Transparansi Hukum Turbo Mode Bikin Geger: Starlight Princess Picu 3 Trigger Beruntun dalam 6 Menit keluaran hk hk lotto situs toto Slot pg Slot pg Slot pg Slot pg slot gacor wangi4d login mahjong https://www.cosyoffices.com/contact/ SBCTOTO slot togel https://foodrecipes.club/about https://bandartoto8.com/ bandar toto macau slot slot gacor thailand Slot Thailand login piket88 situs slot maxslot88 slot777 slot777 toto slot batmantoto batmantoto https://hood-sails.com/about/ slot demo daftar sbobet toto slot togel online coloktoto slot toto togel situs toto sbobet88 depo 5k slot online slot gacor Slot 4D togel spaceman pragmatic play slot gacor 777
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK NON CUKAI
Industri Rokok salah satu bagian pendapatan terbesar negara dari Pajak, sehingga Pajak tersebut sering dinamakan Cukai, Cukai bagian dari Pajak yang dipungut oleh Negara, yang difungsikan untuk pendapatan negara, baik pusat dan daerah, adapun seringkali konsumen rokok, membeli rokok tanpa melihat rokok dari segi tercantumnya cukai rokok pada kemasan, sehingga tidak hanya konsumen, pemerintah pun memiliki program memberantas dan mencegah peredaran rokok tanpa cukai, rokok tanpa cukai sendiri sangat merugikan negara dalam hal pendapatan negara, bahkan beresiko pula dengan Kesehatan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan Pendekatan Teori Hukum yang relevan dan membantu menganalisis pada Penelitian ini
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PENYITAAN YANG TIDAK SAH DAN HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN
Penyitaan merupakan upaya paksa penegak hukum untuk mengamankan barang bukti terkait tindak pidana. Namun penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur dalam KUHAP agar tidak melanggar hak milik tersangka. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis konsekuensi hukum penyitaan yang tidak sah dan hak tersangka menuntut ganti kerugian melalui praperadilan. Hasil penelitian menunjukkan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri adalah batal demi hukum. Tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil secara proporsional. Jika dikabulkan, negara wajib membayar kompensasi melalui APBN dengan nilai maksimal Rp 600 juta berdasarkan PP No. 92 Tahun 2015. Meski demikian, implementasi ganti kerugian praperadilan masih terkendala minimnya sosialisasi pada tersangka dan belum adanya pedoman bagi hakim dalam menentukan besaran kerugian. Ke depan, peran praperadilan perlu dioptimalkan sebagai kontrol atas tindakan penyitaan yang sewenang-wenang.
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru, termasuk dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak di bawah umur. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik belakangan adalah penyebaran konten pornografi oleh anak di media sosial, seperti yang terjadi pada kasus "Vina Garut" pada 2019 lalu. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap fenomena pelanggaran pidana penyebaran konten pornografi oleh anak, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus penyebaran konten pornografi oleh anak harus dilihat secara khusus baik dari perspektif UU Pornografi, UU ITE, maupun UU SPPA. Meski secara perbuatan telah memenuhi unsur pidana, penanganan ABH dalam kasus ini harus mengedepankan perspektif keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, alih-alih sekadar penjeraan. Rehabilitasi psikososial, diversi, dan pendampingan intensif perlu dieksplorasi sebagai alternatif penanganan untuk memulihkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.
ANALISIS HUKUM DAN EFEKTIVITAS SKEMA BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
Penelitian terkait Build Operate Transfer (BOT) menggunakan metodologi riset hukum normatif dengan analisis berbasis hukum dan perbandingan untuk menelaah struktur regulasi BOT di Indonesia serta membandingkannya dengan penerapan di negara-negara ASEAN lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BOT terbukti efektif dalam mengatasi defisit anggaran infrastruktur, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Saat ini Indonesia masih belum mempunyai regulasi spesifik dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sistem BOT, berbeda dengan beberapa negara ASEAN yang memiliki kerangka hukum lebih komprehensif. Keterbatasan ini berdampak pada ketidakjelasan definisi, mekanisme pelaksanaan, dan perlindungan kepentingan publik. Untuk mengoptimalkan implementasi BOT, diperlukan penyempurnaan kerangka hukum dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara ASEAN, peningkatan transparansi, pengaturan detail pembagian risiko, serta proses tender yang lebih transparan. Dengan perbaikan sistem dan regulasi yang komprehensif, BOT berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengatasi defisit infrastruktur di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan kembali menjadi sorotan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan, dengan berfokus pada PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) di Bengkalis, Riau. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski telah ada perkembangan signifikan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukumnya masih menghadapi kendala, mulai dari kompleksitas pembuktian, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, hingga pengaruh kepentingan ekonomi politik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya optimalisasi penegakan hukum lingkungan melalui capacity building bagi aparat, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan lembaga independen dalam pengawasan.
