Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat dengan e-ISSN : 2621-7228 bertujuan untuk memfasilitasi pemahaman yang lebih baik tentang kompleksitas hubungan antara hukum dan masyarakat dalam konteks utama ilmu hukum baik secara teori maupun prkatis. Jurnal ini telah dikembangkan dengan tujuan utama untuk mendorong dan menyebarkan penelitian yang berkualitas tinggi dalam berbagai aspek hukum yang memengaruhi masyarakat. Melalui kolaborasi antara para penulis, editor, dan penerbit, jurnal ini memberikan wadah bagi para akademisi, peneliti, praktisi hukum, dan pemikir yang peduli terhadap hukum dan dinamika sosial untuk berbagi gagasan, temuan, dan pemikiran inovatif. Dalam Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum dan Masyarakat, Anda akan menemukan artikel-artikel ilmiah yang mencakup beragam topik yang relevan dengan bidang hukum dan masyarakat. Jurnal ini mencakup area studi seperti ilmu hukum, filsafat hukum, praktik hukum beracara, sosiologi hukum, hak asasi manusia, hukum dan pembangunan, masyarakat multikultural, hukum dan teknologi, hukum lingkungan, serta metodologi penelitian hukum. Melalui penelitian yang dipublikasikan dalam jurnal ini, kita akan mendapatkan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana hukum berperan dalam membentuk perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat. Kita akan mendiskusikan isu-isu yang penting seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, pembangunan berkelanjutan, keberagaman budaya, dan tantangan yang dihadapi dalam era digital. Kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penulis yang telah berkontribusi dalam jurnal ini dengan penelitian dan pemikiran mereka yang mendalam. Tanpa kerja keras dan dedikasi mereka, jurnal ini tidak akan mampu mencapai standar keunggulan dan kontribusi yang berarti bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum. Terima kasih kepada tim editor dan penerbit yang telah bekerja keras untuk memastikan bahwa setiap artikel yang diterbitkan dalam jurnal ini menjalani proses review yang ketat dan memenuhi standar akademik yang tinggi. Kontribusi Anda dalam memastikan kualitas dan integritas jurnal ini sangat dihargai. Kami berharap jurnal ini menjadi sumber inspirasi, wawasan, dan pengetahuan bagi kita semua dalam menggali dan memahami hubungan yang kompleks antara hukum dan masyarakat. Terima kasih. Journal Manager Restu Adi Putra, S.H.,M.K.n
URGENSI REFORMASI HUKUM PERKAWINAN BEDA AGAMA DI INDONESIA: PASCA SEMA NO. 2 TAHUN 2023
ABSTRAK Perkawinan beda agama merupakan isu hukum yang terus menimbulkan kontroversi di Indonesia karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam sistem hukum nasional. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tidak secara eksplisit mengatur perkawinan beda agama, sementara Pasal 35 huruf a UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan justru membuka celah pengakuan administratif terhadapnya. Dualisme norma ini menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika praktik perkawinan beda agama tetap berlangsung baik melalui jalur peradilan maupun pencatatan sipil. Terbitnya SEMA No. 2 Tahun 2023 menunjukkan sikap Mahkamah Agung yang memperkuat ketentuan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan, yakni bahwa perkawinan hanya sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Namun, sifat SEMA yang hanya berupa pedoman internal bagi hakim tidak dapat menggantikan kebutuhan akan norma yang jelas dalam undang-undang. Oleh karena itu, urgensi pembentukan aturan baru mengenai perkawinan beda agama menjadi tidak terelakkan untuk menciptakan kepastian hukum, mengharmonisasi peraturan perundang-undangan, serta menjamin perlindungan hak-hak warga negara dalam kerangka negara hukum Pancasila. Kata Kunci : Perkawinan beda agama, SEMA No. 2 Tahun 2023, reformasi hukum, kepastian hukum
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PEMAKZULAN WAKIL PRESIDEN DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DAN PERBANDINGAN KONSTITUSIONAL
Pemakzulan (impeachment) merupakan mekanisme konstitusional yang dirancang untuk menjaga prinsip akuntabilitas dan supremasi hukum dalam sistem pemerintahan presidensial. Indonesia sebagai negara yang menganut sistem presidensial pasca-amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur prosedur pemakzulan Presiden dan/atau Wakil Presiden secara lebih sistematis melalui Pasal 7A dan Pasal 7B UUD NRI Tahun 1945. Pengaturan tersebut menempatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Mahkamah Konstitusi (MK), dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai aktor utama dalam proses pemakzulan yang memadukan dimensi hukum dan politik. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis proses pemakzulan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia, dengan penekanan pada kedudukan konstitusional Wakil Presiden serta mekanisme pemakzulannya dalam kerangka negara hukum demokratis. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan hukum, khususnya dengan sistem pemakzulan di Amerika Serikat dan Filipina sebagai negara yang sama-sama menganut sistem pemerintahan presidensial. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk memeriksa dan memutus pendapat DPR terkait dugaan pelanggaran hukum oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden secara final dan mengikat, pelaksanaan pemberhentian tetap bergantung pada keputusan politik MPR. Kondisi ini menimbulkan problematika konstitusional karena membuka ruang dominasi pertimbangan politik atas putusan hukum, sehingga berpotensi melemahkan prinsip supremasi hukum. Oleh karena itu, diperlukan penguatan desain normatif dan etika ketatanegaraan agar mekanisme pemakzulan benar-benar berfungsi sebagai instrumen hukum konstitusional, bukan semata alat politik. Kata Kunci : Wakil Presiden, Pemakzulan, Mahkamah Konstitusi, UUD 1945, Impeachment
