Transparansi Hukum Turbo Mode Bikin Geger: Starlight Princess Picu 3 Trigger Beruntun dalam 6 Menit keluaran hk hk lotto situs toto Slot pg Slot pg Slot pg Slot pg slot gacor wangi4d login mahjong https://www.cosyoffices.com/contact/ SBCTOTO slot togel https://foodrecipes.club/about https://bandartoto8.com/ bandar toto macau slot slot gacor thailand Slot Thailand login piket88 situs slot maxslot88 slot777 slot777 toto slot batmantoto batmantoto https://hood-sails.com/about/ slot demo daftar sbobet toto slot togel online coloktoto slot toto togel situs toto sbobet88 depo 5k slot online slot gacor Slot 4D togel spaceman pragmatic play slot gacor 777
EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP FENOMENA GENG MOTOR: TINJAUAN SOSIOLOGI HUKUM BERDASARKAN TEORI KONTROL SOSIAL TRAVIS HIRSCHI DI RUANG PUBLIK
ABSTRAK Fenomena geng motor di Indonesia menggambarkan kesenjangan antara idealitas hukum dan realitas sosial, di mana hukum seharusnya menjaga ketertiban umum, namun dalam praktiknya belum mampu mencegah maraknya perilaku menyimpang di ruang publik. Tindakan kriminal seperti balapan liar, penganiayaan, hingga perusakan menunjukkan lemahnya efektivitas penegakan hukum serta rapuhnya ikatan sosial di kalangan remaja. Kondisi ini menciptakan gap antara pendekatan represif yang dijalankan aparat dengan kebutuhan akan pendekatan sosial yang lebih mendalam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap fenomena geng motor melalui perspektif sosiologi hukum dengan menggunakan teori kontrol sosial Travis Hirschi, serta mengidentifikasi faktor sosial yang memengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridisempiris dengan pendekatan sosiologi hukum melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta mantan anggota geng motor di Bandung dan Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum masih berfokus pada tindakan represif seperti razia dan penindakan pidana, namun belum efektif menekan angka keterlibatan remaja karena lemahnya efek jera dan tidak tersentuhnya akar sosial masalah. Berdasarkan teori Hirschi, melemahnya attachment, commitment, involvement, dan belief menjadi faktor utama penyebab penyimpangan perilaku. Kesimpulannya, penegakan hukum terhadap geng motor belum efektif karena tidak terintegrasi dengan kontrol sosial masyarakat. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah dan aparat penegak hukum mengembangkan model penegakan hukum yang kolaboratif dengan melibatkan keluarga, lembaga pendidikan, dan komunitas lokal untuk memperkuat ikatan sosial serta membangun kesadaran hukum yang berkelanjutan. Kata Kunci : Penegakan Hukum, Geng Motor, Sosiologi Hukum, Teori Kontrol Sosial, Ruang Publik
Copyright (c) 2026 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
IMPLEMENTASI SISTEM REKRUTMEN BADAN AD HOC (PPK DAN PPS) : TANTANGAN DAN HAMBATAN PADA PILKADA TAHUN 2024
ABSTRAK Penelitian ini menganalisis implementasi sistem rekrutmen badan ad hoc dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024 yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Badan ad hoc, khususnya yang terdiri dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS), keduanya memiliki peran penting dalam penyelenggaraan Pilkada. Implementasi Pembaruan sistem rekrutmen ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi, dengan memanfaatkan aplikasi Sistem Informasi Anggota KPU dan Badan Adhoc (SIAKBA) untuk pendaftaran dan seleksi secara online. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dan hambatan, termasuk keterbatasan akses internet, keterlambatan dalam pendaftaran, dan minimnya partisipasi masyarakat yang dapat memengaruhi kualitas rekrutmen serta kurangnya komunikasi dan sosialisasi. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui wawancara dan analisis dokumen terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam sistem rekrutmen, diperlukan upaya lebih lanjut dalam sosialisasi dan pelatihan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat serta memperbaiki kendala teknis yang ada. Dengan demikian, diharapkan proses rekrutmen badan ad hoc dapat berjalan lebih lancar dan menghasilkan penyelenggara pemilu yang berkualitas nantinya. Kata Kunci : Sistem Rekrutmen, Badan Ad hoc, Pilkada
REGULASI SERTIFIKAT ELEKTRONIK DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PELAYANAN PUBLIK DI INDONESIA
Abstrak: Penelitian ini menganalisis regulasi sertifikat elektronik di Indonesia dan implementasinya dalam pelayanan publik. Kajian ini membahas kerangka hukum yang mengatur sertifikat elektronik, tantangan implementasinya, dan dampaknya terhadap efisiensi dan efektivitas pelayanan publik. Analisis kebijakan dan tinjauan pustaka adalah metode penelitian yang digunakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun terdapat regulasi yang mendukung, implementasi sertifikat elektronik dalam pelayanan publik masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya kesadaran masyarakat, infrastruktur teknologi informasi yang belum merata, dan kurangnya koordinasi antar lembaga. Penelitian ini menyarankan peningkatan sosialisasi, pengembangan infrastruktur, dan koordinasi yang lebih baik untuk meningkatkan penerapan sertifikat elektronik dalam pelayanan publik di Indonesia. Keberhasilan implementasi ini berpotensi meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas pelayanan publik. Kata kunci: sertifikat elektronik; pelayanan publik; regulasi; implementasi; Indonesia
