IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK

Abstract

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Dalam hal ini, kesiapan daerah untuk menanggapi undang-undang tersebut sangat bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Trenggalek, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali informasi mendalam daripada sekadar jumlah data. Teknik analisis kualitatif digunakan dengan menjadikan perspektif peneliti sebagai alat analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD di Kabupaten Trenggalek dinilai baik, terutama dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis dan prosedural. Secara umum, proses ini diperkuat melalui tahapan persiapan, monitoring, dan evaluasi. (2) Penelitian juga mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan tersebut: (a) faktor pendukung meliputi adanya sosialisasi kepada masyarakat, rasa kekeluargaan dan tanggung jawab, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan BUMD; (b) faktor penghambat mencakup belum optimalnya komitmen pengelolaan internal BUMD, keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi implementasi peraturan secara menyeluruh, kurangnya kepercayaan masyarakat, serta pola pikir masyarakat yang masih sulit diubah.