PENYITAAN ASET OLEH PENYIDIK KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA DALAM RANGKA UPAYA PENGEMBALIAN KERUGIAN NEGARA AKIBAT TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI)
bstrak Penelitian ini membahas urgensi pengaturan penyitaan aset tanpa pemidanaan (Non Conviction Based/NCB Asset Forfeiture) oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Meskipun sistem hukum di Indonesia telah memiliki dasar pelaksanaan perampasan aset, mekanisme yang ada dinilai belum memadai untuk menjawab kompleksitas kejahatan korupsi modern. Penelitian ini menyoroti perlunya pembaruan hukum melalui pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset serta revisi terhadap UndangUndang Tindak Pidana Korupsi guna mengadopsi pendekatan "follow the money" yang lebih efektif. Selain itu, penelitian ini juga menegaskan pentingnya peran Penyidik Polri dalam menjalankan penyitaan aset berdasarkan ketentuan hukum dan pedoman internal agar proses berjalan prosedural dan profesional. Hasil penelitian merekomendasikan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset serta penguatan kebijakan penegakan hukum yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga pada pemulihan aset negara. Dengan demikian, konsep NCB Asset Forfeiture diharapkan dapat menjadi instrumen strategis dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Kata Kunci: penyitaan aset; Non Conviction Based Forfeiture; korupsi; pengembalian kerugian negara; RUU Perampasan Aset
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL VIETNAM DI WILAYAH PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA
ABSTRAKSI Hukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakat sama dimata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadialan bagi siapa saja yang mempercayai hukum. Lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004) merupakan inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk melahwakan suatu perubahan hukum di bidang Perikanan. Illegal fishing merupakan tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah atau illegal. penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas penangkapan ikan secara tidak sah atau ilegal (illegal fishing) di Indonesia sudah banyak regulasi yang diundangkan sebagai dasar hukum contohnya seperti, Undang-Undang No.31 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang Perikanan, UndangUndang No.17 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Kelautan. Adapun Bentuk dari illegal fishing yaitu: Pertama, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk kapal asing dilakukan diwilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. Kedua, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara nasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu anggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan diwilayah regional, akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketetapan mengenai pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional. Kata Kunci: Hukum, Penangkapan Ikan, Regulasi, Sektor Perikanan, UndangUndang Perikanan, Kapal
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)
ABSTRAKSI Setiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafat pada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Kedudukan ahli waris pengganti pada sistem hukum waris perdata memiliki peran yang signifikan, terutama ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan telah meninggal dunia terlebih dulu dibandingkan pewaris. Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap kedudukan hukum serta hak-hak dari ahli waris pengganti sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdata, dan juga mengulas bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan putaka dengan mengumpulkan informasi dan data penelitian bahan-bahan hukum tertulis. Dalam sengketa Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim dalam putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUHPerdata, anak dari ahli waris yang telah wafat memperoleh posisi sebagai pengganti orang tuanya dan berhak atas bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap asas substitusi dalam pewarisan, guna menjamin keadilan dalam distribusi harta waris serta kesinambungan hak waris. penelitian ini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Negeri No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam Pertimbangannya hakim memutuskan bahwa tidakan yang dilakukan penggugat merupakan tindakan melawan hukum dengan menguasai seluruh harta Warisan yang seharusnya diberikan juga sebagain kepada ahli waris pengganti yang menggantikan Almarhum ahli waris sah. Kara Kunci : Hak Waris; Ahli Waris Pengganti; KUHPerdata
AMBIGUITAS PENGATURAN KEADAAN BAHAYA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA: ANALISIS CHECKS AND BALANCES KEWENANGAN PRESIDEN PASCA AMANDEMEN UUD 1945
ABSTRAKSI Penelitian ini mengkaji ambiguitas pengaturan keadaan bahaya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia pasca-amandemen UUD 1945. Pasal 12 UUD 1945 memberi Presiden kewenangan menyatakan keadaan bahaya, namun tidak merinci definisi, kriteria, maupun mekanisme checks and balances terkait. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1959 sebagai aturan pelaksana dianggap usang karena lahir dalam rezim politik sentralistik era Demokrasi Terpimpin. Penelitian ini menggunakan Pendekatan normatif dan komparatif untuk menganalisis efektivitas pengawasan DPR atas kewenangan eksekutif dalam menetapkan keadaan bahaya. Hasil penelitian menunjukkan peran DPR yang minim dan ketiadaan pembaruan regulasi, sehingga muncul celah hukum berpotensi memicu penyalahgunaan kekuasaan. Selain itu, terdapat tumpang tindih konsep antara “keadaan bahaya” dan “kegentingan yang memaksa” dalam praktik ketatanegaraan. Penelitian ini mendorong rekomendasi rekonstruksi kerangka hukum keadaan bahaya yang lebih demokratis, akuntabel, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia sesuai prinsip negara hukum Kata Kunci : Keadaan Bahaya; Kewenangan Presiden; Checks and Balances; Sistem Ketatanegaraan Indonesia.
