Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik
Deprecated: preg_replace(): Passing null to parameter #3 ($subject) of type array|string is deprecated in /home/ojs.unik-kediri.ac.id/public_html/cache/t_compile/fc76e19116c64dacf50d171fde4f9b619784dfc1^6027d24fd136d2478a170e3096127cfc75a17b9f_0.plugins-27-plugins-generic-webFeed-generic-webFeed.rss.tpl.php on line 50
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
EFEKTIFITAS KINERJA PEGAWAI DALAM MENUNJANG TUNJANGAN PENGHASILAN PEGAWAI DI KANTOR KELURAHAN SINGONEGARAN
Penelitian ini bertujuan untuk menilai efektivitas kinerja pegawai dalam menunjang tambahan penghasilan pegawai di Kelurahan Singonegaran dengan menggunakan metode kualitatif, deskriptif dan pendekatan induktif dengan melakukan wawancara dengan pegawai Kelurahan Singonegaran beserta penilaian masyarakat yang terlibat. Hasil yang didapat adalah pemberiam tambahan penghasilan sudah cukup efektif dalam meningkatkan efektifitas kinerja pegawai.
Copyright (c) 2025 Yanuar Bintang Pamungkas https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK)
Penerapan sistem informasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem informasi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam penyusunan APBD telah memberikan dampak positif dalam hal percepatan proses perencanaan anggaran, ketepatan data, serta peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi serta kendala teknis dalam operasional sistem. Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya regulasi yang jelas, komitmen dari pimpinan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan sistem informasi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi sistem informasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna.
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD
Copyright (c) 2025 Toni Widiantoro, Suwarno https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS EKSISTING STRATEGI PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK DALAM MENINGKATKAN KUALITAS LAPORAN KEUANGAN
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kondisi eksisting LKPD Kabupaten Nganjuk berdasarkan analisis SWOT dan menganalisis strategi Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk dalam meningkatkan kualitas LKPD. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam dengan lima informan yang terdiri dari Inspektur Daerah, Auditor Muda Inspektorat, serta beberapa pejabat di Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Nganjuk telah meningkatkan kualitas LKPD melalui transisi ke sistem SIPD, pelatihan SDM, dan penguatan pengendalian internal. Meskipun menghadapi kelemahan seperti keterbatasan kompetensi SDM dan infrastruktur, peluang pemanfaatan teknologi dan kolaborasi antarinstansi dapat meningkatkan efisiensi pelaporan. Secara keseluruhan, langkah-langkah ini telah menciptakan sistem pengelolaan keuangan yang lebih transparan, akuntabel, dan efisien. Kesimpulannya, untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan diperlukan penguatan pelatihan SDM, khususnya dalam pemahaman teknologi informasi dan akuntansi. Selain itu, perlu ada evaluasi dan pengawasan yang lebih intensif terhadap penggunaan SIPD. Langkah-langkah tersebut akan mendukung pengelolaan keuangan daerah yang lebih berkelanjutan dan akuntabel.
Copyright (c) 2025 Rohana Desy Armasari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KINERJA PEMERINTAH DESA BESUKI KECAMATAN MUNJUNGAN KABUPATEN TRENGGALEK DALAM MENDUKUNG PROGRAM KETAHANAN PANGAN HEWANI BERUPA KAMBING/DOMBA
Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja pemerintah Desa Besuki, Kecamatan Munjungan, Kabupaten Trenggalek dalam mendukung program ketahanan pangan hewani kambing/domba serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif dengan teori kinerja organisasi Dwiyanto (2021), penelitian ini berfokus pada produktivitas, kualitas pelayanan, responsivitas, responsibilitas, dan akuntabilitas. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, lalu dianalisis secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan kinerja pemerintah desa sangat positif. Produktivitas meningkat berkat pemilihan bibit unggul, partisipasi aktif masyarakat, dan transparansi pengelolaan. Kualitas pelayanan didukung SOP, pelatihan aparatur, dan umpan balik masyarakat, memperkuat akuntabilitas. Responsivitas terlihat dari musyawarah desa, pemetaan potensi, dan survei kebutuhan, memungkinkan program menyesuaikan kebutuhan peternak. Responsibilitas diwujudkan melalui regulasi jelas dan pembagian tugas sesuai keahlian, mengacu pada PMK 146 Tahun 2023. Akuntabilitas terjaga melalui laporan pertanggungjawaban dan pengawasan masyarakat. Faktor pendukung mencakup teknologi pakan, inseminasi buatan, serta pelatihan dan pendampingan ahli. Namun, tantangan seperti keterbatasan modal, pengetahuan peternak, dan akses pasar masih perlu diatasi demi keberlanjutan program
