Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara
Jurnal Mediasosian merupakan media publikasi untuk mendistribusikan karya ilmiah dosen, para pakar, dan praktisi sosial humaniora, serta pemerhati ilmu sosial. Publikasi tersebut berupa surat, catatan penelitian, artikel dan artikel review. Fokus dan ruang lingkup jurnal ini meliputi: Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan, Perubahan Sosial, Pembangunan Birokrasi dan Administrasi, Desentralisasi dan Otonomi Daerah, Ekonomi dan Kebijakan Publik, Manajemen dan Pemerintahan Publik, Manajemen Layanan Publik, dan Setiap masalah spesifik tentang kebijakan dan manajemen publik.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Implementasi Kebijakan Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian empiris mengenai implementasi kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten yang dianalisis secara komprehensif menggunakan model implementasi kebijakan Thomas B. Smith. Sebagian penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif-regulatif sehingga belum menggambarkan interaksi antara kebijakan, pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan dalam praktik mutasi ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan mutasi ASN antar-OPD di Kabupaten Banyuasin oleh BKPSDM berdasarkan empat komponen model tersebut, yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan mutasi ASN di Kabupaten Banyuasin berjalan cukup efektif namun belum optimal. Pelaksanaan telah berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, tetapi belum didukung peraturan bupati yang lebih spesifik sehingga menimbulkan variasi penerapan antar-OPD. Kendala meliputi administrasi belum lengkap, masa kerja minimal belum terpenuhi, ego sektoral, lemahnya koordinasi, serta rendahnya pemahaman regulasi. Implikasinya menekankan penguatan regulasi daerah, peningkatan koordinasi, dan sosialisasi sistem merit. Novelty penelitian terletak pada penggunaan model secara integratif di tingkat kabupaten.
Copyright (c) 2026 Muhammad Ikrar Martarech, Muhammad Nur Budiyanto, Atrika Iriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Etika Pelayanan Publik dan Tantangan Tata Kelola Pemerintahan Desa
Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi etika pelayanan publik serta mengidentifikasi tantangan tata kelola pemerintahan desa melalui pendekatan konfiguratif. Fokus kajian diarahkan pada penerapan prinsip equality, loyalty, dan responsibility dalam praktik pelayanan administrasi desa. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai dinamika etika pelayanan di tingkat desa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga prinsip etika telah diimplementasikan secara normatif dan prosedural, tercermin dalam pelayanan formal yang tidak diskriminatif, kepatuhan aparatur terhadap regulasi, serta responsivitas dalam penyelesaian administrasi. Namun demikian, implementasi tersebut dipengaruhi oleh keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, beban kerja administratif, serta relasi sosial komunitarian yang membentuk ruang diskresi aparatur. Temuan ini menegaskan bahwa etika pelayanan publik di tingkat desa bukan hanya persoalan integritas individual, melainkan hasil interaksi antara budaya sosial lokal, diskresi aparatur, dan desain kelembagaan. Penelitian ini berkontribusi melalui perumusan model konfiguratif etika pelayanan desa yang memperkuat pemahaman mengenai hubungan antara nilai etis dan kualitas tata kelola pemerintahan lokal.
Copyright (c) 2026 Abd. Rohman, Nanang Bagus https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Dinamika Tata Kelola Desa dalam Penyediaan Air Bersih di Desa Mario
Penyediaan layanan air bersih merupakan layanan publik dasar yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa dan berimplikasi langsung pada kesejahteraan masyarakat. Namun, praktik penyediaannya di tingkat desa sering menghadapi berbagai tantangan tata kelola. Penelitian ini bertujuan menganalisis dinamika tata kelola pemerintah desa dalam penyediaan layanan air bersih di Desa Mario, Kabupaten Sidenreng Rappang, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat, serta merumuskan model tata kelola yang adaptif dan partisipatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan telaah dokumen, kemudian dianalisis secara tematik dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tata kelola air bersih dibentuk melalui praktik policy co-creation yang melibatkan pemerintah desa, unit pengelola, dan masyarakat secara kolaboratif. Tata kelola berlangsung secara adaptif melalui koordinasi informal dan responsivitas terhadap kebutuhan warga, meskipun menghadapi keterbatasan infrastruktur dan anggaran. Keberlanjutan layanan sangat ditentukan oleh kapasitas kolaboratif, partisipasi masyarakat, serta peran pemerintah desa sebagai fasilitator dalam penciptaan nilai publik.
Copyright (c) 2026 Yenni Bahar Said, Muh. Rohady Ramadhan, Sandi Lubis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Inovasi Strategi Pemerintah dalam Penanganan Anak Tidak Sekolah: Studi Kasus di Kabupaten Sidenreng Rappang
Permasalahan Anak Tidak Sekolah (ATS) masih menjadi tantangan serius dalam pembangunan pendidikan daerah, terutama di wilayah dengan karakteristik sosial dan geografis yang kompleks. Penelitian ini bertujuan menganalisis inovasi strategi Pemerintah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam menangani ATS serta menilai dampak awal kebijakan daerah terhadap upaya penanggulangannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus eksploratif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pejabat Dinas Pendidikan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), serta didukung oleh telaah dokumen kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldana dengan dukungan pengodean tematik berbasis NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi penanganan ATS ditopang inovasi tata kelola kolaboratif, integrasi lintas sektor, serta pendekatan policy co-creation yang melibatkan pemerintah desa dan masyarakat. Implementasi kebijakan yang adaptif berkontribusi pada perbaikan sistem pendataan, penguatan pendidikan nonformal, dan peningkatan partisipasi anak dalam layanan pendidikan. Temuan ini menegaskan pentingnya inovasi berbasis tata kelola kolaboratif dalam menjembatani kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas pendidikan lokal.