STUDI PENERAPAN UNDANG UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN TERHADAP KENDARAAN BERMUATAN DI UNIT PELAKSANA PENIMBANGAN KENDARAAN BERMOTOR (UPPKB) WIDODAREN NGAWI
ABSTRAKSI Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peranan yang penting dalam mendukung pembangunan dan integrasi nasional sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dengan penekanan khusus pada regulasi kendaraan bermuatan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) Widodaren Ngawi, dengan menggunakan metodologi kualitatif yakni wawancara, observasi dan analisis dokumen. Penerapan UU LLAJ masih mengahdapi berbagai kendala dan faktor yakni minimnya tingkat kepatuhan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap aturan lalu lintas, kinerja aparat penegak hukum serta kurangnya sosialisasi yang efektif kepada pengemudi, keterbatasan fasilitas penimbangan yang esensial serta penegakan hukum yang belum mencapai efektivitas secara optimal. Oleh karena itu menjadi penting untuk dilakukan peningkatan sosialisasi secara terus menerus, berkesinambungan dan terpadu dengan berkoordinasi antar instansi terkait guna penguatan kesadaran hukum masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum lalu lintas melalui penegakan aturan hukum yang lebih ketat, penanganan pelanggaran yang efektif dan kerja sama lintas sektor dapat meningkatkan keamanan dan ketertiban lalu lintas yang diharapkan terciptanya kesadaran hukum, budaya berlalu lintas yang baik, aman, tertib dan patuh terhadap aturan dalam berlalu lintas. Kata Kunci: Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Kendaraan Bermuatan, UPPKB
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
ABSTRAKSI Wakaf merupakan satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksaan program percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Jogorogo dengan ditelaah melalui metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologis yakni melakukan beberapa cara teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), apabila tanah wakaf telah memiliki sertipikat maka tanah tersebut tidak dapat diubah peruntukkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih rendah terkait pembiayaan serta alur sertifikasi tanah wakaf, sehingga program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jogorogo masih belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu menjadi penting untuk dilaksanakan sosialisasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi berkordinasi dengan lembaga lain seperti Pemerintah, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan merangsang sistem kepedulian sehingga masyarakat pun ikut memberikan perhatian lebih pada pentingnya sertifikasi tanah wakaf. Kata Kunci: Tanah Wakaf, Percepatan Sertifikasi
KONFLIK DAN PENEGAKAN HUKUM PEMASANGAN TIANG WI-FI DI RUANG PUBLIK DALAM PERSPEKTIF TEORI KONFLIK SOSIAL
ABSTRAKSI Penelitian ini menganalisis konflik sosial yang muncul akibat pemasangan tiang Wi-Fi di ruang publik Kota Medan yang dilakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah bekerja sama dengan penyelenggara layanan internet. Konflik terjadi bukan semata karena gangguan fisik atau minimnya sosialisasi, tetapi karena ketimpangan relasi kuasa antara negara, korporasi, dan masyarakat yang terdampak langsung. Melalui pendekatan empiris yang mencakup wawancara, observasi lapangan, dan analisis dokumen perizinan, penelitian ini menemukan bahwa legalitas administratif digunakan sebagai instrumen legitimasi untuk mengesampingkan kepentingan publik. Penegakan hukum berjalan reaktif dan selektif, sehingga produksi dan pemanfaatan ruang publik dikuasai aktor dominan. Temuan ini menunjukkan bahwa digitalisasi ruang publik dapat memicu konflik struktural ketika tata kelola ruang dilakukan tanpa partisipasi, akuntabilitas, dan keadilan substantif. Kata kunci: konflik sosial, ruang publik, kekuasaan
Pertanggungjawaban Hukum Penyidik dalam Kasus Salah Tangkap Perspektif Teori Fungsionalisme dan Teori Konflik (Studi Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/Pn Lsk)
ABSTRAKSI Negara hukum menempatkan supremasi hukum sebagai landasan tertinggi dalam penyelenggaraan kekuasaan, termasuk dalam proses penegakan hukum pidana. Salah satu bentuk pelanggaran serius dalam praktik penyidikan adalah salah tangkap (error in persona), yaitu penangkapan terhadap orang yang bukan pelaku tindak pidana sebenarnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban hukum penyidik Polri terhadap kasus salah tangkap dalam perspektif teori fungsionalisme dan teori konflik, serta untuk menjelaskan mekanisme ganti rugi yang dapat diperoleh korban menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan peraturan pelaksananya. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundangundangan dan studi kasus terhadap Putusan Nomor 289/Pid.B/2017/PN Lhoksukon. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban hukum penyidik dalam kasus salah tangkap dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran prosedural terhadap asas legalitas dan asas kehati-hatian sebagaimana diatur dalam Pasal 17 dan Pasal 21 KUHAP, serta bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia sebagaimana dijamin dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Berdasarkan Pasal 95 KUHAP dan PP Nomor 92 Tahun 2015, korban salah tangkap berhak memperoleh ganti kerugian dari negara melalui mekanisme praperadilan. Dalam perspektif teori fungsionalisme, kesalahan penyidik mencerminkan disfungsi lembaga penegak hukum yang seharusnya menjaga keseimbangan sosial, sedangkan menurut teori konflik, kesalahan tersebut menunjukkan dominasi kekuasaan aparat terhadap warga negara. Dengan demikian, pertanggungjawaban hukum penyidik harus ditegakkan untuk menjamin keadilan, kepastian, dan perlindungan hukum bagi setiap warga negara. Kata kunci: Pertanggungjawaban Hukum, Penyidik, Salah Tangkap, Teori Fungsionalisme, Teori Konflik