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL YANG BERBASIS MANIPULASI PSIKOLOGIS
BSTRAK Kekerasan seksual, yang dapat diartikan sebagai segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana dan perbuatan kekerasan seksual lainnya yang mencakup berbagai jenis tindakan yang merugikan, antara lain termasuk siulan yang merendahkan, bermain mata dengan intensi buruk, memberikan ucapan yang mengandung nuansa seksual yang cabul, memperlihatkan konten pornografi, serta mengekspresikan keinginan seksual secara tidak pantas. Permasalahan dalam penelitian ini yakni bagaimana perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasi psikologis. Korban mengalami kesulitan untuk mendapatkan keadilan karena bentuk kekerasan seksual ini tidak tampak secara fisik, minimnya pemahaman aparat penegak hukum, serta kuatnya stigma sosial yang membuat korban enggan melapor. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundangundangan dan pendekatan konseptual. Penelitian yuridis normatif mengkaji pokok permasalahan berdasarkan kaidah hukum dan norma hukum yang ada di dalam hukum positif, khususnya dalam UU Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual selanjutnya disebut sebagai UU TPKS. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual telah diatur dalam Pasal 67 UU TPKS, yang membahas hak-hak korban. Hak-hak ini mencakup hak untuk mendapatkan penanganan, hak atas perlindungan, serta hak untuk pemulihan. Namun demikian perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual yang berbasis manipulasi psikologis tidak dinyatakan secara tegas dalam undang-undang tersebut. Sehingga jika terjadi tindak pidana kekerasan seksual berbasis manipulasi psikologis maka perlindungan hukum menggunakan Pasal 67 UU TPKS. Berbagai hambatan dalam pelaksanaan hak-hak bagi korban sering kali disebabkan oleh ketidakcukupan sumber daya yang tersedia, kurangnya persepsi di kalangan masyarakat dan penegak hukum perihal kompleksitas kekerasan seksual, serta stigma sosial yang melekat pada para korban. Upaya preventif yang dilakukan dalam konteks ini sangat penting untuk mengurangi incidence kekerasan seksual, terutama pada perempuan dan anak-anak. Berbagai kegiatan perlindungan, edukasi, serta pendampingan diarahkan kepada kelompok rentan ini melalui serangkaian inisiatif yang mengedukasi serta memberdayakan masyarakat. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Kekerasan Seksual, Manipulasi Psikologis
PERAN KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA DALAM UPAYA MENGOPTIMALISASI PEMULIHAN ASET BERUPA KERUGIAN KEUANGAN NEGARA OLEH PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI DITTIPIDKOR BARESKRIM POLRI)
ABSTRAK Pengembalian aset negara hasil tindak pidana korupsi sampai saat ini tidak maksimal, karena di satu sisi pemerintah gencar melakukan pemberantasan korupsi, namun disisi lain, proses pengembaliannya tidak berjalan lancar. Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana peraturan mengenai pemulihan aset terkait tindak pidana korupsi guna mengoptimalisasikan pengembalian kerugian keuangan Negara dan bagaimana tantangan dan hambatan dalam mewujudkan pemulihan aset akibat tindak pidana korupsi guna mengoptimalisasi pengembalian kerugian keuangan Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dan dapat disebut pula dengan penelitian lapangan dengan melakukan wawancara di Dittipidkor Bareskrim Polri. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memainkan peran krusial dalam penegakan hukum dan pemulihan aset negara terkait tindak pidana korupsi melalui Direktorat Tindak Pidana Korupsi (Dittipidkor) Bareskrim. Polri memiliki wewenang luas untuk melakukan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan, serta menerapkan strategi penindakan, pencegahan, dan pendidikan dalam pemberantasan korupsi. Sinergi dengan lembaga lain, seperti KPK, memperkuat efektivitas penegakan hukum. 2) Pemulihan aset dari tindak pidana korupsi menghadapi berbagai tantangan kompleks yang melibatkan aspek hukum, administratif, dan teknis. Proses pembuktian materil sering kali sulit dilakukan, mengingat kejahatan korupsi melibatkan manipulasi dan penyembunyian aset yang canggih. Pengelolaan barang rampasan juga sering terhambat oleh ketidakjelasan dalam kewenangan, prosedur yang tidak konsisten, dan infrastruktur yang belum memadai. Penatausahaan aset yang belum optimal menambah masalah dalam pemulihan kerugian keuangan negara. Kata Kunci : Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pemulihan Aset, Kerugian Keuangan Negara, Tindak Pidana Korupsi.