Copyright (c) 2025 Rina Dwi Kristantina, Suwarno https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KINERJA PEGAWAI DALAM PELAKSANAAN PELAYANAN PUBLIK BERDASARKAN PERMENPAN RB NO. 6 TAHUN 2022 DI DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (KOMINFO) KABUPATEN TULUNGAGUNG
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kinerja pegawai dalam pelaksanaan pelayanan publik berdasarkan Permenpan No. 6 Tahun 2022 di Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kabupaten Tulungagung. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kinerja pegawai dalam pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini menggali permasalahan secara mendalam dan memperhatikan proses serta detail data yang dikaji. Lokasi penelitian ini adalah di Dinas Kominfo Kabupaten Tulungagung. Indikator kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Permenpan No. 6 Tahun 2022 menjadi acuan dalam penelitian ini.Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Kominfo Tulungagung telah menjalankan tugasnya sesuai teori yang relevan, dengan jumlah pekerjaan yang memenuhi standar. Kinerja ASN dinilai baik, tetapi perlu peningkatan transparansi dengan sistem penilaian berbasis teknologi. Ketepatan waktu dalam penyelesaian pekerjaan sangat penting sebagai cerminan profesionalisme. Kehadiran dan kerja sama juga berperan signifikan dalam efektivitas organisasi. Faktor pendukung meliputi infrastruktur teknologi, dukungan kebijakan, motivasi kerja, serta koordinasi antarinstansi. Faktor penghambatnya adalah keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan teknologi. Dengan mengatasi hambatan ini, kinerja ASN dapat lebih optimal dalam memberikan pelayanan publik
Copyright (c) 2025 Leonardo Herwanda Putra https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENJALANKAN KEGIATAN PIMPINAN DPRD KOTA KEDIRI
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan peran Sekretariat DPRD Kota Kediri dalam mendukung kegiatan pimpinan DPRD, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analisis di Sekretariat DPRD Kota Kediri. Fokus penelitian mengacu pada lima dimensi peran menurut teori Biddle dan Thomas (1966), yaitu peran dalam kebijakan, strategi, komunikasi, penyelesaian sengketa, dan terapi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD berperan penting dalam mendukung kebijakan, komunikasi, legislasi, serta memastikan keputusan pimpinan tetap sah dan sesuai regulasi. Faktor pendukung utama adalah budaya kerja profesional dan SOP yang jelas, sementara penghambat utama adalah keterbatasan anggaran dan kurangnya pengembangan SDM serta pemahaman tentang partisipasi publik. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem kerja dan peningkatan pengembangan SDM sangat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas Sekretariat DPRD.
Copyright (c) 2025 Hilman Endi Syahrir https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
INOVASI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN PASAR DESA (Studi Kasus Di Desa Munjungan Kec. Munjungan Kabupaten Trenggalek)
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis inovasi kebijakan pengembangan Pasar Desa Munjungan Kec. Munjungan Kabupaten Trenggalek tahun 2023 serta faktor pendukung dan penghambatnya. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik purposive dan snowball sampling, data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Hubermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa inovasi kebijakan ini berjalan baik berdasarkan lima aspek inovasi. Keuntungan relatif terlihat dari kemudahan transaksi dan efisiensi pelayanan. Kompatibilitas tercermin dalam nilai gotong royong yang mendukung peningkatan retribusi pasar sebesar 2,04% pada 2021–2022. Kompleksitas inovasi cukup baik dengan tambahan sarana pendukung. Namun, triabilitas kurang optimal karena kurangnya uji coba pasca pembangunan, menyebabkan beberapa kendala fisik. Observabilitas sangat baik, menjadikan pengelolaan pasar lebih efisien dan layak ditiru daerah lain. Faktor pendukung utama adalah sinergi antara pemerintah desa, BUMDes, dan masyarakat, serta kompetensi pengelola BUMDes. Sementara itu, kendala utama meliputi kekurangan infrastruktur fisik, sistem drainase yang tidak sesuai, dan akses jalan antar-los yang sempit.