PERAN UPTD BLK DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGKATAN KERJA PENGANGGURAN BERDASARKAN TEORI HIERARKI KEBUTUHAN MASLOW
Dengan menggunakan Teori Hirarki Kebutuhan Maslow sebagai kerangka kerja, penelitian ini mengkaji bagaimana Unit Pelaksana Teknis Daerah Balai Latihan Kerja (UPTD BLK) berkontribusi dalam meningkatkan kualitas dan daya saing angkatan kerja, khususnya dalam mengurangi pengangguran di Indonesia. Sebagai lembaga penting yang menawarkan pelatihan kejuruan, UPTD BLK sangat penting dalam membantu peserta didik mencapai kebutuhan dasar mereka dan mencapai potensi penuh mereka. Berdasarkan tahapan Maslow, penelitian ini menunjukkan bagaimana infrastruktur, program pelatihan, dan fasilitas BLK dapat memenuhi kebutuhan fisiologis, keamanan, sosial, penghargaan, dan aktualisasi diri para peserta. Sebagaimana dibuktikan dengan peningkatan kesempatan kerja, pendapatan, dan partisipasi sosial, hasil pelatihan tidak hanya meningkatkan keterampilan teknis tetapi juga berdampak positif pada kesejahteraan ekonomi, sosial, dan psikologis peserta. Pelatihan kejuruan di UPTD BLK dengan demikian telah menunjukkan dirinya sebagai alat yang berhasil untuk pengembangan sumber daya manusia jangka panjang yang sesuai dengan tuntutan pasar tenaga kerja. Kata Kunci : UPTD BLK, Angkatan Kerja, Teori Hierarki Kebutuhan Maslow
KONTROVERSI LIVING LAW DALAM KUHP 2023: ANTARA KEPASTIAN HUKUM DAN KEADILAN SUBSTANTIF
ABSTRAK Disahkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 merupakan tonggak penting dalam pembentukan sistem hukum pidana nasional yang berakar pada nilai-nilai sosial dan budaya Indonesia. Salah satu inovasi paling kontroversial dalam KUHP 2023 adalah pengakuan terhadap living law atau hukum yang hidup di masyarakat sebagai sumber hukum pidana yang sah. Konsep ini mencerminkan semangat pluralisme hukum dan keadilan substantif dengan mengakui eksistensi norma-norma adat dan sosial yang masih berlaku. Namun demikian, penerapan living law menimbulkan persoalan serius terhadap asas kepastian hukum dan asas legalitas. Artikel ini mengkaji secara kritis ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penerapan living law dalam KUHP 2023. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini menemukan bahwa meskipun living law memberikan ruang bagi keadilan kontekstual, penerapannya tanpa batasan dan mekanisme pengujian yang jelas dapat mengancam prediktabilitas, kesetaraan, dan keadilan dalam sistem hukum pidana nasional. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya rekonstruksi penerapan living law melalui validasi legislasi formal, pengawasan konstitusional, dan kepatuhan terhadap prinsip hak asasi manusia. Dengan demikian, living law dapat berfungsi sebagai instrumen keadilan yang melengkapi asas legalitas tanpa mengabaikan prinsip negara hukum dan perlindungan hak-hak dasar warga negara. Kata Kunci : Living law, KUHP 2023, Kepastian Hukum, Keadilan Substantif, Pembaruan Hukum Pidana.
PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA
Partai politik memiliki peran krusial dalam membentuk kebijakan pemerintah di berbagai tingkatan, baik itu di tingkat lokal, nasional, maupun internasional. Sebagai perwujudan dari kehendak politik masyarakat, partai politik secara aktif terlibat dalam proses politik dan pembentukan kebijakan, serta berperan sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan dipandang sebagai proses interaksi antara tujuan yang telah ditetapkan dan tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan tujuan. Kebijakan publik menjadi kewenangan yang dibuat oleh kekuasaan yang sah dalam sebuah sistem pemerintahan, keputusan akhir yang telah ditetapkan secara politik memiliki sifat yang mengikat bagi para pelayan publik untuk melakukan tindakan kedepannya. Partai politik menjadi penentu kebijakan seperti yang tertera dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik Pasal 11 ayat 1 poin c dimana partai politik berfungsi sebagai sarana penyerapan, penghimpunan dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan. Peran partai politik sangat besar dalam menentukan arah kemajuan negara dan bangsa. Kebijakan yang diambil merupakan kepanjangan tangan dari partai politik maka sudah semestinya kepentingan partai politik mendukung dan mengusung pengambil kebijakan harus sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam karya tulis ini menggunakan metode studi kepustakaan melalui beberapa jurnal dan artikel. Hasil kajian menunjukkan, bahwa partai politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat penting dikedepankan. Tujuannya agar setiap kebijakan publik mencerminkan kepentingan dan harapan masyarakat.