PERBANDINGAN KEPEMIMPINAN DALAM AL-QUR’AN DENGAN KEPEMIMPINAN NON-MUSLIM
Abstrak Penelitian ini bertujuan melakukan analisis komparatif antara konsep kepemimpinan yang diajarkan dalam Al-Qur'an dan model kepemimpinan Non-Muslim/modern yang dominan dalam literatur manajemen kontemporer. Latar belakang studi ini didorong oleh adanya dualisme pandangan: kepemimpinan Islam yang berakar pada etika transendental dan amanah spiritual (khalīfah), berlawanan dengan model modern yang fokus pada rasionalitas, efektivitas organisasi, dan akuntabilitas legal-formal (misalnya, Transformasional dan Servant Leadership).Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif komparatif (comparative library research), dengan menganalisis isi (content analysis) terhadap ayat-ayat Al-Qur'an yang relevan dan literatur kepemimpinan Barat/universal. Data dianalisis untuk mengidentifikasi definisi, sifat-sifat ideal, sumber otoritas, dan tujuan akhir dari kedua model.Hasil penelitian menunjukkan adanya titik temu universal yang signifikan, terutama dalam penekanan pada visi, integritas, dan pelayanan (servant leadership), serta pentingnya keadilan dan kesejahteraan bagi yang dipimpin. Namun, ditemukan pula perbedaan mendasar. Kepemimpinan Al-Qur'an berakar pada otoritas Ilahi dan menempatkan kepemimpinan sebagai ibadah dengan tujuan mencapai falāh (kesuksesan dunia dan akhirat). Sebaliknya, model Non-Muslim bersumber pada kontrak sosial/legal-formal dan bertujuan utama pada efisiensi organisasi serta kesuksesan duniawi (pragmatisme). Al-Qur'an menawarkan kerangka holistik yang melengkapi model modern dengan fondasi etika dan moral yang kokoh. Kesimpulannya, meskipun model kepemimpinan Non-Muslim unggul dalam aspek manajerial dan sistematis, kepemimpinan Al-Qur'an memberikan dimensi moralitas dan spiritual yang dapat berfungsi sebagai koreksi dan penyempurnaan terhadap model modern, menghasilkan kepemimpinan yang tidak hanya efektif tetapi juga bertanggung jawab secara moral dan transendental. Kata Kunci: Kepemimpinan Islam, Al-Qur'an, Kepemimpinan Modern, Komparatif, Khalīfah, Etika Kepemimpinan.
PERLINDUNGAN PELAKU USAHA LOKAL DALAM KASUS SANY GROUP: TANTANGAN DAN REFORMASI REGULASI PERSAINGAN USAHA
Abstrak Dalam dinamika persaingan bisnis, tidak jarang pelaku usaha melakukan praktikpraktik curang demi memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Kasus Sany Group menjadi contoh nyata, di mana strategi distribusi internal perusahaan yang diskriminatif, menimbulkan hambatan bagi pelaku usaha lokal dalam mengakses pasar secara adil. Perkara No. 18/KPPUL/2024 yang melibatkan Sany Group memperlihatkan dinamika yang kompleks antara praktik bisnis global dan kebutuhan perlindungan terhadap pelaku usaha lokal sebagai bagian dari tanggung jawab negara terhadap terciptanya iklim persaingan usaha yang sehat, adil, dan berkelanjutan. Beberapa perusahaan yang berada dalam kelompok Sany Group terbukti melanggar Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang mencakup Pasal 14 serta Pasal 19 huruf a, b, dan d, melalui praktik integrasi vertikal dan penguasaan pasar. Kasus Sany Group merefleksikan tantangan ganda: pertama, penegakan hukum persaingan usaha yang responsif terhadap praktik diskriminatif; kedua, kebutuhan harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional. RUU Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat diharapkan memperkuat kerangka regulasi yang ada melalui perluasan norma, peningkatan sanksi, serta penguatan otoritas kelembagaan. Studi ini menegaskan urgensi kebijakan yang tidak hanya represif, tetapi juga protektif guna meningkatkan daya saing pelaku usaha lokal di tengah pasar yang semakin terbuka, kompleks, dan terintegrasi secara global. Kata Kunci: Sany Group, KPPU, Pelaku Usaha Lokal
TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PROSES PERADILAN PERDATA DI ERA E-COURT
ABSTRAK Transformasi digital telah menjadi pendorong utama modernisasi di berbagai sektor, tidak terkecuali di bidang hukum dan peradilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses transformasi digital dalam peradilan perdata di Indonesia melalui implementasi sistem E-Court (Peradilan Elektronik). Sejak diluncurkan oleh Mahkamah Agung, khususnya melalui Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, E-Court telah mengubah secara fundamental lanskap administrasi dan proses persidangan. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait E-Court dan dampaknya terhadap hukum acara perdata. Hasil analisis menunjukkan bahwa E-Court, yang mencakup e-Filing, e-Payment, eSummons, dan e-Litigation, berhasil meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas proses peradilan. Implementasi ini secara signifikan memangkas waktu, biaya, dan kompleksitas birokrasi yang sebelumnya menjadi keluhan utama para pencari keadilan. Meskipun demikian, transformasi ini tidak tanpa tantangan. Kesenjangan digital (digital divide), masalah keamanan siber, dan kebutuhan adaptasi sumber daya manusia (hakim, panitera, advokat, dan masyarakat) menjadi hambatan utama yang harus diatasi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa E-Court adalah langkah progresif yang krusial untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan, namun optimalisasinya memerlukan komitmen berkelanjutan terhadap infrastruktur, keamanan data, dan pengembangan kapasitas SDM. Kata Kunci : Transformasi Digital, E-Court, Peradilan Perdata, Efisiensi Peradilan, Akses Keadilan.