TINJAUAN REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL
Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan, khususnya ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana seperti pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengeksplorasi gagasan rekonstruksi hukum yang lebih berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis dua kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensi untuk merekonstruksi hukum pidana agar lebih responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepentingan korban. Penelitian ini menawarkan gagasan rekonstruksi hukum pidana yang holistik, meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, dan pemidanaan yang lebih rehabilitatif.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)
Setiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafat pada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Kedudukan ahli waris pengganti pada sistem hukum waris perdata memiliki peran yang signifikan, terutama ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan telah meninggal dunia terlebih dulu dibandingkan pewaris. Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap kedudukan hukum serta hak-hak dari ahli waris pengganti sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdata, dan juga mengulas bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan putaka dengan mengumpulkan informasi dan data penelitian bahanbahan hukum tertulis. Dalam sengketa Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim dalam putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUHPerdata, anak dari ahli waris yang telah wafat memperoleh posisi sebagai pengganti orang tuanya dan berhak atas bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap asas substitusi dalam pewarisan, guna menjamin keadilan dalam distribusi harta waris serta kesinambungan hak waris. penelitian ini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Negeri No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam Pertimbangannya hakim memutuskan bahwa tidakan yang dilakukan penggugat merupakan tindakan melawan hukum dengan menguasai seluruh harta Warisan yang seharusnya diberikan juga sebagain kepada ahli waris pengganti yang menggantikan Almarhum ahli waris sah.
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN di JAKARTA Prespektif Hukum dan Kesehatan
Pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan, seperti yang terjadi pada kasus pelaku berinisial AA, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus ini, AA, yang berusia 26 tahun, melakukan pembunuhan terhadap FDH, seorang pengurus saksi-saksi Yehuwa, pada 26 September 2023. Motivasi di balik tindakan tersebut adalah penolakan FDH untuk membantu AA yang merasa diguna-guna. Meskipun AA mengalami gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia, ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enambelas) tahun setelah hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kemampuannya untuk bersosialisasi selama rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan hakim dalam menangani kasus pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan dan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada norma hukum dan analisis terhadap putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AA mengalami gangguan kejiwaan, hukum tetap berlaku dan pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya, dengan pertimbangan yang adil dan seimbang antara keadilan bagi korban dan kondisi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya penanganan kasus serupa dengan pendekatan yang holistik, mengingat kompleksitas gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap perilaku individu.
ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG)
Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, Penelitian ini bertujuan untuk memberi perngetahuan mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Tulungagung, serta bagaimana penindakan hukum bagi para penyalahguna narkotika di Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya penyalahguna narkotika disebabkan oleh keinginan pribadi yang kuat serta ketersediaan narkotika secara illegal yang cukup banyak di Masyarakat meskipun secara sembunyi-sembunyi diperdagangkannya namun sangat mudah dijumpai oleh pelanggannya. Selain itu artikel ini juga membahas bagaimana penindakan terhadap penyalahguna narkotika di Tulungagung, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.
REFORMA AGRARIA MENGENAI PENYELESAIAN SENGKETA TANAH AKIBAT TINDAK PIDANA MAFIA TANAH DI INDONESIA
Penelitian ini menyelidiki fenomena ancaman terhadap kedaulatan pangan Indonesia yang disebabkan oleh tindakan mafia berbasis lahan. Mafia tanah adalah kelompok atau jaringan yang mengatur pengelolaan tanah secara ilegal dengan berbagai cara, antara lain dengan memalsukan dokumen kepemilikan, merampas tanah secara paksa, dan melakukan spekulasi tanah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan penelitian literatur dan analisis dokumen untuk mengidentifikasi pola aktivitas mafia tanah dan dampaknya terhadap sektor pertanian dan ketahanan pangan nasional. Penelitian menunjukkan bahwa praktik mafia tanah menyebabkan berkurangnya lahan produktif untuk pertanian, konflik agraria, dan menghambat akses petani terhadap lahan pertanian. Hal ini berimplikasi serius terhadap produksi pangan nasional dan mengancam upaya Indonesia menuju kedaulatan pangan. Studi ini merekomendasikan peraturan pertanahan yang lebih kuat, penegakan hukum yang lebih ketat, dan reformasi kebijakan pertanian untuk melindungi lahan pertanian dan memberi petani akses terhadap sumber daya produktif.
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit bank serta perlindungan hukum bagi debitur dari perspektif yuridis. Permasalahan utama yang dibahas adalah ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur, penggunaan klausul baku yang merugikan, kurangnya transparansi informasi, serta implementasi perlindungan hukum yang masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 2471 K/Pdt/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 314/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit bank sering kali disusun secara sepihak oleh bank tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang melanggar ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaksanaan eksekusi agunan yang tidak mempertimbangkan kondisi debitur bertentangan dengan asas proporsionalitas yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengawasan dari OJK terhadap praktik perjanjian kredit juga belum maksimal, sementara rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan debitur memperparah kondisi ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dari OJK, penerapan regulasi yang lebih tegas terhadap klausul baku dan kewajiban transparansi informasi, serta peningkatan edukasi literasi hukum dan keuangan bagi debitur. Dengan langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi debitur dapat berjalan optimal dan praktik perjanjian kredit bank dapat lebih adil dan transparan.
TINJUAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN SOSIAL MEDIA UNTUK PROSTITUSI ONLINE
Kemajuan teknologi informasi telah membawa perubahan signifikan dalam interaksi sosial manusia. Sayangnya, tidak semua dampak dari perkembangan ini positif. Salah satu konsekuensi negatifnya adalah munculnya praktik prostitusi online yang memanfaatkan media sosial sebagai sarana transaksi. Penelitian ini mengkaji penyalahgunaan media sosial untuk prostitusi online dengan fokus pada penggunaan aplikasi MiChat, serta menelaah penerapan hukum pidana dalam kasus tersebut. Studi kasus dilakukan atas pengungkapan praktik prostitusi online oleh Subdit IV Renakta Ditreskrimum Polda Lampung pada November 2024. Data dikumpulkan melalui studi pustaka, analisis berita, dan dokumen kepolisian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski regulasi hukum telah ada, celah dalam penerapan hukum serta metode pengumpulan bukti digital menghambat penegakan hukum yang efektif. Implikasi penelitian ini mendorong perlunya penyempurnaan regulasi dan peningkatan koordinasi antar lembaga dalam menangani kejahatan siber.
ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENERAPAN PASAL 378 KUH PIDANA TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN
Penelitian ini mengkaji penerapan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam penanganan tindak pidana penipuan di Indonesia, dengan fokus khusus pada kasus PT Jouska Financial Indonesia tahun 2020-2021. Melalui pendekatan yuridis normatif dan studi kasus, penelitian ini menganalisis interpretasi unsur-unsur delik penipuan, yaitu "rangkaian kebohongan", "tipu muslihat", "nama palsu", dan "keadaan palsu" dalam praktik peradilan. Hasil penelitian menunjukkan adanya tantangan dalam penerapan Pasal 378 KUHP terhadap modus penipuan modern, terutama yang dilakukan melalui platform digital dan investasi. Studi kasus PT Jouska mengungkapkan kesenjangan regulasi dalam pengawasan jasa konsultan keuangan dan perlindungan investor ritel. Penelitian menyimpulkan perlunya reformulasi ketentuan hukum tentang penipuan yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi serta penguatan literasi keuangan masyarakat sebagai upaya preventif. Harmonisasi antara KUHP dengan Undang-Undang Pasar Modal dan UU Perlindungan Konsumen sangat diperlukan untuk mengatasi kompleksitas tindak pidana penipuan di era digital.
KAJIAN YURIDIS PELAKSANAAN PENDAFTARAN PERCEPATAN SERTIPIKAT TANAH WAKAF DI KECAMATAN JOGOROGO KABUPATEN NGAWI
Wakaf merupakan satu ibadah yang amalannya tidak akan terputus bahkan setelah seseorang tersebut meninggal dunia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana pelaksaan program percepatan sertifikasi wakaf di Kecamatan Jogorogo dengan ditelaah melalui metode penelitian yuridis empiris menggunakan pendekatan sosiologis yakni melakukan beberapa cara teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, untuk mendapatkan kekuatan hukum atas tanah yang diwakafkan maka harus dibuatkan suatu akta oleh Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), apabila tanah wakaf telah memiliki sertipikat maka tanah tersebut tidak dapat diubah peruntukkannya. Hasil dari penelitian ini menunjukkan tingkat pemahaman dan pengetahuan masyarakat masih rendah terkait pembiayaan serta alur sertifikasi tanah wakaf, sehingga program percepatan sertifikasi tanah wakaf di Kecamatan Jogorogo masih belum dapat dilakukan secara optimal. Untuk itu menjadi penting untuk dilaksanakan sosialisasi program percepatan sertifikasi tanah wakaf oleh Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Ngawi berkordinasi dengan lembaga lain seperti Pemerintah, Kementerian Agama dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang bertujuan menumbuhkan kesadaran masyarakat dan merangsang sistem kepedulian sehingga masyarakat pun ikut memberikan perhatian lebih pada pentingnya sertifikasi tanah wakaf.
Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, Penelitian ini bertujuan untuk memberi perngetahuan mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Tulungagung, serta bagaimana penindakan hukum bagi para penyalahguna narkotika di Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya penyalahguna narkotika disebabkan oleh keinginan pribadi yang kuat serta ketersediaan narkotika secara illegal yang cukup banyak di Masyarakat meskipun secara sembunyi-sembunyi diperdagangkannya namun sangat mudah dijumpai oleh pelanggannya. Selain itu artikel ini juga membahas bagaimana penindakan terhadap penyalahguna narkotika di Tulungagung, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia. Kata Kunci : Faktor, Narkotika, Penyalahgunaan
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP GUGATAN PERCERAIAN DIKARENAKAN TERGUGAT TERLALU EMOSIONAL (Studi Putusan Nomkr : 99/Pdt.G/2024/PN TJK)
Perkawinan adalah institusi sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang memiliki tujuan untuk membentuk hubungan keluarga yang sejahtera, dengan landasan Ketuhanan YME. Meskipun demikian, dalam praktiknya, konflik di rumah tangga sering kali berakhir pada perceraian. Artikel ini membahas persyaratan perkawinan yang harus dipenuhi oleh calon mempelai serta peran hukum dalam mengatur hubungan antar individu dalam perkawinan. Metode Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif, yaitu pendekatan untuk menganalisis hukum berdasarkan norma-norma hukum tertulis yang berlaku. Melalui analisis perkara Nomor 99/Pdt.G/2024/PN Tjk, ditemukan bahwa pentingnya kehadiran kedua belah pihak dalam proses hukum dan pemenuhan syarat-syarat hukum dalam perceraian. Hakim dalam perkara tersebut memutuskan dengan mengedepankan asas keadilan dan keselarasan hukum perdata. Artikel ini juga memberikan saran untuk memperkuat sosialisasi mengenai hak dan kewajiban pasangan dalam rumah tangga serta mengoptimalkan lembaga mediasi keluarga sebagai langkah preventif untuk mencegah perceraian. Diharapkan, pemahaman yang lebih baik tentang hukum perkawinan dapat menciptakan keluarga yang lebih harmonis dan mengurangi angka perceraian di Indonesia. Kata kunci: perkawinan, hukum perdata, perceraian, mediasi keluarga, hak dan kewajiban pasangan.
PERTIMBANGAN HAKIM TERHADAP KASUS TINDAK PIDANA JUDI TOTO GELAP (TOGEL)
Judi toto gelap (togel) merupakan salah satu bentuk perjudian yang sangat populer di masyarakat, khususnya di kalangan pelanggar hukum, dan telah menjadi isu sosial, ekonomi, serta hukum yang kompleks di Indonesia. Praktik ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga menimbulkan dampak negatif terhadap moralitas dan kesejahteraan sosial. Dalam konteks penegakan hukum, keputusan hakim memainkan peran penting dalam memberikan efek jera sekaligus keadilan bagi pelaku. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pertimbaangan hakim dalam memberikan hukuman pidana terhadap praktik tindak pidana judi toto gelap (togel). Melalui pendekatan kualitatif, penelitian ini mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan hakim dan landasan teori yang digunakan dalam pengembangan hukum. Pembahasan dalam penelitian ini mencakup analisis faktor sosial, ekonomi, dan hukum yang memengaruhi keputusan hakim, serta penerapan teori-teori hukum seperti utilitarianisme, teori keadilan, dan teori pragmatis. Temuan penelitian menunjukkan bahwa pertimbangan hakim tidak hanya dipengaruhi oleh aspek yuridis, tetapi juga oleh faktor sosiologis dan filosofis, seperti latar belakang sosial-ekonomi pelaku dan dampak sosial dari perjudian terhadap masyarakat. Kata kunci : Hukuman Pidana, Judi Toto Gelap, Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN SALAH TANGKAP OLEH KEPOLISIANDITINJAU DARI PERSPEKTIF HAM
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban salah tangkap oleh pihak kepolisian, dilihat dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Salah tangkap terhadap anak berpotensi melanggar hak-hak dasar mereka, dan dalam konteks ini, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai perlindungan yang diberikan oleh hukum untuk menghindari dampak negatif terhadap anak tersebut. Penelitian ini mengidentifikasi dua isu utama, yaitu pertama, bagaimana perlindungan hukum bagi anak korban salah tangkap dari perspektif HAM, dan kedua, bagaimana jaminan ganti kerugian serta rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap dapat diberikan. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan perlindungan anak dan HAM. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya perlindungan dalam bentuk hukum, baik melalui konvensi internasional maupun peraturan nasional, pelaksanaan perlindungannya masih menghadapi berbagai kendala, baik dari sisi prosedural maupun implementasi di lapangan. Selain itu, jaminan ganti kerugian dan rehabilitasi bagi anak korban salah tangkap masih terbatas, memerlukan perhatian lebih dalam rangka memenuhi hak anak yang telah dilanggar. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Anak, Salah Tangkap, Hak Asasi Manusia, Ganti Kerugian, Rehabilitasi.
PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUSKAN PERKAWINAN BEDA AGAMA PADA PENETAPAN NOMOR 91/PDT.P/2022/PN BKS
Penelitian ini membahas menegai izin perkawinan beda agama yang diberikan Pengadilan Negeri Bekasi melalui Putusan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks. Dalam putusan tersebut, pasangan yang berbeda agama diberikan izin guna melaksanakan perkawinan, meskipun isu ini bertentangan atas ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, dalam hal mensyaratkan yang menyatakan perkawinan hanya boleh dilaksanakan oleh pasangan seagama. Tujuan dari penelitian ini ialah guna memahami dan melaksanakan analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan permohonan perkawinan beda agama pada penetapan Nomor 91/Pdt.P/2022/PN Bks. Metode yang dipakaimelalui penelitian ini ialah penelitian normatif, melalui memakai pendekatan perundang-undangan (statute approach), konseptual (conceptual approach), dan kasus (case approach), guna melaksanakan analisis putusan-putusan pengadilan yang relevan serta bagaimana hakim memutuskan perkara serupa. Hasil penelitian menampilkan meskipun hukum yang ada melalui jelas melarang perkawinan beda agama, pengadilan dalam pertimbangannya lebih mengedepankan nilai keadilan dan hak asasi manusia, yang memungkinkan perkawinan beda agama guna dipertimbangkan dan diberikan izin. Meskipun Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan melalui tegas menetapkan perkawinan hanya boleh dilaksanakan antara pasangan seagama, pertimbangan hakim menampilkan adanya penafsiran yang lebih fleksibel terhadap norma hukum yang berlaku. Kata kunci: Perkawinan beda agama, Pertimbangan, Hakim.
URGENSI HAK MEMILIH BAGI MILITER: SEBUAH IKHTIAR MENUJU DEMOKRASI INDONESIA YANG TERBUKA
Negara Indonesia termasuk sebagai negara hukum yang menjadikan konstitusi sebagai hirarki tertinggi, yang artinya setiap individu yang berada di wilayah Indonesia terikat pada hukum begitupun dengan penguasa atau pemerintahannya. Jika kita lihat prinsip demokrasi tersebut maka pembatasan kekebasan politik Militer akan membuat Prinsip persamaan politik menjadi sebuah masalah yang timbul dalam demokrasi Indonesia. Dimana, setiap rakyat atau warga negara berhak atas kesempatan dalam partisipasi proses pemilihan politik. seharusnya jika reformasi benar menjadikan indonesia sebagai negara demokrasi maka sebaiknya tidak terjadi tebang pilih ataupun tindakan tidak fair terhadap militer hanya karena truma masa lalu yang dialami para reformis mengingat inti dari demokrasi ialah hak asasi manusia. Sewajarnya demokrasi di indonesia harus didewasakan dan terbuka untuk semua kalangan. Secara normatif hak memilih bagi militer di dijamindalam konstitusi namun, dalam kenyataannya negara justru melakukan hal yang bertentangan dengan perundang-undangan. Selayaknya ilmu pengetahuan yang senantiasa bersifat netral maka demokrasi pun harusnya demikian. Penelitian ini memakai metode penelitian normatif atau pendekatan hukum normatif. Perkembangan pengaturan hak pilih Militer dalam pelaksannan pemilu, dibagi menjadi 3 masa perkembangan, yakni masa Orde Lama, Orde Baru dan Masa Reformasi. Dari sudut pandang pemerintah, pengaturan hak memilih dan dipilih dalam pemilihan umum pada dasarnya ialah usaha untuk mendapatkan kepastian hukum. Pengaturan hak politik dan hak pilih Militer dari kacamata Hak Asasi Manusia merujuk pada aturan hukum tentang hak politik Militer, yang nampaknya membatasi ataupun melarang hak pilih dan hak mencalonkan diri pada pemilihan umum Perlu diatur kembali hak-hak Militer dengan tujuan mengatasi kemerosotan/kemunduran hak-hak dan nilai-nilai demokrasi, hak kemanusiaan dan bentuk penghormatan kepada konstitusi warga Negara sebagaimana yang dikelola pendiri bangsa melalui Undang-Undang DasarNegara Republik Indonesia Tahun 1945. Kata kunci: Kebebasan Politik, Militer, Hak Asasi Manusia
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN POLISI PADA SAAT DEMONSTRASI
Demonstrasi, sebagai bentuk untuk menyampaikan pendapat, dilindungi oleh dasar hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Namun, ketegangan sering terjadi antara hak publik untuk berdemonstrasi dan tugas kepolisian dalam menjaga ketertiban umum, yang kerap berujung pada kekerasan terhadap demonstran. Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi saat demonstrasi, menggunakan pendekatan hukum normatif. Studi ini mengevaluasi perlindungan preventif dan represif serta menganalisis tantangan yang dihadapi korban dalam mengakses keadilan dan menuntut akuntabilitas aparat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan oleh polisi tidak hanya melanggar hukum nasional tetapi juga bertentangan dengan ICERD, CAT, ICPPR, Deklarasi Universal Hak-hak dasar manusia dan pedoman utama tentang penggunaan kekuatan serta senjata api oleh pejabat yang melaksanakan tugas penegakan hukum, bagi Penegak Hukum yang mengharuskan proporsionalitas dan pengendalian dalam penggunaan kekuatan. Penelitian ini mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum bagi korban kekerasan polisi pada saat demonstrasi di Indonesia dan menghasilkan upaya hukum untuk melindungi korban kekerasan polisi. Meskipun hak untuk berdemonstrasi dijamin konstitusi, mekanisme upaya yuridis untuk melindungi pihak yang dirugikan yang mana dilakukan polisi masih sangat terbatas, sehingga banyak demonstran kesulitan memperoleh akses keadilan. Akuntabilitas aparat kepolisian dalam menangani demonstrasi sangat lemah, dengan banyaknya kasus kekerasan yang tidak diusut tuntas. Selain itu, penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi dalam situasi demonstrasi sering kali tidak proporsional juga bertolak belakang dengan nilai-nilai hak asasi manusia. Meskipun ada upaya reformasi kepolisian, pendekatan berbasis hak asasi manusia dan non-kekerasan dalam penanganan massa belum sepenuhnya diterapkan. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Kekerasan Polisi, Demonstrasi, Hak Asasi Manusia, Reformasi Kepolisian.