Copyright (c) 2025 Supiyatun, Imam Fachruddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH (SIPD) DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KABUPATEN TRENGGALEK
Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan pejabat terkait di Pemerintah Kabupaten Trenggalek, observasi terhadap penggunaan SIPD, serta analisis dokumen yang mencakup laporan keuangan dan regulasi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan SIPD telah memberikan dampak positif terhadap efisiensi pengelolaan keuangan daerah, terutama dalam percepatan proses penyusunan anggaran dan kemudahan akses informasi keuangan. Selain itu, sistem ini juga meningkatkan transparansi dengan memungkinkan pengawasan lebih terbuka oleh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat dan lembaga pengawas. Namun, terdapat beberapa tantangan yang masih dihadapi dalam implementasi SIPD, di antaranya keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keterampilan teknis dalam mengoperasikan sistem, gangguan teknis yang menghambat kelancaran penggunaan SIPD, serta adanya perubahan regulasi yang memerlukan penyesuaian berkelanjutan. Untuk meningkatkan efektivitas SIPD, diperlukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi infrastruktur teknologi informasi, serta penguatan regulasi yang mendukung integrasi sistem keuangan daerah secara menyeluruh. Dengan demikian, meskipun SIPD telah memberikan dampak positif terhadap pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Trenggalek, optimalisasi sistem dan peningkatan kompetensi aparatur masih menjadi faktor penting dalam mencapai efektivitas yang maksimal. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kinerja SIPD agar lebih efektif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Lisrohmatin, Suwarno, Imam Fachruddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EVALUASI KINERJA PEGAWAI DI KANTOR KECAMATAN SURUH KABUPATEN TRENGGALEK
Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis Lokasi penelitian ini Kecamatan Suruh Trenggalek. Untuk menentukan informan kunci (key informan) digunakan teknik purposive sampling, sedangkan untuk menetukan banyaknya sumber data digunkan teknik snowball sampling. penelitian ini menggunakan teknik Wawancara, Metode Observasi, Dokumentasi untuk mendapatkan data. Untuk menganalisis data yang telah diperoleh dari lapangan digunakan model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Hubermans. Hasil penelitian Evaluasi Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Suruh Kabupaten Trenggalek sangat baik. hal tersebut berdasarkan beberapa indikator pertama, Efektivitasyang baik dengan realisasi berbagai program berdasarkan capaian kinerja, target jangka menengah dan standar nasional. Efisiensi anggaran mencapai 4% dari anggaran total. Lalu kecukupan dalam menyeimbangkan antara realisasi kerja, efisiensi anggaran, dan pelayanan masyarakat. Perataan nampak pada pelayanan dan pengelolaan administrasi yang cukup baik. Responsivitas terwujud dari tingginya indeks kepuasan masyarakat (IKM) mencapai 102,9%. Ketepatan dengan adanya pelayanan cepat namun di sisi lain terdapat pengabaian administratif. Faktor Penghambatnya adalah Beban Kerja Yang tidak seimbang dan Cacat Administrasi, dan Keterbatasan Anggaran. Faktor Pendukung adalah komunikasi antar pegawai, koordinasi antar pegawai dan fokus terhadap pekerjaan.
Copyright (c) 2025 Awaliya Marie Susilowati, Suwarno https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 62/KPTS/RC.110/J/10/2020 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEKARANGAN PANGAN LESTARI TAHUN 2021 DI DESA SENGGOWAR KECAMATAN GONDANG KABUPATEN NGANJUK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 62/Kpts/Rc.110/J/10/2020 tentang Petunjuk Teknis Pekarangan Pangan Lestari (P2L) Tahun 2021 di Desa Senggowar. Selain itu, penelitian ini juga mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi kebijakan tersebut. Menggunakan metode kualitatif deskriptif analisis, penelitian ini menentukan informan kunci dengan teknik purposive sampling dan sumber data dengan teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, lalu dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi P2L di Desa Senggowar berjalan cukup baik. Komunikasi kebijakan telah diterapkan dengan baik melalui transmisi informasi yang jelas dan konsisten oleh Kelompok Tani Wanita PKK Desa Senggowar. Sumber daya yang tersedia, baik informasi maupun kewenangan, juga mendukung keberlangsungan program. Struktur birokrasi berjalan efektif dengan penyerahan kewenangan kepada kelompok tani berdasarkan kompetensi mereka sebagai petani, meskipun tanpa insentif khusus. Namun, terdapat beberapa faktor penghambat, yaitu keterbatasan lahan, kurangnya partisipasi masyarakat, dan kekurangan air. Di sisi lain, faktor pendukung utama dalam implementasi program ini adalah responsivitas Tim Teknis Penganekaragaman Pangan Kabupaten Nganjuk. Dengan demikian, meskipun terdapat kendala, implementasi P2L di Desa Senggowar tetap dapat berjalan dengan baik berkat komunikasi kebijakan yang efektif dan dukungan dari berbagai pihak .
Copyright (c) 2025 RATIH Dyah Widyaningtyas, Suwarno, Imam Fachruddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM SEKOLAH LANSIA TANGGUH DI DESA KEBUNTEMU KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN NGANJUK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan program sekolah lansia tangguh di desa kebuntemu kecamatan peterongan kabupaten nganjuk serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukung dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif analisis, berfokus pada Sekolah Lansia Tangguh BKL Dahlia. Informan kunci ditentukan dengan teknik purposive sampling, sementara sumber data dipilih menggunakan teknik snowball sampling. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Hubermans. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program ini sudah berjalan cukup baik. Evaluasi dilakukan berdasarkan enam aspek: tujuan kebijakan yang sejalan dengan Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2004, kecukupan sumber daya, karakter organisasi pelaksana yang positif, sikap pelaksana yang mendukung kebutuhan lansia, komunikasi yang efektif, serta dukungan lingkungan sosial dan ekonomi. Faktor pendukung utama adalah keterlibatan pemangku kepentingan, sementara hambatan yang dihadapi meliputi kurangnya komunikasi dengan pemerintah desa dan keterbatasan alokasi dana desa untuk program ini.
