataan), para penganut empiris melihat bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh politik bukan saja dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya. Sehingga hukum dipengaruhi oleh politik dan bahkan hingga saat ini seringkali otonomi hukum di Indonesia di intervensi oleh politik, bukan hanya dalam hal pembuatannya, tetapi juga dalam penerapannya baik dalam hal penegakan hukum sekalipun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak berkembangnya politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dan eksistensi politik hukum dalam system penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis normatif. Kata Kunci: Hukum, Negara, Politik Hukum, Penegakan Hukum
DINAMIKA BUDAYA HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA
Pada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan strukturnya sosialanya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencermian dari pada kepentingan-kepentingan umum. Persoalan mendasar di indoneia adalah budaya hukum yang belum berjalan dengan baik. Kondisi hukum yang sampai saat ini masih maraknya kasus korupsi yang dihadapi. Dalam perspektif budaya hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Munculnya korupsi itu sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan individu dan kolektif dan juga didukung oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korupsi, sehingga tak khayal pejabat pemerintah pun ikut terlinat dalam tindak pidana ini, sehingga memunculkan opini masyarakat akan korupsi merupakan sudah menjadi budaya. Kata Kunci: Konsep, Korupsi, Budaya Hukum, Penegakan dan Pemberantasan
DAMPAK KLAUSUL ISDS DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN REGULASI DI INDONESIA
Bilateral Investment Treaty (BIT) atau perjanjian investasi bilateral adalah perjanjian yang bersifat timbal balik diantara 2 (dua) negara untuk peningkatan dan perlindungan investasi di wilayah masing-masing negara. Perjanjian investasi bilateral bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penanam modal asing terhadap terjadinya tindakan-tindakan Host Country yang diskriminatif, serta dapat menghalangi penanaman modal asing mendapatkan hak dan kepentingan atas aset yang dimiliki. Selain itu, BIT juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengurangi risiko non-ekonomi yang akan membuka peluang investasi. Salah satu klausul yang perlu diperhatikan dalam perjanjian investasi bilateral adalah klausul terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Kata Kunci: perjanjian, investasi, dan penyelesaian sengketa
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI: SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Perumusan peraturan mengenai tindak pidana korupsi merupakan proses panjang yang telah berjalan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada 26 Februari 1946 yang menjadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hingga saat ini peraturan mengenai tindak pidana korupsi masih mengalami perubahan dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dari panjangnya perjalanan perumusan peraturan mengenai tindak pidana korupsi, ternyata masih ditemukan celah hukum khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi. Kata kunci : korupsi, gratifikasi, suap menyuap, kewenangan, pejabat publik.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PASCA PERCERAIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian pada putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian secara umum dan berdasarkan putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap secara khusus, dimana dalam konsep harta bersama terdapat beberapa asas yang mengikat, yaitu 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan; 2. Tidak memandang pihak siapa yang mengerjakan, apakah suami atau istri; 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut; 4. Bagian masing-masing pihak dalam harta bersama adalah setengah dari seluruh harta bersama asalkan selama dalam perkawinan kedua belah pihak melaksanakan kewajiban masing-masing; 5. Percampuran harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (syirkah) dapat dikecualikan dalam perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden). Kata Kunci: Perkawinan; Perceraian; Harta Bersama
ANALISIS HUKUM JASA NETFLIX DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GATS DAN SOC INDONESIA
Jurnal ini membahas mengenai jasa Netflix di Indonesia dalam lingkup General Agreement on Trade in Services. Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistiribusikan secara digital. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS). Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara anggota World Trade Organization (WTO) berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply dan diklasifikasi pada sektor Komunikasi sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) dapat mempengaruhi jasa Netflix di Indonesia, walapun sesuai dengan Indonesia Schedule of Specifix Commitment yang menyatakan Unbound. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat peraturan menteri dengan muatan pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS. Kata kunci: Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS); Netflix; Jadwal Komitmen Khusus (SoC); Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL
Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteks demokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapa amandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini juga menyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi tercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal
PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA
Regulasi beserta yang dinamakan hukum merupakan instrument kuat dalam memegang peranan penting dalam pengelolaan pada akses air bersih, sehingga mengatur penggunaan dan pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan. Salah satu aspek kunci adalah pengawasan terhadap pencemaran air, yang harus diatur secara ketat untuk menjaga kualitas air yang memadai bagi semua warga negara. Dalam konteks ini, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam mengawasi dan mengatur pemanfaatan sumber daya air. Adanya pengawasan, penegakkan hukum dari pemerintah adalah langkah krusial dalam melindungi hak atas air masyarakat. Regulasi yang hanya ada di atas kertas tidak akan cukup, mereka harus ditegakkan dengan tegas. Penegakan hukum yang kuat menciptakan insentif bagi pelaku industri atau individu untuk mematuhi aturan terkait air. Ini berarti bahwa mereka yang mencemari air atau menyalahgunakan sumber daya air dapat dikenakan sanksi yang sesuai, termasuk denda dan tindakan hukum. Dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, mengkaji dari segi peraturan perundangan-undangan, serta menggunakan teori-teori hukum yang dapat membantu menyelesaikan penulisan penelitian ini . Kata Kunci : Peran, Regulasi, Hak Atas Air
EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA
Pada Negara Kesatuan Republik Indonesia sistem pemerintahan adalah Presidensial, sehingga keseluruhan pengaturan tata kinerja pemerintahan diatur oleh Presiden yang dimana sebagai Pemerintah Pusat, tata kinerja pemerintahan pusat, dapat membuat peraturan-peraturan pelaksana, yang sering disebut Peraturam Pemerintah, Peraturan Presiden, serta Peraturan Menteri, dalam membuat peraturan tersebut Presiden sebagai Kepala Pemerintah memiliki agenda kerja yang dibantu oleh para Menteri-menteri yang bekerja dibidangnya, adakalanya Presiden dibantu oleh Menteri dalam hal membuat Rancangan Undang-Undang, membuat Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, lalu Menteri sendiri membuat peraturan Menteri, serta menjalankan bidang-bidang yang di instruksikan presiden. Menteri-Menteri yang di tunjuk oleh presiden tersebut merupakan Menteri yang berasal dari parpol koalisi ditunjuk oleh Presiden dari kader parpol pemenang pemilu, padahal warga negara republik Indonesia yang bukan berasal dari partai politik ataupun dari organisasi kemasyarakatan memiliki hak yang sama dalam pemerintahan, khususnya dalam menduduki kursi Kementerian Negara di Indonesia, tercantum dalam Pasal 28 D ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indoneisa Tahun 1945, pada penelitian ini menggunakan Jenis Penelitian Normatif, dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, serta Teori-Teori Hukum, dapat membantu menyelesaikan Penelitian ini. Kata Kunci : Eksistensi Kewenangan Presiden , Pengangkatan Menteri , UU Pengangkatan Menteri
PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASTRA HONDA MOTOR TERHADAP KERUSAKAN RANGKA ESAF YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN
Penelitian ini mengkaji tentang pertanggungjawaban dari PT. Astra Honda Motor yang telah merugikan konsumen atas terjadinya kerusakan pada rangka ESAF melalui dua aspek, yaitu pertanggungjawaban dari pelaku dan metode penyelesaian sengketa yang relevan. Tujuan penelitian ini menganalisis tanggung jawab PT. Astra Honda Motor terhadap cacat produk rangka ESAF menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan menganalisis penyelesaian sengketa antara konsumen dengan PT. Astra Honda Motor terkait cacat produk rangka ESAF dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Metode penelitian ini menggunakan legal research (normatif). Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa PT. Astra Honda Motor perlu mempertimbangkan faktor hukum, etika bisnis, dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan agar penyelesaiannya dilakukan secara adil dan transparan. Pertama, faktor hukum meliputi: PT. Astra Honda Motor perlu bertanggung jawab untuk memperbaiki atau mengganti rangka ESAF yang cacat, memberikan kompensasi kepada konsumen yang dirugikan, dan memberikan informasi tentang cacat produk dengan jelas kepada konsumen. Kedua, etika bisnis dan komitmen terhadap kepuasan pelanggan meliputi: PT. Astra Honda Motor berkewajiban untuk menanggapi keluhan konsumen secara cepat dan efektif serta memastikan keamanan produknya. Metode penyelesaian sengketa yang digunakan untuk persoalan cacat produk rangka ESAF melalui jalur non-litigasi, terutama Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dapat memberikan ganti rugi secara cepat dan efisien. Kata Kunci: kerugian, perlindungan konsumen. pertanggungjawaban hukum
Pengaruh Politik Hukum terhadap Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi
Artikel ini mengkaji hubungan antara politik hukum dan kesehatan masyarakat di Indonesia, dengan fokus pada dampak kebijakan hukum terhadap sistem kesehatan nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris untuk menganalisis berbagai kebijakan kesehatan dan implementasinya dalam konteks Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa politik hukum memiliki pengaruh signifikan terhadap kesehatan masyarakat Indonesia. Berbagai produk hukum telah dihasilkan untuk mengatur sistem kesehatan nasional, namun implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kesenjangan infrastruktur kesehatan, keterbatasan anggaran, dan koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Upaya reformasi kebijakan kesehatan yang disarankan mencakup penguatan sistem kesehatan primer, peningkatan anggaran kesehatan, pemerataan fasilitas kesehatan, dan pengembangan sumber daya manusia kesehatan. Keberhasilan implementasi kebijakan kesehatan juga bergantung pada koordinasi antar pemangku kepentingan, konsistensi implementasi, dukungan anggaran yang memadai, serta monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Kata Kunci: Politik hukum, kesehatan masyarakat, kebijakan kesehatan, Indonesia, sistem kesehatan nasional
TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA 1ZIN EDAR ( STUDI KASUS PUTUSAN PN KAB KEDIRI NOMOR 512 /PID. SUS/2022 / PN GPR dan PUTUSAN PN SERANG DAN NOMOR 330 /PID. SUS/ 2022 /PN SRG )
Upaya peningkatan kualitas hidup manusia di bidang kesehatan merupakan suatu usaha yang sangat luas dan menyeluruh, usaha tersebut meliputi peningkatan kesehatan masyarakat baik fisik maupun non-fisik. Selain itu, masyarakat Indonesia mempunyai tujuan untuk membangun manusia seutuhnya, yakni terpenuhinya kebutuhan jasmani dan rohani termasuk kesehatan. Untuk mencapai tujuan itu, maka setiap orang harus bersaing secara sehat dan kuat sehingga akan memberikan begitu banyak tantangan-tantangan bagi konsumen, produsen/pengusaha ataupun sebagai pemerintah untuk melakukan hal tersebut. Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen, sedangkan yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/atau jasa. Selanjutnya Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ada beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam kasus-kasus perlindungan konsumen yaitu Masyarakat bawah yang menjadi korban Karena tidak punya pilihan lain, masyarakat ini terpaksa mengkonsumsi barang/jasa yang hanya semampunya di dapat, dengan standar kualitas dan keamanan yang sangat minim. Kondisi ini menyebabkan diri mereka selalu dekat dengan bahayabahaya yang bisa mengancam kesehatan dan keselamatan dirinya kapan saja. Dilihat dari kasus-kasus di atas maka dari itu masyarakat dihimbau harus lebih berhati-hati dalam penggunaan terhadap barang-barang yang berhubungan dengan kesehatan, karena sudah bayak contoh yang dapat dilihat, agar tidak terulang kejadian yang sama. Kata kunci: Obat Farmasi Tanpa Izin Edar.
DENDA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA
Abstrak Korupsi merupakan masalah serius yang berdampak luas pada stabilitas sosial dan ekonomi di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia, tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa yang memerlukan upaya pemberantasan terkoordinasi dari berbagai pemangku kepentingan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bentuk denda sebagai wujud pertanggungjawaban pelaku tindak pidana korupsi kepada negara dan mengkaji alokasi denda tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan yang menganalisis regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa denda merupakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bertujuan untuk memberikan efek jera serta memulihkan kerugian negara. Denda yang dibayarkan pelaku korupsi akan digunakan untuk kepentingan umum, mendukung rehabilitasi, dan meningkatkan akuntabilitas dalam sistem peradilan. Dengan demikian, penelitian ini menekankan perlunya penguatan regulasi dan transparansi dalam pengelolaan denda sebagai bagian dari upaya pemberantasan korupsi yang lebih efektif. Kata kunci: Tindak Pidana, Korupsi, Denda
EFEKTIFITAS PASAL 378 KUHP PADA TRANSAKSI JUAL BELI ONLINE
Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola transaksi jual beli masyarakat, dari konvensional menjadi daring (online). Namun, peningkatan volume transaksi online juga diikuti oleh maraknya kejahatan penipuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji efektivitas Pasal 378 KUHP dalam menangani kasus penipuan pada transaksi jual beli online di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 378 KUHP pada kasus penipuan online menghadapi beberapa kendala, antara lain kesulitan pembuktian, keterbatasan pemahaman aparat penegak hukum, serta kurangnya kesadaran hukum masyarakat. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka penipuan online serta rendahnya tingkat pelaporan dan penyelesaian kasus. Untuk meningkatkan efektivitas Pasal 378 KUHP, diperlukan langkah-langkah strategis, meliputi pembaruan hukum, peningkatan kapasitas penegak hukum, sinergi kelembagaan, serta edukasi masyarakat. Kata Kunci : Jual Beli, Online, Pasal 378 KUHP, Transaksi.
TINJAUAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM PIDANA DALAM KONTEKS TANTANGAN ERA MODERN DI INDONESIA
Dinamika perkembangan masyarakat Indonesia di era modern menuntut transformasi fundamental dalam konseptualisasi dan implementasi hukum pidana, khususnya terkait konsep perbuatan melawan hukum. Penelitian ini mengkaji secara mendalam evolusi konsep perbuatan melawan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia, dengan fokus pada kompleksitas tantangan yang muncul akibat perkembangan teknologi, globalisasi, dan perubahan struktur sosial ekonomi. Melalui pendekatan yuridis normatif dan analisis konseptual, kajian ini mengeksplorasi urgensi reformulasi kerangka hukum yang lebih adaptif, integratif, dan responsif terhadap dinamika perubahan sosial, kemajuan teknologi, dan pergeseran nilai-nilai masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan perlunya paradigma holistik yang tidak hanya menekankan aspek represif, namun juga melibatkan strategi pencegahan, mekanisme penegakan hukum modern, serta konstruksi hukum yang fleksibel dan berbasis keadilan substantif. Kata Kunci : Hukum, Hukum Pidana, Kejahatan Modern, Keadilan Substantif, Tinjauan Hukum.
KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP PARA PELANGGARAN HUKUM TRANSAKSI ELEKTRONIK
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat telah mengubah pola interaksi masyarakat, termasuk dalam hal transaksi elektronik. Namun, seiring dengan meningkatnya aktivitas transaksi elektronik, potensi pelanggaran hukum juga semakin besar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum pidana terhadap pelanggaran hukum transaksi elektronik di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) telah mengatur secara komprehensif mengenai tindak pidana di bidang transaksi elektronik. Namun, penerapan UU ITE dalam praktiknya masih menimbulkan berbagai permasalahan, seperti terlihat dalam kasus-kasus yang dianalisis dalam penelitian ini. Diperlukan pemahaman dan penafsiran yang baik dari aparat penegak hukum dalam menerapkan ketentuan UU ITE agar tercipta kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. Kata Kunci : Hukum Pidana, Pelanggaran, Transaksi Elektronik, UU ITE.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA
Penyalahgunaan narkotika di kalangan anak merupakan permasalahan serius yang mengancam masa depan generasi penerus bangsa. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perlindungan hukum terhadap anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang komprehensif untuk melindungi anak dari ancaman narkotika, mulai dari UU Narkotika, UU Perlindungan Anak, hingga UU Sistem Peradilan Pidana Anak. Namun, penerapan aturan ini dalam praktik masih menemui banyak kendala, seperti terlihat dalam beberapa kasus yang dianalisis. Pendekatan berbasis pemulihan dan keadilan restoratif perlu diperkuat untuk memberikan perlindungan yang optimal bagi anak yang menjadi korban maupun pelaku penyalahgunaan narkotika. Di samping penegakan hukum, upaya preventif melalui edukasi, pemberdayaan keluarga, serta penguatan kerja sama multipihak juga sangat diperlukan. Kata Kunci : Anak, Hukum, Pidana, Narkotika.
PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI)
Penelitian ini membahas urgensi pengaturan penyitaan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan perampasan aset, mekanisme yang ada dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi modern. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi guna mengadopsi pendekatan "follow the money" yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran Penyidik Polri dalam menjalankan penyitaan aset berdasarkan ketentuan hukum dan pedoman internal agar proses berjalan prosedural dan profesional. Hasil penelitian merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara. Dengan demikian, konsep NCB Asset Forfeiture diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: penyitaan aset; Non Conviction Based Forfeiture; korupsi; pengembalian kerugian negara; RUU Perampasan Aset
PENEGAKAN HUKUM PASAL 8 AYAT (1) HURUF G UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DI UPT PERLINDUNGAN KONSUMEN KEDIRI
Studi ini untuk mendriskipsikan dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelanggaran Pasal 8 Ayat (1) Huruf G Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis lebih mendalam terkait pelaksanaan penegakan hukum dan mekanisme penanganan pengaduan konsumen terkait pelanggaran Pasal 8 ayat (1) huruf g Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen di UPT Perlindungan Konsumen Kediri. Metode penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa yang dapat melaksanakan penegakan hukum di UPT Perlindungan Konsumen Kediri ada di seksi pengawasan barang beredar, jasa dan tertib niaga di UPT perlindungan konsumen Kediri dan BPSK Kediri. Akan tetapi UPT perlindungan konsumen Kediri belum bisa melakukan penegakan hukum dalam hal penyidikan dan penyelidikan karena belum memenuhi syarat minimal 2 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) karena di UPT perlindungan konsumen Kediri masih ada 1 PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil). Mekanisme penanganan pengaduan konsumen ada beberapa hambatan terutama ada bukti-bukti kurang, misalkan: perjanjiannya kurang jelas dan pelaku usahanya kurang jelas domislinya serta luasnya lingkup kerja UPT Perlindungan Konsumen yang menjadi penghambat dalam mekanisme penangan pengaduan. Kata Kunci: kadaluawarsa, konsumen, penegakan hukum, perlindungan konsumen