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU WANITA PIDANA TERHADAP PELAKU PENCABULAN ANAK DIBAWAH UMUR
Pencabulan adalah semua perbuatan yang berkenaan dengan kehidupan di bidang seksual yang melanggar kesusilaan (kesopanan). Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggolongkan tindak pidana pencabulan kedalam tindak pidana kesusilaan. Tindak pidana pencabulan saat ini banyak terjadi dan sangat memperhatinkan. Anak yang melakukan tindak pidana sudah selayaknya jika diberikan sanksi yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku.Tujuan penelitian yang dilakukan penulis ini untuk mengetahui bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu menggunakan bahan kepustakaan. Undang-Undang perlindungan anak memberikan kerangka payung yang sangat bermanfaat memberikan perlindungan bagi sebagian besar anak-anak rentan/rawan. Salah satu kekuatan Undang-Undang ini adalah sanksi yang jelas dan tegas terhadap siapa saja yang melakukan pelanggaran terhadap hak anak.Sehingga, perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana pencabulan dapat dilaksanakan dengan baik. Kata Kunci: Pencabulan, Perlindungan Anak
PENEGAKAN HUKUM DALAM TINDAK PIDANA PENGALIHAN OBJEK JAMINAN FIDUSIA OLEH DEBITUR MELALUI PENDEKATAN RESTORATIF JUSTICE
Kejahatan fidusia merupakan salah satu bentuk penipuan yang merugikan pihak tertentu, terutama dalam konteks hubungan kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan pendekatan restoratif justice dalam penyelesaian kasus-kasus kejahatan fidusia. Pendekatan ini menekankan pemulihan kerugian bagi korban dan kesadaran pengembangan serta tanggung jawab pelaku, alih-alih hanya menghukum. Metode yang digunakan meliputi analisis kualitatif atas kasus-kasus yang telah diselesaikan melalui pendekatan ini serta wawancara dengan para praktisi hukum dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restoratif justice dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian kejahatan fidusia, dengan mengurangi tingkat konflik dan menciptakan dialog antara korban dan pelaku. Kesimpulan ini memberikan rekomendasi bagi lembaga penegak hukum dan praktisi untuk mengadopsi pendekatan ini sebagai cara untuk menciptakan keadilan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Kata Kunci: kejahatan fidusia, keadilan restoratif, penyelesaian penyelesaian,
ANALISIS PELRTIMBANGAN HAKIM DALAM MELMELRIKSA DAN MELMULTULS PADA PELRKARA TINDAK PIDANA LALULLINTAS DI PELNGADILAN NELGELRI MOJOKELRTO ( PULTULSAN NOMOR : 273/PID.SULS/2017/PN.MJK)
Timbullnya masalah lalul lintas suldah melrulpakan salah satul masalah yang belrkelmbang selirama delngan pelrkelmbangan dan pelmbangulnan masyarakat. Antara lain adalah masalah pellanggaran lalul lintas yang celndelrulng melngakibatkan timbullnya keltidaktelrtiban dan kelcellakaan dalam masyarakat. Pellanggaran lalul lintas melrulpakan sulatul keladaan dimana telrjadi keltidakselsulaian antara atulran dan pellaksanaan. Ulndang-Ulndang Nomor 22 Tahuln 2009 telntang Lalul Lintas dan Angkultan Jalan (UlUl LLAJ) melnelrangkan, bahwa keltelrtiban lalul lintas dan angkultan jalan adalah sulatul keladaan belrlalul lintas yang belrlangsulng selcara telratulr delngan hak dan kelwajiban seltiap pelnggulna jalan.. Meltodel pelnellitian yang dipelrgulnakan ulntulk melnjawab pelrmasalahan yang ada dalam skripsi ini adalah meltodel pelndelkatan Yulridis Normatif ataul meltodel hulkulm pelnellitian Hulkulm Normatif ( pelnellitian hulkulm kelpulstakaan ) yang dilakulkan delngan cara telrlelbih dahullul melnelliti bahan-bahan kelpulstakaan yang rellelvan delngan pelrmasalahan yang ditelliti dan melngacul kelpada ilmul hulkulm yang telrdapat dalam pelratulran pelrulndang-ulndangan, asas-asas hulkulm dan pelndapat ahli hulkulm maulpuln praktisi hulkulm. Kata Kunci : Tindak Pidana, Lalu Lintas, Pengadilan Mojokerto
BAGAIMANA AKIBAT HUKUM GAGAL BANGUN APARTEMEN OLEH DEVELOPER