Copyright (c) 2025 Rizki Effendi, Teguh Pramono, Imam Fachruddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KARTU KREDIT PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN NGANJUK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) di Kabupaten Nganjuk. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dan merujuk pada model implementasi menurut Edward III yang peneliti gunakan, terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sebuah kebijakan, antara lain bagaimana proses komunikasi dilakukan, kemampuan sumber daya, proses disposisi, dan struktur birokrasi yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi KKPD di Kabupaten Nganjuk sudah cukup baik. Di mana pemerintah daerah telah melaksanakan berbagai langkah, seperti rapat koordinasi dan bimbingan teknis, untuk menyampaikan informasi kepada pihak terkait. Dengan dukungan pimpinan dan respons positif dari pegawai, prospek keberhasilan implementasi KKPD di daerah ini terlihat menjanjikan, namun masih ditemukan beberapa kendala signifikan yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan program ini, antara lain masalah komunikasi, keterbatasan sumber daya manusia, disposisi pegawai yang belum sepenuhnya mendukung perubahan ini menjadi tantangan tersendiri, serta prosedur birokrasi yang panjang dan kompleks memperlambat proses pengajuan dan pencairan dana, serta kurangnya koordinasi antar-OPD yang perlu diperbaiki untuk meningkatkan efisiensi. Secara keseluruhan, meskipun terdapat antusiasme terhadap program KKPD, langkah-langkah strategis dalam meningkatkan komunikasi, pelatihan sumber daya manusia, dan penyederhanaan birokrasi sangat diperlukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut.
Copyright (c) 2025 Binti Kolisotin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PROGRAM PUSAT PELAYANAN KELUARGA SEJAHTERA (PPKS) DI KECAMATAN PETERONGAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2022
Ketahanan keluarga berperan penting dalam menciptakan kesejahteraan fisik dan emosional anggota keluarga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas Program Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, serta faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan pemerintah melalui Program Sekolah Lansia Tangguh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan lokasi di Balai Penyuluhan Kecamatan Peterongan. Peneliti menggunakan tiga indikator efektivitas dari Duncan: pencapaian tujuan, interaksi, dan adaptasi. Teknik purposive dan snowball sampling digunakan untuk menentukan informan, sementara wawancara, observasi, dan dokumentasi menjadi metode pengumpulan data. Analisis data dilakukan dengan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas Program PPKS di Kecamatan Peterongan belum optimal. Pencapaian tujuan berjalan baik, namun sosialisasi dan adaptasi program masih kurang efektif. Faktor pendukung program adalah sinergi antar pelaksana, adanya insentif transportasi, dan kesesuaian program dengan kebutuhan masyarakat. Namun, faktor penghambat mencakup ketiadaan SK pembentukan PPKS, kurangnya SOP pelayanan, minimnya sosialisasi, dan metode sosialisasi yang masih konvensional.
Copyright (c) 2025 Eva Iriani, Teguh Pramono, Imam Fachruddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI KATALOG ELEKTRONIK (E-KATALOG) PADA PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DI KABUPATEN NGANJUK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis tentang efektivitas penerapan aplikasi katalog elektronik (e-katalog) dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di Kabupaten Nganjuk serta untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung dalam penerapan aplikasi e-katalog. Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah kualitatif. Dengan teknik analisis data dengan cara deskriptif kualitatif. Lokasi Penelitian di Kabupaten Nganjuk. Dengan hasil penelitian yang di dapat adalah penerapan aplikasi e-katalog belum efektif. Hal demikian terjadi lantaran ada pengadaan barang/jasa yang belum dilakukan melalui e-katalog, sedangkan barang/jasa yang diperuntukan telah tercantum di e-katalog. Faktor yang menjadi penghambat adalah kurangnya kompetensi SDM pengelola pengadaan bisa dari PPK, PPBJ maupun penyedia yang menyebabkan proses pengadaan yang seharusnya dapat dilakukan melalui e-katalog namun tidak dapat dilaksanakan. Sistem e-katalog yang sering mengalami downtime, bug atau error, serta terkadang masalah koneksi internet. Faktor yang menjadi pendukung penerapan e-katalog adalah SDM yang handal dan infrastruktur sistem e-katalog yang stabil.
Copyright (c) 2025 Restu Gustiono https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 19 TAHUN 2023 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KEDIRI
Penelitian ini menganalisis implementasi Peraturan Bupati Kediri Nomor 19 Tahun 2023 mengenai kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Kediri. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen resmi. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya efektivitas pelaksanaan regulasi pemerintahan daerah untuk mendukung tata kelola administrasi yang baik dan pelayanan publik optimal. Temuan menunjukkan bahwa implementasi kebijakan masih menghadapi kendala signifikan, seperti koordinasi antar bidang yang kurang efektif, keterbatasan sumber daya manusia yang kompeten, serta lemahnya pengawasan dan evaluasi kinerja. Kondisi ini menyebabkan tumpang tindih tugas, lambatnya pengambilan keputusan, dan rendahnya efisiensi pelaksanaan tugas. Faktor pendukung yang ditemukan antara lain regulasi yang jelas dan komitmen pimpinan dalam meningkatkan kinerja Sekretariat Daerah. Rekomendasi utama adalah penguatan koordinasi melalui sistem komunikasi teknologi, peningkatan kompetensi SDM, serta mekanisme pengawasan dan evaluasi berbasis indikator terukur. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan kebijakan dan praktik tata kelola pemerintahan daerah yang efektif.