Copyright (c) 2024 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH
Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam konteks otonomi daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pembentukan kebijakan hukum daerah. Kebijakan hukum daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan hidup yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat turut mempengaruhi berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah. Artikel ini bertujuan mengulas mengenai pola penegakan hukum lingkungan hidup berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta membahas kaitan berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup dalam ranah otonomi daerah. Artikel ini menunjukkan 2 (dua) hal, pertama, setiap rezim peraturan perundang-undangan membawa dampak tersendiri dalam penegakan hukum perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasca lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja menunjukkan lemahnya fungsi penegakan hukum lingkungan hidup. Kedua, kebijakan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam studi Kabupaten Sleman membawa dampak yang positif terhadap perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah serta menunjukkan keberhasilan dalam meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui penegakan hukumnya yang efektif. Titik temu yang ditemukan dalam artikel ini adalah keberhasilan penegakan hukum lingkungan hidup itu harus didukung dengan peraturan perundang-undangan yang berwawasan lingkungan, kelembagaan dan organ yang menjalankan yang bertanggung jawab, serta budaya dan dukungan dari masyarakat untuk berperan aktif melindungi dan mengelola lingkungannya.
KEBIJAKAN RESTORASI LAHAN GAMBUT DALAM MENDUKUNG TARGET PENGURANGAN EMISI INDONESIA BERDASARKAN PARIS AGREEMENT
Indonesia telah menyatakan keikutsertaannya dalam perjanjian iklim, Persetujuan Paris atau Paris Agreement, dalam rangka penurunan emisi Gas Rumah Kaca. Dalam pelaksanaanya, Persetujuan Paris memberikan kewajiban bagi negaranegara pesertanya untuk membentuk kontribusi nasional yang disebut dengan Nationally Determined Contribution, dimana didalamnya terdapat target yang hendak dicapai dalam upaya mengurangi emisi Gas Rumah Kaca sesuai dengan kondisi domestik negaranegara peserta. Tentunya, setiap negara memiliki prioritas yang berbeda dalam upaya mengurangi emisi GRK, termasuk Indonesia. Bencana alam seperti kebakaran hutan dan lahan gambut yang sering terjadi di Indonesia menjadi pertimbangan pemerintah untuk memprioritaskan kegiatan restorasi hutan dan lahan gambut di dalam Nationally Determined Contribution yang telah disampaikan Indonesia kepada UNFCCC pada tahun 2016. Dalam NDC tersebut, Indonesia ditargetkan dapat merestorasi gambut di Indonesia sebesar 2 (dua) juta hektar pada tahun 2030. Pada tahun 2016, Presiden Joko Widodo membentuk Badan Restorasi Gambut (BRG) sebagai pelaksana kegiatan restorasi gambut yang terfokus pada tujuh provinsi prioritas. Pelaksanaan restorasi gambut di Indonesia oleh BRG diharapkan mampu mencapai target NDC Indonesia sebagai komitmen Indonesia dalam menuju masa depan yang rendah emisi dan berketahanan iklim
INKONSISTENSI PENERAPAN DOKTRIN PENYALAHGUNAAN KEADAAN (MISBRUIK VAN OMSTANDIGHEDEN) DALAM PUTUSAN PENGADILAN DI INDONESIA
salah satu alasan agar suatu perjanjian dapat dibatalkan adalah jika perjanjian tersebut dibuat dengan adanya kekhilafan, paksaan dan penipuan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1321 KUHPerdata. Namun, saat ini dikenal doktrin penyalahgunaan keadaan (misbruik van omstandigheden) sebagai alasan pembatalan suatu perjanjian, yang mana dikenal di Indonesia melalui putusan pengadilan. Sekalipun dikenal di dalam putusan-putusan, pengetahuan Hakim Indonesia tidak seragam mengenai doktrin ini dan berimplikasi pada munculnya inkonsistensi putusan hakim dalam memutus perkara yang berkaitan dengan penyalahgunaan keadaan. Pokok permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menerima maupun menolak penerapan doktrin penyalahgunaan keadaan dalam memutus perkara yang didalamnya terdapat penyalahgunaan keadaan. Berdasarkan hasil penelitian penulis, penyalahgunaan keadaan sebagai alasan pembatalan perjanjian di Indonesia sebenarnya telah dikenal dan diterapkan di dalam berbagai putusan pengadilan Indonesia.
IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP STATUS ANAK LUAR KAWIN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
Pasca dikeluarkannya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUUVIII/2010 mengenai perubahan serta penambahan bunyi Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ada perubahan besar yang baru terhadap hukum keluarga di Indonesia tersebut, di mana perubahan yang terkait dengan kedudukan anak luar kawin yang dapat diangkat menjadi anak sah. Di dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU- VIII/2010 menyatakan serta mengesahkan bahwa anak luar kawin kini dapat mempunyai hubungan keperdataan dengan ayah biologisnya layaknya anak sah, bukan hanya dengan ibu dan keluarga ibunya saja, apa bila hal tersebut dapat dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti hukum lainnya. Mengenai pembuktian yang akurasinya tinggi, dapat digunakan pembuktian dengan teknologi, yaitu berupa tes Deoxribo Nucleic Acid, atau yang lebih dikenal dengan sebutan tes DNA.