Copyright (c) 2026 Nurfadilla Nasir, Abdul Jabbar, Sandi Lubis https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Kualitas Pelayanan Aparat Desa dan Kepuasan Masyarakat terhadap Pengurusan Surat Keterangan Usaha di Desa Kulo
Pelayanan administrasi desa dalam pengurusan Surat Keterangan Usaha (SKU) sering menghadapi kendala seperti keterbatasan informasi, ketidakjelasan prosedur, dan keterlambatan pelayanan yang memengaruhi pengalaman masyarakat dalam memperoleh layanan publik. Meskipun penelitian tentang pelayanan publik desa telah banyak dilakukan, kajian yang secara khusus menyoroti pengalaman masyarakat dalam pengurusan layanan administratif seperti SKU di tingkat desa masih relatif terbatas. Penelitian ini bertujuan menganalisis kualitas pelayanan aparat Desa Kulo dalam pengurusan Surat Keterangan Usaha serta faktor-faktor yang memengaruhi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tersebut. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan desain studi kasus di Desa Kulo pada Desember 2025. Data diperoleh melalui wawancara dengan delapan informan yang terdiri atas tiga aparat desa dan lima masyarakat pengguna layanan, observasi, serta dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña dengan bantuan perangkat lunak NVivo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas pelayanan aparat desa dipersepsikan cukup baik. Dimensi keandalan dan empati menjadi aspek yang paling menonjol, sedangkan dimensi daya tanggap, jaminan, dan bukti fisik masih memerlukan peningkatan. Kepuasan masyarakat dipengaruhi oleh sikap aparat, kejelasan informasi, kemudahan prosedur, profesionalisme, serta kesesuaian antara harapan dan pengalaman pelayanan. Temuan ini memperkuat kajian kualitas pelayanan publik desa dengan menunjukkan peran dimensi SERVQUAL dalam membentuk kepuasan masyarakat terhadap layanan administratif desa.
Copyright (c) 2026 Nur Hikmah Rusli, Muh. Rohady Ramadhan, Muh. Akbar Ali https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Praktik Perlindungan Sosial Pekerja Informal di Perbatasan Republik Indonesia dan Republik Demokratik Timor Leste
Penelitian ini mengeksplorasi praktik perlindungan sosial bagi pekerja informal di wilayah perbatasan Indonesia dan Timor Leste, dengan fokus pada petani di Desa Kabuna, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Masalah utama yang dihadapi pekerja informal meliputi ketidakpastian ekonomi, akses terbatas terhadap layanan sosial, dan kondisi geografis yang sulit. Penelitian ini bertujuan untuk memahami dinamika perlindungan sosial formal dan informal yang ada, serta mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pekerja informal di wilayah perbatasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan sosial di wilayah perbatasan membentuk pola hybrid yang adaptif, yaitu kombinasi antara skema formal seperti BPJS dan mekanisme informal berbasis komunitas seperti gotong royong, diversifikasi pendapatan, serta investasi ternak sebagai bentuk self-insurance. Rendahnya partisipasi dalam skema formal dipengaruhi oleh keterbatasan ekonomi, minimnya sosialisasi, dan karakter pendapatan musiman. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi dengan menunjukkan bahwa pekerja informal di wilayah perbatasan tidak hanya mengalami eksklusi, tetapi juga membangun strategi adaptif dalam menghadapi ketidakpastian. Temuan ini menegaskan pentingnya pergeseran kebijakan dari bantuan konsumtif menuju dukungan produktif yang lebih sesuai dengan kebutuhan komunitas perbatasan.
Copyright (c) 2026 Dewi Puspita Rahayu, Tamara Adelia Nainggolan, Mafatikhul Huda, Raffael Lois Rudtyanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Land Conversion, Spatial Governance Failure, and Local Food Security Vulnerability: Evidence from Peri-Urban Malang, Indonesia
Peri-urban agricultural land conversion presents a structural challenge to food security governance in rapidly urbanizing countries. In Indonesia, although Sustainable Food Agricultural Land (LP2B) is legally protected, conversion persists, questioning regulatory effectiveness. This study analyzes land conversion in peri-urban Malang, East Java, as a public policy problem by examining the relationship between governance performance and local food security outcomes from 2019–2025. A mixed-methods design integrates spatial land-use analysis, regression modeling of food availability (kcal/capita/day), and institutional assessment of policy implementation. Results indicate that 12.8% of protected agricultural land was converted during the study period, reflecting a significant implementation gap. Regression findings demonstrate a statistically significant association between cultivated land area and local food availability, while yield gains fail to compensate for land loss. Despite provincial production growth, local food availability declined toward adequacy thresholds. The study re-specifies food security as a governance and land protection problem rather than merely a production issue, underscoring the need for enforceable, incentive-aligned, and multi-level land governance instruments in peri-urban regions.