Copyright (c) 2025 Hari Santosa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KINERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI KANTOR KECAMATAN NGASEM KABUPATEN KEDIRI
Tujuan penelitian adalah mendeskripsikan dan menganalisis tentang kinerja pegawai di kantor Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri. Pendekatan penelitian adalah penelitian kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Teknik pengumpulan data dengan wawancara dengan melibatkan delapan orang yang terdiri dari: 5 orang pegawai kecamatan Ngasem dan 3 anggota masyarakat. Sedangkan teknik analisis data menggunakan kerangka pemikiran Miles, Huberman, Saldana. Hasil penelitian ini, yaitu: ketercapaian target baik tujuan individu maupun organisasi, berkerja sesuai dengan standar operasional prosedur, umpan balik untuk memperbaiki kinerja mencapai tujuan, alat atau sarana membantu dalam pencapaian target kinerja, pegawai menjalankan pekerjaan berdasarkan pengetahuan, kemampuan dan komunikasi yang dimiliki, motif kinerja pegawai yang baik, peluang kinerja, dengan partisipasi masyarakat.Sedangkan faktor pendukung pegawai, yaitu: disiplin pegawai, kerja sama antar pegawai, koordinasi antar pegawai, komitmen, dan bekerja sesuai dengan tupoksi dan inisiatif. Faktor penghambat kinerja pegawai, yaitu:1. lingkungan kerja kurang terawat; 2. keterbatasan SDM secara kuantitas maupun kualitas;3. sarana dan prasarana kurang memadai. Kesimpulannya adalah bahwa kinerja pegawai meningkat karena mematuhi arahan pimpinan Camat dan bekerja secara inovatif dan koordinatif dengan menjaga komunikasi antar karyawan dan antara pegwai dengan masyarakat pengguna layanan.
Copyright (c) 2025 Yuyun Kusumawati, Teguh Pramono , Suwarno https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI AGAMA NOMOR 13 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER PASCA PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (Studi Penelitian di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tulungagung)
Penelitian ini bertujuan mendiskripsikan implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2021 tentang penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler Pasca Pandemi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan teori implementasi George C Edward III dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan ditinjau dari empat indikator yaitu Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualifikatif diskriptif dengan pengumpulan data menggunakan teknik Analisa data yaitu Pengumpulan Data, Reduksi Data, Display Data dan Penarikan Kesimpulan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pelayanan Penyelenggaraan Haji relative baik, temuan tersebut berdasarkan Komunikasi antara pegawai dengan berbagai pihak dan masyarakat berjalan baik. Sumber Daya telah memadahi ditambah adanya Aplikasi Siskohat dan Haji Pintar sebagai penunjang pelayanan. Disposisi dalam komitmen pelayanan, pegawai memiliki profesionalisme dan tanggungjawab terhadap pekerjaannya. Adapun Struktur Birokrasi telah terstruktur bekerja dan bertanggung jawab sesuai SOP yang berlaku. Faktor penghambatnya adalah aturan Pemerintah Arab Saudi yang sering berubah dan dampak Pandemi Covid-19 mengakibatkan banyaknya jamaah haji meninggal dunia dan sakit permanen dan adanya solusi bagi ahli waris bisa menerima pelimpahan porsi.
Copyright (c) 2025 Qoriatul Latifah, Teguh Pramono, Imam Fachrudin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PP NO. 4 TH 2022 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN di SD NEGERI GONDANGWETAN
Krisis dalam sistem pembelajaran semakin memburuk dengan pandemi Covid-19. Untuk mengatasi isu learning loss dan learning gap, pemerintah menerapkan standar mutu pendidikan baru melalui PP Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. SD Negeri Gondangwetan adalah salah satu sekolah yang ada di Kabupaten Nganjuk. Dalam pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, SD Negeri Gondangwetan berupaya menerapkan standar pendidikan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi PP No. 4 Th 2022 Tentang Standar Nasional Pendidikan di SD Negeri Gondangwetan serta factor penghambat dan pendukungnya. Penelitian ini merupakan penelitian dengan pendekatan kualitatif dengan sifat deskriptif yang berfokus pada teori Edward III tentang implementasi kebijakan yaitu: komunikasi, sumber daya, disposisi, struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi berjalan cukup baik, terutama dalam hal komunikasi kebijakan, disposisi, dan struktur birokrasi. Namun, ada beberapa kendala, seperti inkonsistensi dalam penyampaian informasi kebijakan dan belum optimalnya pemenuhan sumber daya. Faktor pendukungnya adalah kerjasama antara tenaga pendidik dan kependidikan serta kualifikasi guru yang memadai. Faktor penghambatnya adalah kurangnya sumber daya manusia yang sesuai kualifikasi serta kekurangan sarana dan prasarana yang memadai.