KOHABITASI DALAM KUHP 2023: ANALISIS HUKUM PIDANA TERHADAP PERUBAHAN NORMA SOSIAL DI INDONESIA
Universitas Palangka Raya ABSTRAK Penelitian ini membahas fenomena kriminalisasi kohabitasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) 2023 yang menimbulkan kontroversi di tengah perubahan norma sosial masyarakat Indonesia. Kohabitasi atau hidup bersama tanpa ikatan perkawinan menjadi salah satu bentuk perilaku sosial yang mengalami pergeseran makna, dari yang semula dianggap tabu menjadi realitas yang semakin sering dijumpai, terutama di wilayah perkotaan. Namun, KUHP 2023 justru mengkriminalisasi praktik tersebut dengan dasar penegakan moral publik dan perlindungan nilai-nilai keluarga. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, serta dilengkapi dengan analisis sosiologis terhadap dinamika norma sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketentuan pidana mengenai kohabitasi menimbulkan ketegangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, serta berpotensi bertentangan dengan prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas privasi dan kebebasan personal. Selain itu, penerapannya dapat menimbulkan disparitas hukum antarwilayah dan membuka peluang stigmatisasi sosial terhadap individu. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya peninjauan kembali kriminalisasi kohabitasi melalui pendekatan hukum yang lebih humanistik dan proporsional, dengan mengedepankan nilai-nilai keadilan sosial, pluralisme budaya, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam konteks hukum pidana nasional. Kata Kunci : KUHP 2023, Kohabitasi, Hukum pidana, Norma sosial.
PERLINDUNGAN HUKUM PEREMPUAN KORBAN REKAYASA KONTEN PORNOGRAFI DIGITAL
ABSTRAK Penelitian ini membahas perlindungan hukum bagi perempuan korban rekayasa konten pornografi digital, khususnya melalui teknologi deepfake yang semakin marak digunakan untuk merugikan individu. Dampak dari kejahatan ini tidak hanya mencederai reputasi korban, tetapi juga menimbulkan trauma psikologis, depresi, hingga stigma sosial yang berkepanjangan. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan menelaah peraturan perundang-undangan, literatur, serta analisis hukum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi di Indonesia, seperti UU Pornografi dan UU ITE, memberikan dasar hukum, tetapi belum secara spesifik mengatur rekayasa konten digital sehingga menimbulkan celah hukum. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta penguatan literasi digital untuk mencegah dan melindungi korban secara lebih efektif. Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Korban Perempuan, Konten Pornografi Digital
Anak Agung Ayu Ngurah Tini Rusmini Gorda
MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN
ABTRAK Penelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah untuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPN dalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa JPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJS Ketenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPN berperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikan terlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan. Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata, Jaminan Sosial.
