[1]
“PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb)”, Transparansi, vol. 9, no. 1, pp. 10–24, Jan. 2026, doi: 10.30737/transparansi.v9i1.7350.