Copyright (c) 2025 Indah Dwi Kusrini, Teguh Pramono, M. Daimul Abror https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 19 TAHUN 2021 TENTANG PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR DI UPT PENGUJIAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN KEDIRI DALAM MEWUJUDKAN KESELAMATAN BERLALU LINTAS
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dalam mewujudkan keselamatan berlalu lintas di Kabupaten Kediri. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan triangulasi data untuk memastikan keandalan informasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dari Dinas Perhubungan, masih ada tantangan dalam pelaksanaan uji berkala yang perlu diatasi untuk meningkatkan keselamatan berlalu lintas.
Copyright (c) 2025 Iko Septyawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE DALAM PELAYANAN PUBLIK
Tujuan Penelitian ini untuk menganalisis penerapan prinsip – prinsip Good Governance dalam pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk serta untuk menganalisis faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam penerapan prinsip-prinsip Good Governance di pelayanan publik pada Kantor Kecamatan Ngluyu Kabupaten Nganjuk. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat di tarik kesimpulan bahwa penyelenggaraan pelayanan publik pada kantor Kecamatan Ngluyu belum sepenuhnya menerapkan, tentunya petugas dari kecamatan tetap akan menyelesaikan tugasnya sesuai dengan Standart sesuai dengan prosedur operasi standar (SOP), Berdasarkan prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan responsivitas, jika diterapkan secara efektif dan benar, pelayanan publik akan menjadi lebih baik, khususnya dalam hal administrasi, berdasarkan kepuasan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Guntoro, M. Daimul Abror, Teguh Pramono https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KUALITAS PELAYANAN ADMINISTRASI TERPADU DI KANTOR KECAMATAN NGANJUK KABUPATEN NGANJUK
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan administrasi di Kantor Kecamatan Nganjuk serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. Penelitian kualitatif deskriptif ini menggunakan kerangka teori kualitas pelayanan Parasuraman untuk mengukur kualitas pelayanan dari lima dimensi: tangible, reliability, responsiveness, assurance, dan empathy. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara umum kualitas pelayanan di Kantor Kecamatan Nganjuk sudah baik, namun terdapat beberapa aspek yang perlu ditingkatkan. Pada dimensi tangible, sarana prasarana dan penampilan pegawai sudah memadai. Namun, pada dimensi reliability, ketepatan waktu pelayanan masih menjadi kendala. Begitu pula pada dimensi assurance, ketetapan waktu dan biaya pelayanan belum sepenuhnya terjamin. Dimensi empathy juga menunjukkan adanya ketidakadilan dalam pelayanan. Faktor-faktor pendukung kualitas pelayanan antara lain sarana prasarana yang memadai, kemudahan prosedur, dan sikap ramah pegawai. Sementara itu, faktor penghambat utama adalah ketepatan waktu pelayanan, kejelasan jangka waktu pelayanan, dan ketidakadilan dalam pelayanan. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa upaya peningkatan kualitas pelayanan, seperti meningkatkan ketepatan waktu pelayanan, memberikan kejelasan jangka waktu pelayanan, dan memastikan keadilan dalam pelayanan kepada seluruh masyarakat. Selain itu, perlu dilakukan peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan dan pengembangan.
Copyright (c) 2025 Yayuk Sulistyowati , M. Daimul Abror , Imam Fachruddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS APLIKASI SICAKER SEBAGAI MEDIA INFORMASI LOWONGAN KERJA DI KOTA MADIUN
Inovasi digital milik Dinas Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Disnaker KUKM) Kota Madiun berupa aplikasi untuk pencarian dan penyebaran informasi lowongan kerja serta peltihan kerja yang diberi nama aplikasi sistem pencari kerja (SICAKER). Peluncuran aplikasi SICAKER ini diharapkan mampu menekan Tingkat Pengangguran terbuka (TPT) yang ada di Kota Madiun dan mempermudah perusahaan maupun warga masyarakat dalam pemenuhan lowongan kerja. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dimana temuan-temuan yang peneliti dapatkan dijabarkan dalam bentuk teks narasi serta penelitian ini menggunakan prinsip study kasus untuk melihat fenomena yang sedang terjadi ditengah-tengah masyarakat khusunya di Kota Madiun berkaitan dengan efektivitas penggunaan aplikasi SICAKER tersebut. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap narasumber yang berasal dari petugas Disnaker KUKM Kota Madiun dan warga masyarakat pengunduh aplikasi SICAKER. Analisis data menggunakan tiga tahapan yaitu data reduction, data display dan Conclusing Drawing/Verification. Hasil penelitian menunjukan bahwa penerapan aplikasi SICAKER guna penyebaran informasi lowongan kerja dan pelatihan kerja yang dilakukan oleh Disnaker KUKM Kota Madiun menunjukan belum maksimal dan perlu adanya pengembangan dalam aplikasi ini khususnya diaspek fitur serta pengelolaannya.