IMPLIKASI HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 69/PUU-XIII/2015
Perjanjian Perkawinan masih sering menjadi issue yang cukup tabu dalam ranah perkawinan di Indonesia, padahal keberadaannya cukup eksis dalam regulasi Indonesia. Perjanjian Perkawinan diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 serta dapat pula ditemukan dalam KUHPerdata/ BW. Dalam kedua pengaturan ini, Perjanjian Perkawinan di buat sebelum di langsungkannya perkawinan oleh pasangan suami istri. Hingga pada tahun 2015, karena adanya pengajuan materi terhadap Pasal 29 UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Mahkamah Konstitusi memutus dalam Amar Putusannya bahwa Perjanjian Perkawinan dapat dibuat sebelum, setelah, dan selama perkawinan dilangsungkan. Hal ini tentu menuai pro dan kontra mengingat banyaknya pergeseran yang timbul, misalnya saja inkonsistensi hukum, potensi penyelundupan hukum, dan kerugian bagi pihak-pihak yang terkait didalamnya. Kata kunci: Perjanjian Perkawinan, Putusan Mahkamah Konstitusi, Analisis
IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG HAK CIPTA DALAM PENGELOLAAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL
Undang-Undang Hak Cipta No. 28 Tahun 2014 merupakan harapan bagi para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait karena untuk pertama kalinya dalam UUHC diatur tentang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dimana dengan lembaga-lembaga tersebut diharapkan penarikan, penghimpunan dan pendistribusian Royalti kepada para Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait menjadi lebih baik dan akhirnya para Pencipta, Pemegang Hak Cipta dan Pemilik Hak Terkait sudah tidak dipusingkan lagi dengan hak ekonomi mereka berupa Royalti sehingga mereka dapat lebih berkonsentrasi untuk melahirkan karya-karya baru. Tulisan ini membahas mengenai tugas dan wewenang LMKN dan LMK, cara membentuk LMK, SOP penarikan Royalti, serta besaran tarif Royalti untuk berbagai Pengguna (user). Kata Kunci: pencipta; pemegang hak cipta; pemegang hak terkait; Lembaga Manajemen Kolektif.
IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK PENDIDIKAN ANAK DISABILITAS DI KABUPATEN BULELENG
Penyandang disabilitas sering dilupakan dalam perkembangan hukum dan juga partisipasi dalam pembangunan hukum, sehingga menjadi rentan aksesnya terhadap keadilan. Penyandang disabilitas harus memperoleh hak yang sama dengan yang lain tanpa terkecuali. Hal ini untuk memberikan rasa adil kepada mereka bahwa penyandang disabilitas berhak untuk memperoleh pendidikan di negara ini. Tujuan penelitian ini ialah untuk memberikan gambaran umum tentang perlindungan hukum terhadap anak-anak disabilitas yang ada di kabupaten Buleleng. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundangundangan. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa perlindungan hukum yang diterima oleh anak-anak penyandang disabilitas di kabupaten Buleleng khususnya berkenaan dengan pendidikan masih belum tersentuh walaupun provinsi Bali telah menerapkan peraturan daerah yang menyatakan tentang pemenuhan hak-hak penyandang disabilitastermasuk anak-anak, hal ini belum sepenuhnya dapat di laksanakan karena sarana dan prasarana yang belum terpenuhi di Kabupaten Buleleng sehingga pemenuhan hak-hak tersebut menjadi terhambat. Kata Kunci: Disabilitas; perlindungan hukum; hak pendidikan
IMPLEMENTASI PERHUTANAN SOSIAL DALAM PEMENUHAN HAK EKONOMI MASYARAKAT INDONESIA
Perhutanan Sosial sebagai suatu sistem pengelolaan hutan berbasis kemandirian dan keterlibatan masyarakat setempat, menjamin adanya peranan langsung dari masyarakat. Agar pengembangan hutan dapat memberikan manfaat sebanyak-banyaknya untuk masyarakat setempat maupun masyarakat hukum adat. Indonesia, sebagai salah satu negara yang mulai menggagas program perhutanan sosial, melalui kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, telah memberikan kepastian hukum bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat tuntuk mengakses pengelolaan hutan tersebut melalui permohonan berbagai macam skema penerbitan Izin pengelolaan hutan. Berbagai macam skema perhutanan sosial yaitu Hutan Desa, Hutan Adat, Hutan Tanaman Rakyat, Hutan Rakyat, Hutan Kemasyarakatan, dan Kemitraan Kehutanan disediakan oleh Pemerintah Indonesia dengan tujuan mulia yaitu memberikan akses bagi masyarakat setempat dan masyarakat hukum adat untuk mengelola hutan secara mandiri dan agar mereka dapat menikmati hasil dari produksi hutan tersebut secara ekonomis, sehingga kehidupan mereka telah sesuai dengan apa yang diharapkan agar terciptanya kehidupan yang adil bagi seluruh rakyat Indonesia
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM DALAM MENJAGA STABILITAS KEUANGAN NEGARA DARI TINDAK PIDANA KORUPSI
Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) karena menyentuh berbagai lini kehidupan. Salah satu unsur yang mendasar dalam tindak pidana korupsi adalah adanya kerugian perekonomian dan keuangan Negara. Selama ini sudah dilakukan berbagai upaya untuk penegakan hukum pidana, melalui berbagai sanksi pidana, serta adanya lembaga independen yang khusus bertugas untuk melakukan penegakan hukum pidana. Meksipun demikian, tindak pidana korupsi tetap masif terjadi di Indonesia yang mana hal ini akan berpengaruh pula terhadap kerugian negara. Artikel ini akan membahas terkait kausalitas penegakan hukum tindak pidana korupsi terhadap stabilitas keuangan negara. Terdapat suatu kausalitas antara penegakan hukum tindak pidana yang belum dilaksanakan dengan maksimal dengan keuangan negara yang menjadi tidak mencapai stabilitas. Jumlah korupsi yang semakin tinggi akan berpengaruh pula dengan jumlah kerugian negara yang semakin tinggi pula. Mekanisme pengembalian kerugian negara dapat dijadikan sebagai salah satu alternatif untuk mencapai stabilitas keuangan negara tetap terjamin. Kata Kunci: Tindak Pidana Korupsi, Stabilitas, Keuangan Negara
Copyright (c) 2023 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA REGULASI PENGELOLAAN RUANG UDARA DI INDONESIA: PERLUNYA SINKRONISASI DAN HARMONISASI HUKUM
Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara yang telah diusulkan oleh Pemerintah sejak Tahun 2019, belum mendapatkan titik terang mengenai pengesahannya. Permasalahan pengelolaan ruang udara menjadi isu penting yang tidak dapat dihindarkan seiring dengan lajunya perkembangan zaman yang memungkinkan untuk mendegradasi kedaulatan suatu bangsa dan negara melalui ruang udara. Penelitian hukum ini akan menelaah mengenai urgensi pembentukan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara dan bagaimana implikasi positif ataupun manfaat yang didapatkan melalui pembentukan undang-undang tersebut. Dengan jenis penelitian yuridis normatif, penelitian ini berfokus pada telaah asas,teori yang dianalisis dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan disertai dengan studi kepustakaan dalam pengumpulan data terhadap buku, jurnal terkait dengan analisis dan dituangkan pada argumentasi deskriptif. Kata kunci : Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Ruang Udara, Kedaulatan negara, Hukum Internasional
DINAMIKA POLITIK HUKUM DALAM SISTEM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA
Hukum merupakan petunjuk dan tata aturan terkait dengan konsep hidup bermasyarakat dan akan selalu sesuai dengan keadaan kondisi masyarakat. Hukum adalah tuntutan untuk dapat memberikan keadilan, artinya hukum selalu dihadapkan kepada pertanyaan tentang apakah hukum dapat mewujudkan keadilan. Terkait dengan konseps hukum tersebut, maka politik hukum diartikan sebagai aktivitas yang menentukan pola dan cara membentuk hukum, mengawasi bekerjanya hukum, dan memperbarui hukum untuk tujuan Negara. Oleh sebab itu, hukum merupakan determinan atas politik, dan terkait pula dengan demokrasi dalam arti bahwa kegiatan-kegiatan politik diatur dan harus tunduk pada aturan-aturan hukum. Hukum dipandang dari sudut das sollen (keharusan), memandang bahwa hukum harus berpedoman pada hubungan antar anggota masyarakat. Sedangkan mereka yang memandang dari sudut das sein (kenyataan), para penganut empiris melihat bahwa hukum sangat dipengaruhi oleh politik bukan saja dalam proses pembuatannya, tetapi juga dalam kenyataan-kenyataan empirisnya. Sehingga hukum dipengaruhi oleh politik dan bahkan hingga saat ini seringkali otonomi hukum di Indonesia di intervensi oleh politik, bukan hanya dalam hal pembuatannya, tetapi juga dalam penerapannya baik dalam hal penegakan hukum sekalipun. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak berkembangnya politik hukum dalam sistem penegakan hukum di Indonesia dan eksistensi politik hukum dalam system penegakan hukum di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah Yuridis normatif. Kata Kunci: Hukum, Negara, Politik Hukum, Penegakan Hukum
DINAMIKA BUDAYA HUKUM DALAM PENANGANAN KASUS KORUPSI DI INDONESIA
Pada masyarakat Indonesia yang kebudayaan dan strukturnya sosialanya kompleks, hukum lebih berfungsi sebagai sarana pembaharuan masyarakat, hukum lebih banyak tumbuh dari bagian masyarakat yang mempunyai kekuasaan dan wewenang yang dapat merupakan pencermian dari pada kepentingan-kepentingan umum. Persoalan mendasar di indoneia adalah budaya hukum yang belum berjalan dengan baik. Kondisi hukum yang sampai saat ini masih maraknya kasus korupsi yang dihadapi. Dalam perspektif budaya hukum korupsi menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma baik itu dari kejujuran, sosial, agama atau hukum. Korupsi sendiri digolongkan serious crime karena mampu mengganggu hak ekonomi dan hak sosial masyarakat dan negara dalam skala besar. Munculnya korupsi itu sendiri dipengaruhi oleh kebutuhan dan permintaan individu dan kolektif dan juga didukung oleh lingkungan sosial budaya yang mewarisi tradisi korupsi, sehingga tak khayal pejabat pemerintah pun ikut terlinat dalam tindak pidana ini, sehingga memunculkan opini masyarakat akan korupsi merupakan sudah menjadi budaya. Kata Kunci: Konsep, Korupsi, Budaya Hukum, Penegakan dan Pemberantasan
DAMPAK KLAUSUL ISDS DALAM PERJANJIAN INVESTASI BILATERAL TERHADAP STABILITAS EKONOMI DAN REGULASI DI INDONESIA