Copyright (c) 2026 Ilham Nur Hanifan Maulana, Romy Hermawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Program Jakpreneur dan Dinamika Transformasi Digital UMKM: Analisis Implementasi dan Optimalisasi
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas program Jakpreneur dalam mendorong transformasi digital Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Jakarta. Menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terhadap pelaku UMKM binaan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengacu pada teori efektivitas kebijakan publik William N. Dunn. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program Jakpreneur telah mencakup dimensi pelatihan, perizinan, akses digital, dan jejaring pasar melalui pendekatan 7P. Program ini berhasil meningkatkan kapasitas digital pelaku UMKM, namun masih menghadapi hambatan seperti kesenjangan literasi digital, resistensi terhadap pembiayaan, dan kendala administratif. Diskusi memperlihatkan pentingnya pendekatan kebijakan yang adaptif, partisipatif, dan berbasis umpan balik dalam meningkatkan efektivitas program. Penelitian ini menyarankan penguatan peran fasilitator, penyempurnaan desain program, dan evaluasi longitudinal sebagai strategi optimalisasi.
Copyright (c) 2026 Achmad Barlian, Yani Safitri, Raisa Drishti Annisa, Bisma Widyawan https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Implementasi Kebijakan Cold Storage dan Implikasinya terhadap Kesejahteraan Nelayan di Sulawesi Selatan
Sektor perikanan memiliki peran strategis dalam pembangunan ekonomi nasional, terutama bagi masyarakat pesisir yang bergantung pada aktivitas penangkapan ikan. Meskipun Provinsi Sulawesi Selatan memiliki potensi sumber daya perikanan yang besar, tingkat kesejahteraan nelayan masih relatif rendah. Kondisi ini disebabkan oleh lemahnya posisi tawar nelayan, keterbatasan fasilitas pascapanen, serta tingginya kerugian hasil tangkapan. Implementasi kebijakan cold storage sering menghadapi berbagai kendala di tingkat pelaksanaan. Penelitian ini bertujuan mengkaji implementasi kebijakan penyediaan cold storage dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Takalar. Penelitian menggunakan pendekatan eksploratif melalui systematic literature review yang dipadukan dengan pengumpulan data empiris dan telaah dokumen kebijakan sektor perikanan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penyediaan cold storage mencerminkan komitmen pemerintah dalam mendukung pemberdayaan nelayan melalui penyediaan infrastruktur pascapanen. Cold storage berpotensi menjaga kualitas hasil tangkapan, mengurangi kehilangan pascapanen, serta meningkatkan fleksibilitas waktu penjualan belum optimal akibat lemahnya regulasi daerah, rendahnya kapasitas sumber daya manusia nelayan, terbatasnya sosialisasi dan pendampingan, serta belum terbangunnya sistem pengelolaan yang partisipatif dan berkelanjutan. Olehnya, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas nelayan dan integrasi kebijakan menjadi kunci keberhasilan implementasi kebijakan cold storage.
Copyright (c) 2026 dana, Sukri, Ariana Yunus, Erwing Yanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Mapping Strategic Management Research in the Public Sector: An Integrated Bibliometric and Machine Learning Approach
Strategic management is a key lens for understanding how public organizations respond to increasing performance demands, yet existing studies remain fragmented and lack systematic synthesis. This study maps the evolution of strategic management research in the public sector, identifies core and emerging themes, and examines shifts in research trajectories over time. Using the PRISMA protocol, 5,749 records were screened and reduced to 132 Scopus-indexed publications. Bibliometric analysis using Biblioshiny® identified publication patterns and influential contributors, while topic modeling using Latent Dirichlet Allocation (LDA) in Python uncovered latent thematic structures and changes in topic probabilities over time. The findings reveal ten topics grouped into four major domains: organizational learning, leadership, reform and change, and urban innovation. The literature shows a shift from a dominant focus on strategic planning and performance tools toward change resistance, leadership engagement, and adaptive learning capabilities. Leadership remains a central driver, while increasing attention to urban innovation reflects the growing importance of collaborative governance and digital transformation. Overall, this study provides a methodological contribution by integrating bibliometric analysis for the macro-mapping of research actors and Latent Dirichlet Allocation (LDA) topic modeling to extract latent thematic structures at a granular level.
Copyright (c) 2026 Mohammad Nuh, M. Rizki Pratama https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima
Salah satu fenomena yang paling menonjol dalam sektor informal adalah keberadaan Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL yang tidak teratur seringkali dianggap sebagai pemicu ketidakteraturan tata ruang, kemacetan lalu lintas, hingga penurunan estetika kota. Kabupaten Pamekasan untuk mensinergikan kepentingan estetika kota dengan keberlangsungan ekonomi PKL dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Namun dalam implementasinya, kawasan Arek Lancor menjadi titik krusial yang penuh tantangan. Tujuan penelitian ini dilakukan untuk menganalisis bagaimana evaluasi dari implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Arek Lancor Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa dari indikator efektivitas, efisien dan kecukupan masih belum menunjukan keberhasilan yang siginifikan. Namun, indikator pemerataan menunjukkan hasil yang belum optimal, sebagaimana terlihat dari masih adanya PKL yang belum mendapatkan fasilitas tempat yang layak. Kesejahteraan PKL pun belum sepenuhnya terpenuhi karena adaptasi di lokasi baru berpotensi mengganggu stabilitas finansial serta keberlangsungan usaha mereka dalam jangka pendek.