Copyright (c) 2025 Ria Silvi Agustin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KINERJA APARATUR SIPIL NEGARA PADA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
Mengembangkan budaya kerja atau menanamkan nilai-nilai positif dalam organisasi tetap menjadi tantangan besar jika hanya mengandalkan kesadaran individu pegawai. Banyak regulasi yang ditetapkan secara tertulis menjelaskan tindakan yang diperbolehkan dan yang dilarang, serta memberikan konsekuensi sanksi untuk setiap pelanggaran terhadap peraturan tersebut.Tujuan dari penelitian ini yaitu (1) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. (2) Untuk mengetahui dan mendeskripsikan faktor yang mendukung dan menghambat kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. Melalui pendekatan deskriptif kualitatif peneliti berharap akan gambaran yang mendetail tentang kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, sudah berjalan dengan baik, yaitu dengan terbentuk kinerja berdasarkan Permen PAN & RB No. 6 Tahun 2022 yaitu (a) Kuantitas, (b) Kualitas, (c) Waktu/Kecepatan Penyelesaian Hasil Kerja, (d) dan biaya. (2) Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Aparatur Sipil Negara pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tulungagung, faktor pendukung meliputi: pelatihan dan bimtek, promosi jabatan, dan karakter individu, sedangkan faktor penghambat meliputi: lingkunga, personal orang, dan urusan pribadi.
Copyright (c) 2025 Jopam Tiknawandi Ranto, Imam Fachruddin https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPELEMNTASI KEBIJAKAN STANDAR SATUAN HARGA REGIONAL DALAM PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN APBD KABUPATEN NGANJUK
Tujuan penelitian ini adalah pertama Mendeskripsikan dan menganalisis Implementasi Perpres Nomor 33 Tahun 2020. Kedua, Mendeskripsikan dan menganalisis faktor Apa saja yang menjadi penghambat dan pendukung Implementasi Peraturan Perpres Nomor 33 Tahun 2020 di Kabupaten Nganjuk. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Tipe penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analisis. Hasil penelitian Implementasi Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020 Terhadap Perencanaan Dan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Di Kabupaten Nganjuk berjalan cukup baik.
Copyright (c) 2025 Dian Ninis Setyowati https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KUALITAS PELAYANAN PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR DI UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR KABUPATEN KEDIRI
Penelitian ini untuk mendeskripsikan dan menganalisis kualitas pelayanan pengujian kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Teknik pemeriksaan keabsahan data menggunakan triangulasi sumber, dan teknik analisis data menggunakan model Miles dan Hubberman. Hasil dari penelitian ini menunjukkan kualitas pelayanan kendaraan bermotor pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri secara umum dinyatakan sudah baik dilihat dari aspek berwujud, kehandalan, ketanggapan, jaminan dan empati.Dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan memiliki faktor penghambat yaitu kurangnya kesadaran pemilik kendaraan untuk melaksanakan uji, kurang maksimalnya pendaftaran online, masih kurangnya sosialisasi akan pentingnya uji kendaraan dan belum maksimalnya integrasi dengan sistem Kementrian Perhubungan Republik Indonesia.
Copyright (c) 2025 Aditya Prajna Varistha https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KINERJA PENYULUH KELUARGA BERENCANA (PKB) DALAM PROGRAM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KECAMATAN JOMBANG
Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan serta menganalisis kinerja penyuluh keluarga berencana dalam program percepatan penurunan stunting di Kecamatan Jombang, sekaligus mengidentifikasi faktor-faktor penghambat yang memengaruhi kinerja tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan Teknik studi kasus karena peneliti terjun langsung sebagai kader penyuluh kelurga berencana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) telah cukup optimal dari segi kualitas, kuantitas, efektivitas, kemandirian, dan komitmen. Namun, kinerja dalam hal ketepatan waktu belum optimal, terutama terkait dengan keterlambatan penyediaan data dan pelaporan keluarga berisiko stunting. Penelitian ini menggunakan teori indikator kinerja Robbins untuk menyoroti dimensi penting kinerja. Hasil menunjukkan bahwa peningkatan koordinasi dan upaya untuk mengatasi hambatan yang ada dapat meningkatkan kinerja penyuluh keluarga berencana, sehingga berkontribusi terhadap percepatan penurunan stunting di Kecamatan Jombang dan mencegahnya masuk dalam daftar lokasi fokus stunting.