Seringkali transaksi jual beli yang terjalin antara pihak developer dan konsumen dilakukan sebelum apartemen itu telah berdiri hal ini dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih terjangkau. Maka dalam hal ini dibuatlah perjanjian jual beli yang bertujuan untuk mengikatkan diri hal ini telah termaktub dalam Pasal 1457 Kitab UndangUndang Hukum Perdata. Persoalan akan menjadi muncul pada saat ditengah-tengah pembangunan apartemen tersebut berhenti dimana developer tidak dapat menyerahkan apartement secara utuh kepada pihak konsumen yang telah melakukan pembayar dengan lunas. Sebagai contoh ialah seperti contoh kasus yang telah dihadapi oleh puluhan konsumen dari gagal bangunnya apartemen Puri City yang dimana berhenti dipertengahan proses pembangunan yang berada di kawasan MERR JL Raya Gunung Anyar Tengah Surabaya. Dari pemaparan tersebut maka penulis ingin meninjau apsaja akibat hukum gagal bangun apartemen oleh developer, Penelitian ini ialah penelitian Hukum Normatif, Metode Pendekatan dalam peneilitian ini yakni pendekatan perundang-udangan yang biasa disebut (statue approach) dan pendekatan konseptual atau (conceptual approach). Developer yang telah gagal dalam memenuhi kewajibannya (perstasinya) berdasarkan hukum perdata biasa disebut dengan wanprestasi. Bentuk wanprestasi sendiri meliputi tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat dengan waktu yang ditentukan, memenuhi prestasi tetapi keliru atau salah, memenuhi sesuatu yang dilarang dalam perjanjian tersebut, akibat dari wanprestasi tersebut ialah gugatan perdata yang dimana akan diminta memberikan ganti rugi, baik materiil maupun inmateriil. Kata Kunci : Developer, Konsumen, Wanprestasi
SISTEM HUKUM CAMPURAN: PENGARUH CIVIL LAW DAN COMMON LAW DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA
Indonesia memiliki sistem hukum yang lebih cenderung mengarah pada sistem hukum civil law. Akan tetapi, pada waktu tertentu Indonesia juga menggunakan sistem hukum common law. Misalnya, dalam membahas hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana maupun hubungan internasional Indonesia dengan negara lain. Dengan adanya kondisi ini, akhirnya Indonesia memiliki sistem hukum campuran. Penelitian ini dilakukan dengan stuudi pustaka memfokuskan pada pembahasan mengenai pengaruh civil law dan common law dalam sistem hukum Indonesia. Pengaruh dari kedua sistem hukum tersebut tidak bisa dipungkiri untuk terjadi karena Indonesia adalah negara yang majemuk masyarakatnya, sehingga sistem hukum yang berlaku juga dapat beragam sesuai dengan permasalahan hukum yang dihadapi. Sistem hukum campuran di Indonesia penting untuk mendukung reformasi hukum yang relevan dengan kebutuhan lokal dan global. Kata Kunci : Pengaruh, Civil Law, Common Law, Sistem Hukum Indonesia
TANGGUNG JAWAB HUKUM SUAMI ISTRI TERHADAP UTANG PERJANJIAN KREDIT YANG TIMBUL SEBELUM PERJANJIAN PISAH HARTA
Hasil penelitian menunjukkan bahwasannya tanggung jawab hukum terhadap utang yang timbul sebelum perjanjian pisah harta tetap melekat pada kedua belah pihak, kecuali ada perjanjian khusus antara kreditur dan debitur yang membatasi tanggung jawab pada salah satu pihak. Perjanjian pisah harta yang dibuat setelah perjanjian kredit tak secara otomatis membebaskan salah satu pihak dari tanggung jawab utang yang telah ada. Solusi hukum yang ideal ialah dengan menyertakan klausul dalam perjanjian kredit yang memberikan fleksibilitas guna mengakomodasi perubahan status harta debitur, serta melakukan revisi terhadap peraturan terkait guna memberikan kejelasan hukum yang lebih baik dalam hal ini. Kata Kunci: Perjanjian Pisah Harta, Tanggung Jawab Hukum, Utang Perjanjian Kredit
PRINSIP KEPATUTAN DAN KEWAJARAN DALAM MELAKSANAKAN CSR DI INDONESIA TERHADAP KEMANFAATAN LINGKUNGAN DAN MASYARAKAT