Copyright (c) 2026 Rina Nur Azizah, Arya Aditya Iskandar, M. Bustanol Husein, Nur Fathin Luaylik, Erina Saputri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Grassroots Movements for the Existence of Trees and Water in Gunungkidul: Between Tradition and Ecological Work
Gunungkidul is one of the regencies in the Special Region of Yogyakarta with the largest forest area compared to other regions. The uniqueness of this area is closely related to the strong traditions of local communities and their alignment with Yogyakarta’s cultural vision, Hamemayu Hayuning Bawana, which means maintaining the harmony and beauty of the world. Ecologically, Gunungkidul functions as a buffer zone for surrounding areas. However, the forests face serious threats due to logging for the furniture industry and land conversion into agricultural areas. If these practices continue without control, ecological damage such as flooding may occur, even though the region is widely known for its vulnerability to drought. In response, various grassroots movements based on local communities have emerged and developed. This study employs a netnographic (digital ethnography) approach through the analysis of online documents, particularly media reports and community digital publications, to trace representations, narratives, and meaning constructions of environmental movements in digital public spaces. The findings show that movements such as Resan Gunungkidul, Daksina Arga, and Sanggar Lumbung Kawruh not only promote tree planting but also reinterpret Hamemayu Hayuning Bawana and Traditional Ecological Knowledge as community-based ecological governance practices.
Copyright (c) 2026 Ameylia Puspita Rosa Dyah Ayu Arintyas, Yogie Stefanus https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Jogja Smart Service (JSS): Desentralisasi Kewenangan dan Efisiensi Pelayanan Publik dalam Kerangka New Public Management
Inovasi pemerintahan daerah telah menjadi kunci dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Jogja Smart Service (JSS) yang diinisiasi oleh Pemerintah Kota Yogyakarta merupakan model terobosan yang mengintegrasikan teknologi informasi dengan restrukturisasi administrasi. Artikel ini menganalisis JSS melalui lensa teori New Public Management (NPM) dengan fokus pada aspek desentralisasi kewenangan. Analisis menunjukkan bahwa JSS tidak hanya sekadar platform digital, tetapi merupakan manifestasi dari prinsip-prinsip NPM seperti devolusi kewenangan, orientasi hasil, kompetisi, dan akuntabilitas langsung kepada warga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi literatur melalui studi pustaka dan analisis dokumen kebijakan. Sumber data utama meliputi dokumen resmi Pemerintahan Kota Yogyakarta, regulasi terkait e-government, serta artikel ilmiah yang relevan. Temuan mengungkap bahwa keberhasilan JSS dalam mempercepat pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan kepuasan masyarakat bersumber dari pemberian otonomi operasional yang luas kepada unit pelayanan, pendekatan client-oriented, serta penguatan mekanisme performance measurement berbasis teknologi. Namun, implementasinya juga menghadapi tantangan berupa kesenjangan digital dan resistensi birokratis. Penelitian ini menunjukkan bahwa integritas teknologi digital dengan desentralisasi kewenangan memiliki potensi dalam meningkatkan efisiensi dan responsivitas pelayanan publik, namun efektivitasnya tetap bergantung pada kesiapan institusional dan kapasitas sumber daya manusia.
Copyright (c) 2026 Virdha Melinda Amalia, Lazuwardy ‘Alam Qalby Warsito, Bintoro Wardiyanto https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Digital Transformation Readiness and Its Impact on Achieving Sustainability Goals of Public Sector Organizations in Indonesia
Digital transformation serves as a pivotal driver in advancing the Sustainable Development Goals (SDGs), particularly within the public sector. This research evaluates how the digital readiness of public organizations in Indonesia influences their capacity to achieve long-term sustainability. Using a qualitaive methodology, this study integrates literature reviews, policy document analysis, and performance reports with direct observations of operational activities across various central and regional government agencies. The findings suggest that digital transformation in the public sector is heavily contingent upon internal systems, organizational culture, and leadership support. Utimately, elevating an organization’s digital maturity is essential for the formulation of resilient policies and the delivery of sustainable public services in the digital age.
Copyright (c) 2026 Shinta Happy Yustiari, Yaen Miftakhul Laily, I Gede Eko Putra Sri Sentanu, Fijri Adzanura Zikri https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Location Quotient dan Shift Share dalam Perumusan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah di Kabupaten Sidoarjo
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prioritas kebijakan pembangunan ekonomi daerah berdasarkan pendekatan Location Quotient (LQ) dan Shift Share (SS). Kabupaten Sidoarjo sebagai wilayah penyangga metropolitan Gerbangkertosusila menunjukkan kinerja ekonomi relatif tinggi dengan pertumbuhan 5,54% pada tahun 2024, meskipun melambat dibanding 2023 (6,16%). Persentase penduduk miskin menurun dari 5,00% menjadi 4,53%, namun Indeks Keparahan Kemiskinan meningkat dari 0,16 menjadi 0,18, yang mengindikasikan konsentrasi beban ekonomi pada kelompok termiskin. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan data PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) periode 2020–2024 serta analisis LQ dan SS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor transportasi dan pergudangan merupakan sektor basis terkuat (LQ = 3,10), diikuti pengadaan listrik dan gas (2,99) serta industri pengolahan (1,73). Analisis Shift Share menegaskan industri pengolahan sebagai sektor paling kompetitif, sedangkan sektor pertambangan menunjukkan tren negatif. Berdasarkan analisis gabungan LQ-SS, prioritas kebijakan diarahkan pada percepatan investasi dan perbaikan logistik dalam jangka pendek, penguatan sektor listrik dan gas dalam jangka menengah, serta diversifikasi ekonomi dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam jangka panjang.