Copyright (c) 2024 Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik
IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 54 TAHUN 2017 TENTANG BADAN USAHA MILIK DAERAH DI KABUPATEN TRENGGALEK
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah di Indonesia memberikan tantangan tersendiri bagi daerah dalam melaksanakan program pembangunan. Dalam hal ini, kesiapan daerah untuk menanggapi undang-undang tersebut sangat bergantung pada upaya pemerintah daerah dalam merumuskan strategi pembangunan yang efektif. Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di Kabupaten Trenggalek, dan (2) mengidentifikasi faktor-faktor pendukung serta penghambat yang memengaruhi implementasi tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang bertujuan menggali informasi mendalam daripada sekadar jumlah data. Teknik analisis kualitatif digunakan dengan menjadikan perspektif peneliti sebagai alat analisis utama. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang BUMD di Kabupaten Trenggalek dinilai baik, terutama dari aspek komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, yang didukung oleh Standar Operasional Prosedur (SOP) sebagai pedoman teknis dan prosedural. Secara umum, proses ini diperkuat melalui tahapan persiapan, monitoring, dan evaluasi. (2) Penelitian juga mengungkap faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi peraturan tersebut: (a) faktor pendukung meliputi adanya sosialisasi kepada masyarakat, rasa kekeluargaan dan tanggung jawab, pelaksanaan pendidikan dan pelatihan, serta komitmen pemerintah daerah dalam memperkuat kelembagaan BUMD; (b) faktor penghambat mencakup belum optimalnya komitmen pengelolaan internal BUMD, keterbatasan sumber daya manusia yang memengaruhi implementasi peraturan secara menyeluruh, kurangnya kepercayaan masyarakat, serta pola pikir masyarakat yang masih sulit diubah.
IMPLEMENTASI PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DI BAKESBANGPOL TRENGGALEK
Tujuan penelitian yaitu untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat pengelolaan hibah barang di Kabupaten Trenggalek. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data interaktif model Miles, Huberman dan Saldana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditinjau dari Komunikasi, dimana aktivitas komunikasi yang dilakukan sebagai koordinasi yang dilakukan staf pelaksana agar pengelolaan hibah barang dapat berjalan sesuai tujuan. Sumber daya, menunjukkan terdapat beberapa permasalahan terkait dengan sumber daya yaitu terkait dengan masih terbatas atau belum memiliki SDM yang berkompetensi di bidang konstruksi, maupun pejabat pengadaan yang berpengalaman dalam bidang hibah barang, selain itu masih terdapat keterbatasan sarana dan prasarana. Disposisi, dalam mendukung pengelolaan hibah barang telah menetapkan kriteria yang diperlukan. Struktur Birokrasi, mengenai struktur birokrasi dalam pengelolaan hibah barang telah menetapkan SOP dalam sistem pengelolaan secara sistematis. Faktor pendukung yaitu meliputi terjalin komunikasi yang baik dan adanya SOP secara jelas dan faktor penghambat, yaitu mengenai keterbatasan jumlah staf teknis, sarana dan prasarana dan kurangnya koordinasi.
Implementasi;Hibah barang;Komunikasi, Sumberdaya;Disposisi dan Struktur Birokrasi.
KINERJA PEGAWAI KANTOR KELURAHAN BOTORAN KECAMATAN TULUNGAGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG
Sumber daya manusia adalah aset utama bagi organisasi, yang berperan sebagai perencana dan pelaku aktif dalam berbagai kegiatan organisasi. Sumber daya manusia membawa pikiran, perasaan, keinginan, status, serta latar belakang pendidikan yang berpengaruh terhadap pola pikir dalam lingkungan organisasi. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan kinerja pegawai di Kantor Kelurahan Botoran, Kecamatan Tulungagung, Kabupaten Tulungagung; dan (2) Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung serta menghambat kinerja pegawai di kantor tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yang bertujuan untuk memperoleh informasi secara mendalam, bukan sekadar kuantitas data. Analisis data dalam penelitian ini mencakup: (1) Reduksi data, (2) Penyajian data, dan (3) Penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Masyarakat mengharapkan pelayanan yang berkualitas, yang mengutamakan kepuasan dan kebutuhan pelanggan, sehingga diperlukan paradigma yang berfokus pada kualitas kerja, kuantitas, ketepatan waktu, efektivitas, dan kemandirian dengan orientasi kebutuhan masyarakat; (2) Faktor pendukung mencakup kesederhanaan, kecakapan dan kehandalan petugas, keramahan, kejelasan, dan kepastian pelayanan, sementara faktor penghambat meliputi tingkat pendidikan, pengalaman kerja, ketersediaan sarana prasarana, dan keterbatasan anggaran.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SELEKSI PERANGKAT DESA (Studi pada Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung)
menganalisis implementasi kebijakan seleksi perangkat desa di desa Ngantru beserta dengan faktor pendukung dan penghambatnya. Teori utama yang digunakan adalah teori implementasi kebijakan public yang dikembangkan oleh Van Meter dan Van Horn dimana keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik ditinjau dari enam indikator utama, yakni ukuran dan tujuan kebijakan, sumberdaya, komunikasi selama implementasi, karakteristik organisasi pelaksana, sikap para pelaksana, dan kondisi ekonomi, sossial dan politik. Metode penelitian yang digunakan peneliti merupakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dokumentasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam konteks implementasi kebijakan seleksi calon perangkat desa di Desa Ngantru Kecamatan Ngantru Kabupaten Tulungagung berjalan dengan baik dan lancar. Permasalahan terjadi pada kondisi lingkungan sosial masyarakat desan yang mana muncul opini public tentang adanya anggapan kecurangan dalam pelaksanaan seleksi calon perangkat desa di Desa Ngantru dengan indikasi bahwa yang terpilih jadi perangkat desa masih keponakannya Kepala Desa Ngantru.