Bilateral Investment Treaty (BIT) atau perjanjian investasi bilateral adalah perjanjian yang bersifat timbal balik diantara 2 (dua) negara untuk peningkatan dan perlindungan investasi di wilayah masing-masing negara. Perjanjian investasi bilateral bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada penanam modal asing terhadap terjadinya tindakan-tindakan Host Country yang diskriminatif, serta dapat menghalangi penanaman modal asing mendapatkan hak dan kepentingan atas aset yang dimiliki. Selain itu, BIT juga memiliki tujuan khusus yaitu untuk mengurangi risiko non-ekonomi yang akan membuka peluang investasi. Salah satu klausul yang perlu diperhatikan dalam perjanjian investasi bilateral adalah klausul terkait mekanisme penyelesaian sengketa. Kata Kunci: perjanjian, investasi, dan penyelesaian sengketa
ANALISIS HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI: SUAP DAN GRATIFIKASI DALAM SISTEM PERADILAN DI INDONESIA
Perumusan peraturan mengenai tindak pidana korupsi merupakan proses panjang yang telah berjalan sejak keluarnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada 26 Februari 1946 yang menjadikan dasar hukum perubahan Wetboek van Strafrecht voor Netherlands Indie menjadi Wetboek van Strafrecht (WvS), yang kemudian dikenal dengan nama Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Hingga saat ini peraturan mengenai tindak pidana korupsi masih mengalami perubahan dengan perubahan terakhir melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003). Dari panjangnya perjalanan perumusan peraturan mengenai tindak pidana korupsi, ternyata masih ditemukan celah hukum khususnya dalam pengaturan mengenai tindak pidana korupsi suap menyuap dan gratifikasi. Kata kunci : korupsi, gratifikasi, suap menyuap, kewenangan, pejabat publik.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PEMBAGIAN HARTA BERSAMA (GONO-GINI) PASCA PERCERAIAN
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian pada putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan hukum terkait pembagian harta gono gini pasca perceraian secara umum dan berdasarkan putusan perkara No. 273/Rev.G/2019/PA. Sidrap secara khusus, dimana dalam konsep harta bersama terdapat beberapa asas yang mengikat, yaitu 1. Harta yang diperoleh selama perkawinan; 2. Tidak memandang pihak siapa yang mengerjakan, apakah suami atau istri; 3. Tidak mempersoalkan atas nama siapa harta atau barang tersebut; 4. Bagian masing-masing pihak dalam harta bersama adalah setengah dari seluruh harta bersama asalkan selama dalam perkawinan kedua belah pihak melaksanakan kewajiban masing-masing; 5. Percampuran harta yang diperoleh baik oleh suami maupun istri selama perkawinan berlangsung menjadi harta bersama (syirkah) dapat dikecualikan dalam perjanjian perkawinan (huwelijke voorwaarden). Kata Kunci: Perkawinan; Perceraian; Harta Bersama
ANALISIS HUKUM JASA NETFLIX DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF GATS DAN SOC INDONESIA
Jurnal ini membahas mengenai jasa Netflix di Indonesia dalam lingkup General Agreement on Trade in Services. Netflix merupakan Perusahaan yang berasal dari amerika serikat yang bergerak di bidang penyewaan film dan serial Televisi dengan sistem subscribe yang didistiribusikan secara digital. Saat ini rezim internasional yang mencakup jasa adalah General Agreement on Trade in Services (GATS). Secara garis besar GATS mengatur jasa-jasa yang telah melintasi batas wilayah Negara anggota World Trade Organization (WTO) berdasarkan prinsip-prinsip GATS. Penelitian ini menggunakan kajian hukum normatif dengan tipologi penelitian presktiptif dan pendekatan Konseptual. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Jasa Netflix termasuk dalam mode Cross Border Supply dan diklasifikasi pada sektor Komunikasi sub sektor Audiovisual Services berdasarkan Klasifikasi MTN.GNS/W/120. kehadiran Surat Edaran Menteri Komunikasi dan Informasi No 3 Tahun 2016 tentang Penyediaan Layanan Aplikasi Dan/Atau Konten Melalui Internet (Over The Top) dapat mempengaruhi jasa Netflix di Indonesia, walapun sesuai dengan Indonesia Schedule of Specifix Commitment yang menyatakan Unbound. Rekomendasi dari penelitian ini adalah Kementrian Komunikasi dan Informasi dapat membuat peraturan menteri dengan muatan pasal seperti pengenaan pajak tanpa harus mendirikan BUT yang seyogyanya selaras dengan ketentuan GATS. Kata kunci: Perjanjian Umum tentang Perdagangan Jasa (GATS); Netflix; Jadwal Komitmen Khusus (SoC); Organisasi Perdagangan Dunia (WTO)
IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL
Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945 terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteks demokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapa amandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasi kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat, akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini juga menyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya dan potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui pendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikan rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi tercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia. Kata Kunci : Perubahan regulasi, Hubungan pemerintah, Lokal