Copyright (c) 2026 Hasan Ismail, Eddy Wahyudi, Rohani Septya Triningsih, Anggraeny Puspitaningtyas https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
A BIBLIOMETRIC ANALYSIS OF INCENTIVES FOR INNOVATION IN PUBLIC POLICY RESEARCH
This study examines 392 Scopus-indexed publications (1975–2025) on innovation incentives in public policy using bibliometric methods through the Bibliometrix® application. Findings show a 7.66% annual growth rate, accelerating after 2010 as innovation incentives gained prominence in sustainability and digital transformation agendas. Research output is concentrated in core journals such as Sustainability (Switzerland), Research Policy, and the Journal of Cleaner Production, with Research Policy leading in scholarly impact. Keyword analysis and thematic mapping indicate a shift from fiscal and regulatory instruments toward broader themes of sustainability, governance, and organizational culture. Thematic evolution further reflects a movement from sector-specific cases, such as pharmaceuticals, to systemic perspectives on collaborative innovation and green development. Conceptual and co-occurrence analyses reveal two dominant orientations: one focused on economic and regulatory tools, the other on governance and sustainability. International collaboration networks highlight North America, Europe, and China as key hubs, while Latin America and Africa remain more regionally confined, underscoring global research asymmetries. Overall, the field is rapidly expanding and interdisciplinary but remains fragmented, with limited theoretical integration and uneven geographic representation. Strengthening comparative frameworks and fostering North–South collaboration are essential for more inclusive and context-sensitive policy insights.
Copyright (c) 2025 M. Rizki Pratama, Ajie Hanif Muzaqi, Safaruddin Hisyam Tualeka, Ni Putu Febi Wulandari, Anisa Maharani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI INOVASI LAYANAN PENDIDIKAN UNTUK MENINGKATKAN KEBERLANJUTAN BISNIS DI POLITEKNIK PENERBANGAN MEDAN PADA ERA DIGITAL
Politeknik Penerbangan Medan sebagai institusi pendidikan vokasi yang berfokus pada bidang penerbangan menghadapi tantangan dalam beradaptasi dengan era digital. Meskipun memiliki reputasi yang baik dan fasilitas yang memadai, institusi ini masih terbatas dalam hal pengintegrasian teknologi digital pada manajemen akademik dan kurikulum yang kurang fleksibel terhadap perkembangan teknologi terbaru di industri penerbangan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi inovasi layanan pendidikan yang dapat meningkatkan keberlanjutan bisnis Politeknik Penerbangan Medan dalam menghadapi perubahan digital. Berdasarkan analisis SWOT, penelitian ini mengusulkan tiga pilar utama dalam strategi inovasi, yaitu pengintegrasian teknologi digital dalam layanan pendidikan, pengembangan kurikulum berbasis kebutuhan industri, dan peningkatan pengalaman mahasiswa serta tenaga pengajar. Penggunaan teknologi seperti Learning Management System (LMS), Augmented Reality (AR), dan Virtual Reality (VR) diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kualitas pembelajaran. Selain itu, kurikulum yang disesuaikan dengan kebutuhan industri penerbangan yang dinamis akan mempersiapkan mahasiswa untuk lebih siap bersaing di dunia kerja. Meskipun terdapat tantangan dalam implementasi, seperti keterbatasan anggaran dan resistensi terhadap perubahan, strategi inovasi ini berpotensi besar untuk meningkatkan daya saing dan keberlanjutan Politeknik Penerbangan Medan di masa depan. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi pengembangan institusi pendidikan vokasi dalam menghadapi era digital, serta sebagai referensi dalam merancang strategi inovasi pendidikan berbasis teknologi.
Copyright (c) 2025 Dicki Azly Asfa, Muhammad Caesar Akbar, Inda Tri Pasa https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
TREN DAN ARAH PENELITIAN KEBIJAKAN PENDIDIKAN INKLUSIF DI INDONESIA: SEBUAH PENELITIAN BIBLIOMETRIK
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tren dan arah penelitian kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia menggunakan pendekatan bibliometrik. Data diperoleh dari publikasi ilmiah yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan inklusif selama dekade terakhir yang diambil dari database Scopus. Metode analisis menggunakan bibliometrix yang dijalankan melalui R Studio dan VOSviewer untuk mengidentifikasi pola kolaborasi antar peneliti, tren topik, serta pengaruh masing-masing publikasi terhadap perkembangan kebijakan pendidikan inklusif. Temuan menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah publikasi yang membahas isu-isu pendidikan inklusif, menunjukkan perhatian yang semakin besar terhadap realisasi pendidikan yang adil dan non-diskriminatif. Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa topik penelitian masih didominasi oleh tema-tema seperti kesiapan sekolah, kompetensi guru, dan implementasi kebijakan pemerintah. Meskipun terdapat kecenderungan kolaborasi antara peneliti dan lembaga, kontribusi penelitian masih terkonsentrasi di beberapa perguruan tinggi besar. Studi ini menyimpulkan bahwa terdapat peluang untuk memperluas penelitian menuju evaluasi efektivitas kebijakan, penerapan praktik terbaik, dan eksplorasi pendekatan inovatif guna memperkuat implementasi pendidikan inklusif di Indonesia secara lebih komprehensif dan berkelanjutan.