PERAN KEJAKSAAN DALAM PENYITAAN ASET PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI BAGIAN DARI PENEGAKAN HUKUM
ABSTRAK Penelitian ini membahas peran sentral Kejaksaan dalam penyitaan aset pelaku tindak pidana korupsi sebagai bagian integral dari penegakan hukum di Indonesia. Korupsi sebagai kejahatan luar biasa menimbulkan dampak besar bagi keuangan negara dan masyarakat. Kejaksaan memiliki kewenangan ganda sebagai penyidik, penuntut umum, dan eksekutor dalam proses penyitaan aset yang diduga hasil korupsi guna mencegah perpindahan aset dan mengembalikan kerugian negara. Mekanisme penyitaan meliputi identifikasi, permohonan ke pengadilan, pelaksanaan, pengelolaan, dan pelelangan aset dengan prinsip legalitas dan penghormatan terhadap hak terdakwa. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan analisis kualitatif peraturan perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menekankan pentingnya koordinasi antarpenegak hukum dan pembentukan tim khusus untuk mengatasi kendala teknis dan hukum dalam penyitaan aset. Penyitaan aset bukan hanya alat bukti tetapi juga sarana pemulihan ekonomi negara dan penguatan kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Kata Kunci: Kejaksaan; Penyitaan Aset; Tindak Pidana Korupsi; Penegekan Hukum
PERANAN NOTARIS DALAM PEMBUATAN PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI BERTAHAP
Abstrak Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Bertahap merupakan perjanjian pendahuluan antara penjual dengan pembeli yang sistem transaksi pelunasannya dilakukan dengan sistem pembayaran secara bertahap, sebelum beralihnya hak atas tanah. Dalam praktiknya, PPJB Bertahap ini masih seringkali menimbulkan permasalahan hukum, terutama apabila ada salah satu pihak yang tidak memenuhi kesepakatan diawal atau melanggar apa yang telah disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran notaris dalam memastikan keabsahan dokumen dalam PPJB bertahap serta mengidentifikasi langkah-langkah preventif yang dapat dilakukan oleh notaris agar terhindar dari resiko hukum yang ada. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan fakta. Data diperoleh langsung dari Kantor Notaris I Gusti Agung Putra Wiryawan, S.H., M.Kn, yang berada di kabupaten Tabanan, Bali. Hasil penelitian menunjukkan bahwa notaris memiliki peranan yang sangat penting sebagai pejabat publik yang dapat menjamin keabsahan dan keautentikan akta, menyimpan dokumen dan sertifikat secara aman, serta dapat memberikan perlindungan bagi kedua belah pihak. Notaris juga akan memberikan upaya-upaya preventif, memberikan penyuluhan hukum, serta akan mencantumkan klausula perlindungan ke dalam perjanjian. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akan pemahaman terhadap masyarakat dan praktisi hukum terkait peranan notaris dalam menjamin keabsahan serta kepastian hukum dalam PPJB Bertahap. Kata Kunci: Notaris, PPJB Bertahap, Kepastian Hukum, Akta Autentik, Penyimpanan Dokumen
EKSISTENSI ASAS FINAL DAN MENGIKAT DALAM SISTEM ARBITRASE INDONESIA : TINJAUAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023
Abstrak Arbitrase merupakan salah satu mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang memiliki karakteristik utama berupa putusan yang bersifat final dan mengikat. Prinsip ini menjadi landasan fundamental agar proses arbitrase dapat memberikan kepastian hukum dan efisiensi bagi para pihak. Namun, dalam praktiknya, asas final dan mengikat kerap menimbulkan perdebatan ketika putusan arbitrase diajukan upaya hukum ke Mahkamah Agung. Artikel ini membahas eksistensi asas final dan mengikat dalam sistem arbitrase Indonesia melalui analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 258 B/Pdt.Sus-Arbt/2023. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundangundangan terkait arbitrase, doktrin hukum, serta putusan pengadilan. Hasil kajian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung pada perkara tersebut memberikan tafsir terhadap ruang lingkup pembatalan putusan arbitrase yang pada prinsipnya dibatasi oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Putusan ini mempertegas bahwa asas final dan mengikat tetap dijunjung tinggi, namun dengan pengecualian tertentu yang terkait dengan pelanggaran asas hukum fundamental dan ketertiban umum. Temuan ini menegaskan bahwa meskipun arbitrase dimaksudkan sebagai forum final bagi para pihak, kontrol yudisial oleh Mahkamah Agung tetap diperlukan untuk menjaga integritas dan legitimasi sistem arbitrase di Indonesia. Kata Kunci: Arbitrase; Asas Final dan Mengikat; Mahkamah Agung; Putusan Arbitrase; Kepastian Hukum
PERTANGGUNGJAWABAN NOTARIS ATAS KESALAHAN PENGETIKAN DALAM PEMBUATAN MINUTA AKTA
