[1]
2026. PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb). Transparansi Hukum. 9, 1 (Jan. 2026), 10–24. DOI:https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7350.