Copyright (c) 2025 Yaen Miftakhul Laily, S.A.P.,M.AP, Dr. Wydha Mustika Maharani S.AP., M.AP, Muhamad Nanda Al Hakim Akbar, S.AP., M.AP, Senato Erasandi, SE., M.A. https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT): STUDI LITERATUR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA (D.I) YOGYAKARTA
Penelitian ini menganalisis dinamika implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Sebagai sumber pendapatan daerah yang penting, DBHCHT diharapkan dapat mendukung sektor kesehatan, pengembangan industri tembakau, serta peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Namun, muncul berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, alokasi anggaran yang tidak transparan, hingga bantuan sosial tidak tepat sasaran kepada petani tembakau. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan data primer didapatkan di Kabupaten Sleman sebagai kabupaten dengan penerimaan dana DBHCHT terbesar di Provinsi DIY. Sedangkan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan DBHCHT di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY. Temuan penelitian ini menunjukkan ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah memperburuk efektivitas penggunaan dana tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Implementasi DBHCHT belum Meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Hal tersebut dikarenakan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan DBHCHT justru menjadi hambatan bagi petani tembakau. Perlu reformasi kebijakan yang mencakup peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sehinga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah daerah di wilayah Provinsi DIY dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan DBHCHT, terutama dampak positifnya terhadap petani tembakau.
Copyright (c) 2025 Wimmy Haliim, Moddie Alvianto Wicaksono https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Effect of Service Quality and Ease of Use Perception on Public Satisfaction of GoBis (Golek Bis) Suroboyo Application Users
Effect of service quality and ease of use perception on public satisfaction with the GoBis (Golek Bis) application in Surabaya. This study employs a quantitative approach by distributing questionnaires to 400 respondents who are active users of the application. The results of multiple linear regression analysis indicate that both independent variables significantly affect user satisfaction. However, ease of use perception shows a stronger impact than service quality. This study addresses the gap in previous research, which has largely focused on technical usability and interface design of the GoBis application, by examining the direct effects of service quality and ease of use perception on public satisfaction. The findings provide practical insights for the Surabaya City Government to enhance GoBis through improved usability, integrated payment systems, accurate real-time information, and responsive services, thereby strengthening public satisfaction and loyalty toward smart transportation services.
Copyright (c) 2025 Erwing Wahyu Millensyah https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Analisis Tantangan Dan Implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Di Indonesia Timur
Tantangan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di Indonesia Timur dan dampaknya terhadap layanan publik masih menjadi masalah signifikan. Meskipun e-government menjadi prioritas nasional, data menunjukkan indeks SPBE di Indonesia Timur lebih rendah (2.14) dibandingkan dengan Indonesia Barat (4.02) dan Tengah (3.53). Dengan pendekatan interpretatif, faktor penghambat seperti kesenjangan digital, keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia, dan rendahnya kesadaran publik teridentifikasi sebagai tantangan utama. Akses internet terbatas, biaya tinggi, dan hambatan budaya menjadi kendala di daerah terpencil. Namun, beberapa inisiatif lokal menunjukkan potensi perbaikan dalam tata kelola pemerintahan, meskipun dihadapkan pada masalah komunikasi dan alokasi sumber daya. Rekomendasi mencakup peningkatan sumber daya manusia melalui pelatihan digital yang intensif, pemanfaatan program peningkatan infrastruktur digital, serta melaksanakan evaluasi internal mandiri secara berkala.
Copyright (c) 2025 Virdha Melinda Amalia, Lazuwardy ‘Alam Qalby Warsito, Haidar Aziz https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Efektivitas Strategi Pelayanan Pemungutan Pajak Bumi Dan Bangunan dengan Sistem Mobling (Mobil Keliling) (Studi pada UPTD 6 Wiyung Surabaya)
Pajak adalah sebuah iuran wajib kepada negara oleh setiap masyarakat khususnya yang menjadi wajib pajak dan pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang terbesar. Salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang menjadi kontribusi bagi penerimaan daerah semenjak adanya pelimpahan wewenang PBB kepada Daerah. Diketahui salah satu strategi pelayanan yang dilakukan dalam pemungutan PBB di Kota Surabaya adalah sistem Mobling (mobil keliling). Penelitian ini bertujuan menganalisis tingkat efektivitas strategi pelayanan sistem Mobling pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan (DPPK) Daerah pada UPTD 6 Wiyung Surabaya, yang diukur dengan menggunakan teori Gibson dengan beberapa faktor yaitu produktivitas, efisiensi, kepuasaan, adaptasi dan pengembangan. Penelitian ini berjenis deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dan temuan penelitian ini menekankan tentang keberadaan sistem Mobling sangat memudahkan wajib pajak (WP) dan lebih mendekatkan jarak wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak dengan tempat tinggalnya. Di sisi lain, kekurangan dari sistem Mobling ini yaitu masih belum adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang jelas serta keterbatasan sosialisasi dan komunikasi. Rekomendasi dari penelitian ini adalah menekankan kepada DPPK Kota Surabaya untuk meningkatkan jumlah pelayanan PBB Mobling dengan pembagian wilayah di Kota Surabaya dengan berdasarkan titik strategis di setiap wilayahnya.