ABSTRAK Notaris adalah pejabat publik yang memperoleh kewenangan dari negara untuk membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian penuh. Dalam menjalankan tugas tersebut, notaris wajib bekerja dengan ketelitian dan akurasi tinggi. Kesalahan kecil seperti kekeliruan pengetikan dalam redaksi akta dapat menimbulkan akibat hukum bagi para pihak maupun bagi notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum yang dapat dikenakan kepada notaris akibat kesalahan ketik dalam akta, serta mengidentifikasi langkah pencegahan yang dapat diterapkan untuk mengurangi risiko kelalaian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan analisis konsep. Sumber hukum utama adalah UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 yang mengubah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN), serta diperkuat oleh literatur dan jurnal ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesalahan ketik yang disebabkan kelalaian notaris dapat berimplikasi pada tanggung jawab perdata, administratif, maupun etis, tergantung tingkat kesalahan dan akibat yang ditimbulkannya. Pencegahan memerlukan ketelitian, mekanisme verifikasi, serta komitmen terhadap prinsip kehati-hatian dan profesionalisme. Kata Kunci : Notaris, Pertanggungjawaban Hukum, Kelalaian, Minuta Akta, Kesalahan Pengetikan
KEDUDUKAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK DALAM HUKUM ACARA PERDATA DI INDONESIA
ABSTRAK Perkembangan teknologi informasi telah mengubah sistem hukum dan mekanisme pembuktian dalam perkara perdata di Indonesia. Kehadiran alat bukti elektronik seperti dokumen digital, surat elektronik, dan data transaksi daring menuntut penyesuaian hukum acara yang sebelumnya berorientasi pada bukti konvensional. Penelitian ini bertujuan menganalisis kedudukan dan pengaturan alat bukti elektronik dalam hukum acara perdata menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menelaah kekuatan pembuktiannya dalam proses peradilan perdata dan sejauh mana dapat diterima sebagai dasar pertimbangan hakim. Metode yang digunakan adalah kualitatif deskriptif melalui kajian pustaka terhadap UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, HIR, RBg, serta literatur akademik dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun alat bukti elektronik telah diakui secara sah, penerapannya masih menghadapi kendala autentikasi dan perbedaan tafsir hakim. Diperlukan pembaruan hukum acara perdata yang adaptif terhadap era digital. Kata Kunci: Alat Bukti Elektronik, Hukum Acara Perdata, Pembuktian Digital, Kekuatan Pembuktian, Teknologi Informasi
PERUBAHAN SOSIAL DAN PENEGAKAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM: ANALISIS TEORI REKAYASA SOSIAL
Abstrak Perubahan sosial yang ditandai oleh perkembangan teknologi, pergeseran nilai, tekanan ekonomi dan melemahnya kontrol sosial berdampak signifikan terhadap perilaku anak dan mengakibatkan meningkatnya kasus anak yang berkonflik dengan hukum. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan yuridis-sosiologis untuk menganalisis hubungan antara dinamika perubahan sosial dan efektivitas penegakan hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan sosial yang cepat dapat menimbulkan ketegangan antara norma hukum dan realitas sosial, sehingga diperlukan kebijakan hukum yang lebih adaptif dan humanis. Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak telah mengadopsi konsep rekayasa sosial melalui mekanisme diversi dan keadilan restoratif untuk memulihkan kondisi sosial anak. Namun, implementasinya belum optimal akibat keterbatasan sumber daya, rendahnya pemahaman aparat penegak hukum dan minimnya dukungan lingkungan sosial. Dengan demikian, agar hukum dapat berfungsi efektif sebagai instrumen rekayasa sosial, penegakan hukum harus responsif terhadap dinamika perubahan sosial serta beriorientasi pada perlindungan dan pembinaan anak sebagai bagian dari pembangunan sosial. Kata Kunci : perubahan sosial, anak yang berkonflik dengan hukum, rekayasa sosial, keadilan restoratif
FENOMENA ‘STARTER WIFE’ DALAM PERCERAIAN DI INDONESIA : KAJIAN HUKUM KELUARGA DAN PERLINDUNGAN HAK PEREMPUAN
ABSTRAKSI Fenomena starter wife dalam perceraian di Indonesia menunjukkan pola relasi perkawinan yang sarat dengan ketidakadilan gender, di mana perempuan kerap dijadikan “pernikahan awal” yang berakhir pada perceraian ketika pasangan lakilaki telah mapan secara ekonomi maupun sosial. Permasalahan ini penting dikaji karena berdampak pada perlindungan hak-hak perempuan, baik dari segi nafkah, harta bersama, maupun kedudukan sosial pasca perceraian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis eksistensi fenomena starter wife dalam praktik perceraian di Indonesia, menilai sejauh mana hukum positif mampu memberikan perlindungan hukum bagi perempuan, serta meninjau bentuk keadilan yang seharusnya terjamin dalam konteks hukum keluarga.Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangundangan dan pendekatan kasus. Sumber data terdiri dari bahan hukum primer berupa undang-undang dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa literatur akademik dan hasil penelitian sebelumnya. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis dan komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa pertama, fenomena starter wife muncul sebagai bagian dari dinamika sosial yang belum sepenuhnya diantisipasi oleh hukum positif. Kedua, instrumen hukum di Indonesia sebenarnya telah mengatur perlindungan hak-hak perempuan pasca perceraian, namun implementasinya masih menghadapi hambatan struktural dan kultural. Ketiga, konsep keadilan dalam perceraian seharusnya tidak hanya sebatas pemenuhan aspek formal normatiwf, tetapi juga mencakup keadilan substantif yang memberi ruang bagi pemulihan martabat dan keberlanjutan hidup perempuan. Kesimpulannya, perlindungan hukum terhadap perempuan dalam fenomena starter wife membutuhkan penguatan regulasi yang lebih progresif, konsistensi penegakan hukum, serta perubahan paradigma sosial. Dengan demikian, hukum keluarga Indonesia diharapkan mampu menghadirkan keadilan yang lebih berpihak pada perempuan sebagai pihak yang paling rentan dalam praktik perceraian. Kata kunci: perceraian, starter wife, hukum keluarga, hak perempuan, keadilan gende