Corporate Social Responsibility (CSR) di Indonesia seringkali hanya dilakukan sebagai formalitas tanpa pedoman jelas terkait Prinsip Kepatutan dan Kewajaran. Artikel ini bertujuan menganalisis penerapan prinsip tersebut dalam pelaksanaan CSR untuk memastikan keseimbangan antara tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, mengacu pada Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012. Teori Keadilan dan Kemanfaatan serta studi kasus penerapan CSR di Indonesia menjadi kerangka analisis utama. Hasil pembahasan menunjukkan adanya celah regulasi dalam menetapkan parameter kepatutan dan kewajaran, sehingga pelaksanaan CSR sering terbatas pada pemenuhan administratif. Kesimpulan menyarankan perlunya harmonisasi regulasi, pedoman teknis yang lebih jelas, dan peningkatan pengawasan untuk memastikan pelaksanaan CSR yang transparan, berkelanjutan, dan sesuai prinsip kepatutan dan kewajaran Kata Kunci: Corporate Social Responsibility (CSR); Kepatutan; Kewajaran.
ANALISIS MAKNA FRASA "PENYIKSAAN SEKSUAL" DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
Indonesia sebagai negara hukum mempunyai peran krusial menegakan keadilan dan keteraturan, Serta menjamin adanya kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat tanpa adanya ketimpangan sosial dan perbedaan gender berdasarkan Hak Asasi Manusia. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) perlu dilakukan suatu penelitian lebih dalam, dengan tujuan untuk membantu melawan kejahatan seksual. Salah satunya pada jenis kekerasan seksual yang disebutkan dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, pada huruf f yaitu “Penyiksaan Seksual”. Penelitian ini membahas kajian yang lebih dalam tentang Penyiksaan seksual sebagai jenis kekerasan seksual dengan menggunakan jenis penelitian normatif dengan pendekatan konseptual, yang bertujuan untuk menjawab makna frasa “Penyiksaan seksual” karena tidak adanya penjelasan lebih pada undang-undang tersebut. Penelitian ini dilakukan sesuai dengan kaidah-kaidah yang terdapat pada Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta Undang-undang yang berkaitan dengan Kekerasan seksual lainnya. Hasil dari pembahasan penelitian ini terdapat dua yang pertama yaitu memberikan kejelasan makna atau definisi terkait penyiksaan seksual yang ada pada Pasal 4 ayat (1) huruf f Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Serta untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum yang dapat digunakan oleh negara untuk melindungi korban penyiksaan seksual dengan melakukan perbandingan Peraturan Perundang-undangan dengan Konvensi Internasional. Kata kunci: Penyiksaan seksual, Tindak Kekerasan seksual, Hak Asasi Manusia, Perlindungan hukum.
PERKEMBANGAN HUKUM PENYANDANG AUTISME DI INDONESIA
Pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme adalah isu penting dalam hukum pidana, terkait dengan kemampuan individu untuk memahami tindakan dan konsekuensinya, yang dipengaruhi oleh kondisi medis dan psikologis mereka. Autisme, sebagai gangguan perkembangan saraf, mempengaruhi komunikasi, interaksi sosial, dan perilaku, sehingga mempengaruhi pemahaman mereka terhadap norma hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep pertanggungjawaban pidana bagi penyandang autisme di Indonesia, dengan menganalisis peraturan hukum, prinsip dasar hukum pidana, dan praktik peradilan. Pasal 38 dan Pada KUHP baru memberikan pengecualian bagi individu yang tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena gangguan jiwa, namun penerapannya pada penyandang autisme seringkali menimbulkan kesulitan dalam menentukan kapasitas pemahaman mereka. Penelitian ini menekankan pentingnya penilaian medis dan psikologis yang tepat untuk memastikan keputusan pengadilan mempertimbangkan kondisi spesifik terdakwa. Selain itu, penelitian ini merekomendasikan perubahan dalam prosedur hukum agar lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan penyandang autisme, termasuk pelatihan bagi aparat penegak hukum dan mekanisme rehabilitasi yang lebih mendukung, maka sistem peradilan pidana perlu mengedepankan pendekatan yang lebih manusiawi dan adil, serta melindungi hak penyandang autisme dan individu lainnya. Kata Kunci : Pertanggungjawaban Pidana, Penyandang Autisme, Hukum Pidana