Copyright (c) 2025 Riesca Anindya Septantina https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Ethics of Care about Social Change and Its Application in the Foundations of Public Policy in Indonesia
Social change in Indonesia presents complex humanitarian challenges, ranging from natural disasters and migration to structural poverty. This situation demands public policies that not only emphasize administrative effectiveness but also take ethical dimensions into account. This article aims to analyze social change from the perspective of the ethics of care and examine how this ethical framework can be applied as a foundation for public policy formulation. The research method employed is qualitative-analytical with a literature study approach, through a critical review of policy documents, government reports, and relevant academic literature. The analysis shows that Indonesian public policies often remain technocratic and procedural, as seen in delayed disaster relief, misdirected COVID-19 cash assistance, and the digital gap in the Pre-Employment Card Program. Integrating care principles empathy, relational responsibility, and attentiveness to vulnerability can enhance legitimacy and effectiveness in public policy. This article recommends adopting the ethics of care as an alternative paradigm in public administration so that social change can be managed in a more humane, just, and sustainable manner.
Copyright (c) 2025 Muammar Iqbal Ma'rief https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
STRATEGI KEPEMIMPINAN KOLABORATIF KELOMPOK SADAR WISATA DALAM MENINGKATKAN DAYA TARIK WISATA DESA
Peran pemuda dalam pengembangan wisata desa memiliki potensi strategis melalui inovasi, kolaborasi lintas aktor, dan pemanfaatan media digital. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi strategi kepemimpinan kolaboratif pemuda di Desa Lebih, Gianyar, dalam meningkatkan daya tarik wisata, mengidentifikasi tantangan-peluang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan dan pedoman komunitas. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, data dikumpulkan lewat wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi visual dengan informan pemuda penggerak, tokoh masyarakat, perangkat desa, serta pelaku wisata. Hasil menunjukkan kepemimpinan kolaboratif berbasis jejaring mendorong inovasi produk wisata (Festival Seafood, Sunrise Tour), memperkuat branding digital melalui Instagram dan TikTok, serta memperkuat legitimasi sosial pemuda. Tantangan termasuk dana terbatas, pelatihan minim, dan kesenjangan digital; peluang tercipta dari dukungan pemerintah dan antusiasme pemuda. Artikel ini menyajikan model strategi kolaboratif yang layak direplikasi serta rekomendasi kebijakan dan pedoman operasional bagi desa wisata berbasis komunitas.
Copyright (c) 2025 Putri Andriastuti, I Gusti Agung Ayu Yuliartika Dewi, Anak Agung Gde Brahmantya Murti https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Formulasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025
Efisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis proses perumusan kebijakan melalui model proses kebijakan, meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan, adopsi, dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran didorong oleh defisit fiskal, beban utang, serta inefisiensi pengeluaran, dan kemudian ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Implementasi kebijakan menekankan pembatasan belanja non-prioritas, optimalisasi pendapatan, realokasi anggaran ke sektor produktif, serta digitalisasi tata kelola anggaran. Implikasinya menuntut penguatan transparansi, koordinasi antar-lembaga, dan percepatan administrasi digital. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan negara, mengurangi defisit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Copyright (c) 2025 Muhammad Ikrar Martarech, Muhammad Nur Budiyanto, Atrika Iriani https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
MODEL PENGEMBANGAN PARIWISATA BERKELANJUTAN KAMPUNG PENELEH BERBASIS URBAN HERITAGE TOURISM SEBAGAI UPAYA PELESTARIAN IDENTITAS KOTA SURABAYA
Penelitian ini bertujuan merumuskan model pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis urban heritage tourism di Kampung Peneleh sebagai bagian dari pelestarian identitas Kota Surabaya. Urgensi penelitian terletak pada ancaman hilangnya nilai sejarah kawasan heritage akibat modernisasi kota, sehingga dibutuhkan strategi pengelolaan yang mampu menjaga autentisitas sekaligus memberi manfaat ekonomi dan sosial. Kampung Peneleh memiliki potensi besar sebagai cagar budaya dengan aset sejarah fisik dan nonfisik, namun terkendala keterbatasan fasilitas, atraksi yang kurang variatif, dan agenda wisata yang belum konsisten. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif melalui wawancara, FGD, observasi, dan studi dokumentasi dengan informan dari pemerintah, pengelola, komunitas, UMKM, dan wisatawan. Hasil menunjukkan pengelolaan wisata heritage bertumpu pada empat pilar: pelestarian autentisitas, penguatan daya tarik, partisipasi masyarakat, serta peningkatan aksesibilitas dan keberlanjutan. Penelitian ini terbatas pada lingkup lokasi Kampung Peneleh dan belum mengkaji dampak kuantitatif. Ke depan, riset dapat diperluas pada kawasan heritage lain serta mengintegrasikan pendekatan kuantitatif guna memperkaya model yang ditawarkan. Implikasi penelitian menegaskan pentingnya kolaborasi multi-pihak, kalender wisata tahunan, dan integrasi UMKM untuk memperkuat dampak ekonomi, sosial, serta memperkaya kajian urban heritage tourism.