IMPLIKASI YURIDIS TEKNOLOGI INFORMASI TERHADAP KONSEP ALAT BUKTI SURAT DAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK (E-COURT) DALAM HUKUM ACARA PERDATA
ABSTRAKSI Perkembangan teknologi informasi telah mengubah wajah sistem peradilan perdata di Indonesia, khususnya melalui penerapan persidangan elektronik (e-court) dan penggunaan alat bukti surat dalam bentuk digital. Perubahan ini menimbulkan tantangan yuridis terhadap konsep tradisional alat bukti surat sebagaimana diatur dalam HIR dan RBg, yang belum sepenuhnya mengakomodasi validitas, otentisitas, serta kekuatan pembuktian dokumen elektronik. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi yuridis teknologi informasi terhadap konsep alat bukti surat dan mekanisme persidangan elektronik dalam hukum acara perdata. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan studi kasus. Data diperoleh dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan) dan sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah). Temuan menunjukkan bahwa meskipun Perma No. 1 Tahun 2019 dan UU ITE memberikan landasan hukum bagi e-court dan alat bukti elektronik, terdapat inkonsistensi normatif dan ketidakjelasan teknis dalam penilaian kekuatan pembuktian dokumen digital. Selain itu, prinsip langsung, lisan, dan terbuka dalam persidangan mengalami penyesuaian makna dalam konteks virtual. Implikasi penelitian ini bersifat teoretis dalam memperkaya doktrin hukum acara perdata modern, sekaligus praktis dalam merekomendasikan harmonisasi peraturan, peningkatan kapasitas hakim, dan penyempurnaan infrastruktur digital guna menjamin keadilan prosedural yang adil dan transparan. Kata kunci: alat bukti surat; persidangan elektronik; e-court; hukum acara perdata; teknologi informasi
PENERBITAN SERTIPIKAT DENGAN DASAR SURAT KETERANGAN WARIS TIDAK SAH (Studi Kasus Putusan Nomor 194/PDT.G/2022/PN Amb)
ABSTRAKSI Indonesia sebagai negara agraris seringkali memiliki permasalahan terkait kepemilikan dan penguasaan tanah. Persoalan pertanahan tidak hanya menyangkut aspek ekonomi, tetapi juga berkaitan erat dengan dimensi sosial, budaya, dan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dari laporan Kementerian ATR/BPN, sengketa tanah merupakan salah satu kasus pertanahan yang paling banyak terjadi. Hingga tahun 2024 tercatat ada 11.083 sengketa, 506 konflik, dan 24.120 perkara tanah di seluruh Indonesia, namun hanya 46,88 persen yang berhasil diselesaikan. Bahkan, data Konsorsium Pembaruan Agraria menunjukkan, konflik agraria meningkat dari 207 kasus pada 2021 menjadi 295 kasus pada 2024. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah dan mengevaluasi penerbitan sertipikat yang menggunakan surat keterangan waris tidak sah, serta mengidentifikasi konsekuensi hukum yang timbul dari penerbitan sertipikat tersebut. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif, yakni penelitian yang berfokus pada analisis norma-norma hukum melalui pengkajian peraturan perundang-undangan, literatur, serta doktrin hukum yang berkaitan dengan kewenangan dan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam sistem peradilan Indonesia. Dalam perspektif yuridis dan administrasi pertanahan, Surat Keterangan Waris memiliki kedudukan sebagai dokumen pembuktian awal untuk membuktikan siapa ahli wais yang sebenarnya. Ketika sebuah sertipikat hak atas tanah diterbitkan berdasarkan SKW yang tidak sah, hal ini berpotensi menimbulkan sengketa hukum dan mengakibatkan status sertipikat menjadi bermasalah. Kata Kunci: Penerbitan Sertipikat, Surat Keterangan, Waris
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PONDOK PESANTREN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP SANTRI
ABSTRAKSI Kegiatan Keagamaan dalam kehidupan berbangsa menyeimbangkan norma-norma yang berlaku di negara, sehingga norma-norma itu juga dipelajari oleh para santri di suatu pondok pesantren , pondok pesantren dan santri penyeimbang norma tersebut, dalam hal ini pula pada saat kegiatan pembelajaran keagamaan di dalam pondok pesantren tidak kondusif atau kurang kondusif, dapat diartikan kondisi bangunan yang kurang layak, izin pendirian pondok pesantren pun ikut dipertanyakan oleh khalayak Masyarakat, maka dari itu diperlukan peran pemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam pemberian penegakkan hukum bagi pondok pesantren yang menyebabkan kerugian terhadap santri, dalam penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teori hukum sebagai mempertajam analisis. Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Pondok Pesantren, Penegakkan Hukum
EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PEREDARAN ROKOK NON CUKAI
