IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG DATA TERPADU KESEJAHTERAAN SOSIAL
DOI:
https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i2.5309Keywords:
DTKS, Implementasi Kebijakan Publik, Masyarakat DesaAbstract
Tujuan dari penelitian ini untuk mendeskipsikan dan menganalis implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 tentang data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung dengan faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif dari Miles dan Huberman. Implementasi Peraturan Menteri Sosial Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Di Desa Bangunmulyo Kecamatan Pakel Kabupaten Tulungagung telah berhasil dilaksanakan dengan baik, sukses dan lancar. Penyaluran bantuan kesejahteraan sosial kepada masyarakat Desa Bangunmulyo melalui DTKS terdokumentasi dengan baik dan sesuai prosedur yang telah ditetapkan. DTKS memberikan manfaat yang signifikan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka dan mengurangi kesenjangan sosial. Aspek komunikasi yang efektif, sumberdaya manusia yang memadai, disposisi positif masyarakat, struktur birokrasi yang terorganisir, dan upaya mengatasi kendala infrastruktur teknologi telah berkontribusi terhadap keberhasilan program. Implikasinya, program DTKS dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi warga desa dalam meningkatkan kesejahteraan sosial dan pengentasan kemiskinan. Faktor pendukungnya meliputi komitmen pemerintah desa, partisipasi aktif masyarakat, koordinasi antarinstansi dan sosialisasi sedangkan faktor penghambatnya meliputi infrastruktur teknologi kurang memadai, keterbatasan sumber daya manusia dan perbedaan persepsi masyarakat.
References
Binowo, E. K. (2022). STUDI KOMPARASI PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 11(2).
EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Herawati, R., HANANTO, U. D. W. I., & Sukma, N. M. (2018). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Leo, A. (2022). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, J. S. (n.d.). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (Vol. 30, Issue 25). https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40
Moleong Lexy, J. (2000). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Remaja Posdakarya, Bandung.
Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(2).
Patmasari, C. D., & Suharno. (2019). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, 8(3), 275–284.
Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies, 3(3), 187–195.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis, 6(2), 209. https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218
Taufik, A. (2016). IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Vol. 01). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Siste m Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi, pp 1-22.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