Copyright (c) 2025 Fierda Nurany, Rizki Fillya Curtinawati, Fatihul Khoir, Rizky Nur Aini Bachtiar, Arinda Devira Yusufi https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Smart City dan Tata Kelola Adaptif: Analisis Dampak Lintas Regional
Kota pintar berkembang sebagai respons terhadap urbanisasi dan tantangan perkotaan seperti kemacetan, polusi, dan pengelolaan sumber daya. Namun, literatur masih terfragmentasi dan kurang membahas dampak lintas wilayah. Penelitian ini bertujuan mengisi celah tersebut dengan menganalisis dampak lintas regional dari implementasi kota pintar. Metode Systematic Literature Review (SLR) digunakan terhadap 45 artikel terindeks Scopus (2020–2025) yang mencakup Asia, Eropa, Amerika, dan Afrika. Hasil menunjukkan variasi multidimensional: Asia menonjol pada transformasi digital dan ekonomi hijau; Eropa pada transparansi, partisipasi publik, dan efisiensi energi; Amerika pada kolaborasi lintas sektor dan tata kelola inklusif; sementara Afrika menjadikan kota pintar sebagai strategi pencapaian SDGs meskipun menghadapi kesenjangan digital. Secara teoretis, penelitian ini menegaskan bahwa efektivitas kota pintar tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh interaksi kompleks antara tata kelola adaptif, keterlibatan warga, dan kesiapan infrastruktur. Secara praktis, penelitian ini memberikan rekomendasi kebijakan kontekstual per wilayah, penguatan kemitraan publik–swasta, serta strategi peningkatan literasi digital masyarakat. Untuk agenda riset ke depan, studi ini merekomendasikan desain longitudinal untuk menilai dampak jangka panjang smart city, penguatan pendekatan interdisipliner, serta penerapan metodologi komparatif kuantitatif–kualitatif guna meningkatkan validitas lintas konteks.
Copyright (c) 2025 Muhammad Ilham Nur Ikhsan Rintaka https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INTERVENSI PENURUNAN STUNTING TERINTEGRASI DI KECAMATAN LAKUDO KABUPATEN BUTON TENGAH
Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas intervensi penurunan stunting terintegrasi di Kecamatan Lakudo, Kabupaten Buton Tengah, berdasarkan kebijakan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2020. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan keberhasilan kebijakan menurunkan angka stunting dari 23,5% (2021) menjadi 14,4% (2024). Analisis efektivitas kebijakan mengidentifikasi tiga faktor kunci penentu keberhasilan: (1) koordinasi lintas sektor yang terstruktur antara dinas kesehatan, pendidikan, dan sosial sebagai faktor dominan; (2) sistem monitoring dan evaluasi berbasis data real-time yang memungkinkan penyesuaian program secara responsif; dan (3) pemberdayaan kader posyandu sebagai ujung tombak implementasi di tingkat grassroots. Program penyuluhan gizi, pemantauan tumbuh kembang anak, dan pemberian makanan tambahan kepada kelompok rentan menjadi instrumen utama kebijakan. Temuan menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan stunting tidak hanya bergantung pada ketersediaan anggaran, tetapi lebih pada kualitas sinergi kelembagaan dan kapasitas implementasi di level operasional. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan model implementasi kebijakan stunting terintegrasi yang dapat direplikasi di daerah lain.
Copyright (c) 2025 Firdaus, Syafrin Umar Osi, La Ode Asrun Azis R https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
KONSERVASI KAWASAN HERITAGE MELALUI URBAN TOURISM: TANTANGAN DAN PELUANG KEBERLANJUTAN
Kawasan heritage memiliki keunikan dan karakter yang dapat membentuk identitas kota. Bagian dari ruang publik yang bernilai sejarah ini, perlu dilestarikan keberadaannya. Pembangunan perkotaan harus memperhitungkan keberadaan kawasan heritage, supaya tidak merusak dan mengurangi nilai sejarah dan budayanya. Pembangunan urban tourism, dapat menjadi strategi untuk menyinergikan kawasan heritage ke dalam arah pembangunan perkotaan. Peluang ekonomi baru dapat tercipta melalui aktivitas wisata yang berpusat di kawasan heritage. Namun, resiko seperti komodifikasi, perubahan nilai dan identitas kawasan heritage perlu diperhitungkan dalam pembangunan urban tourism. Penelitian ini mengkaji dinamika peluang dan tantangan konservasi kawasan heritage melalui urban tourism. Metode yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara kepada Komunitas Historia Van Madioen sebagai komunitas pecinta sejarah Kota Madiun. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat peluang dari sisi dukungan kebijakan dan keberadaan komunitas masyarakat yang mendukung konservasi kawasan heritage. Namun, tantangan berupa potensi komersialisasi kawasan heritage yang berlebih dapat merusak prinsip konservasi. Keberhasilan konservasi kawasan heritage di berbagai kota di dunia dapat menjadi contoh bagaimana pengelolaan yang bijaksana dapat menjaga sekaligus memanfaatkan kawasan heritage.
Copyright (c) 2025 Fadhila Putri Sakina, Andhika Yudha Pratama, Daya Negri Wijaya, Adinda Dwi Larasati, Dini Putri Ratna Meritasari https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
Evaluasi Governansi Digital pada Layanan Perpanjangan SIM melalui Aplikasi SINAR
Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengidentifikasi serta menganalisis pelayanan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) pada aplikasi SINAR dalam perspektif governansi digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Temuan dari penelitian ini mendorong pemanfaatan aplikasi ”Digital Korlantas” sebagai alat yang mudah, cepat, efisien serta ekonomis untuk mengakses layanan perpanjangan SIM namun tidak harus mengunjungi kantor pelayanan. Hasil dalam penelitian ini dapat berkontribusi dalam pengembangan serta peningkatan kemajuan ilmu pengetahuan, dan dapat dimanfaatkan oleh pemerintah dalam mengembangkan inovasi pada persepektif governansi digital dalam aplikasi mobile.
Copyright (c) 2025 Shinta Happy Yustiari, Jenny Rahelia Rorrong https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0