Industri Rokok salah satu bagian pendapatan terbesar negara dari Pajak, sehingga Pajak tersebut sering dinamakan Cukai, Cukai bagian dari Pajak yang dipungut oleh Negara, yang difungsikan untuk pendapatan negara, baik pusat dan daerah, adapun seringkali konsumen rokok, membeli rokok tanpa melihat rokok dari segi tercantumnya cukai rokok pada kemasan, sehingga tidak hanya konsumen, pemerintah pun memiliki program memberantas dan mencegah peredaran rokok tanpa cukai, rokok tanpa cukai sendiri sangat merugikan negara dalam hal pendapatan negara, bahkan beresiko pula dengan Kesehatan. Adapun dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian Normatif, dengan Pendekatan Teori Hukum yang relevan dan membantu menganalisis pada Penelitian ini
Copyright (c) 2025 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0
ANALISIS YURIDIS PENYITAAN YANG TIDAK SAH DAN HAK TERSANGKA MENUNTUT GANTI KERUGIAN MELALUI PRAPERADILAN
Penyitaan merupakan upaya paksa penegak hukum untuk mengamankan barang bukti terkait tindak pidana. Namun penyitaan harus dilakukan sesuai prosedur dalam KUHAP agar tidak melanggar hak milik tersangka. Penelitian yuridis normatif ini bertujuan menganalisis konsekuensi hukum penyitaan yang tidak sah dan hak tersangka menuntut ganti kerugian melalui praperadilan. Hasil penelitian menunjukkan penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri adalah batal demi hukum. Tersangka berhak mengajukan tuntutan ganti rugi materiil dan immateriil secara proporsional. Jika dikabulkan, negara wajib membayar kompensasi melalui APBN dengan nilai maksimal Rp 600 juta berdasarkan PP No. 92 Tahun 2015. Meski demikian, implementasi ganti kerugian praperadilan masih terkendala minimnya sosialisasi pada tersangka dan belum adanya pedoman bagi hakim dalam menentukan besaran kerugian. Ke depan, peran praperadilan perlu dioptimalkan sebagai kontrol atas tindakan penyitaan yang sewenang-wenang.
ANALISIS YURIDIS PELANGGARAN PIDANA PENYEBARAN KONTEN PORNOGRAFI YANG DILAKUKAN OLEH ANAK DIBAWAH UMUR
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu pesat tidak hanya memberikan manfaat, tetapi juga memunculkan berbagai persoalan hukum baru, termasuk dalam konteks kejahatan siber yang melibatkan anak di bawah umur. Salah satu kasus yang menyita perhatian publik belakangan adalah penyebaran konten pornografi oleh anak di media sosial, seperti yang terjadi pada kasus "Vina Garut" pada 2019 lalu. Artikel ini bertujuan untuk melakukan analisis yuridis terhadap fenomena pelanggaran pidana penyebaran konten pornografi oleh anak, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil analisis menunjukkan bahwa kasus penyebaran konten pornografi oleh anak harus dilihat secara khusus baik dari perspektif UU Pornografi, UU ITE, maupun UU SPPA. Meski secara perbuatan telah memenuhi unsur pidana, penanganan ABH dalam kasus ini harus mengedepankan perspektif keadilan restoratif dan kepentingan terbaik bagi anak, alih-alih sekadar penjeraan. Rehabilitasi psikososial, diversi, dan pendampingan intensif perlu dieksplorasi sebagai alternatif penanganan untuk memulihkan masa depan anak yang berhadapan dengan hukum.
ANALISIS HUKUM DAN EFEKTIVITAS SKEMA BUILD OPERATE TRANSFER DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR INDONESIA
Penelitian terkait Build Operate Transfer (BOT) menggunakan metodologi riset hukum normatif dengan analisis berbasis hukum dan perbandingan untuk menelaah struktur regulasi BOT di Indonesia serta membandingkannya dengan penerapan di negara-negara ASEAN lain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun BOT terbukti efektif dalam mengatasi defisit anggaran infrastruktur, implementasinya masih menghadapi tantangan signifikan. Saat ini Indonesia masih belum mempunyai regulasi spesifik dalam bentuk undang-undang yang secara khusus mengatur tentang sistem BOT, berbeda dengan beberapa negara ASEAN yang memiliki kerangka hukum lebih komprehensif. Keterbatasan ini berdampak pada ketidakjelasan definisi, mekanisme pelaksanaan, dan perlindungan kepentingan publik. Untuk mengoptimalkan implementasi BOT, diperlukan penyempurnaan kerangka hukum dengan mengadopsi praktik terbaik dari negara ASEAN, peningkatan transparansi, pengaturan detail pembagian risiko, serta proses tender yang lebih transparan. Dengan perbaikan sistem dan regulasi yang komprehensif, BOT berpotensi menjadi solusi efektif dalam mengatasi defisit infrastruktur di Indonesia.
PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS KERUSAKAN LINGKUNGAN YANG DILAKUKAN OLEH PERUSAHAAN
Kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas perusahaan kembali menjadi sorotan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Penelitian ini mengkaji pertanggungjawaban pidana korporasi dalam konteks kejahatan lingkungan, dengan berfokus pada PT Sawit Inti Prima Perkasa (PT SIPP) di Bengkalis, Riau. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis penerapan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap kasus tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meski telah ada perkembangan signifikan dalam pengaturan pertanggungjawaban pidana korporasi, penegakan hukumnya masih menghadapi kendala, mulai dari kompleksitas pembuktian, kurangnya kapasitas aparat penegak hukum, hingga pengaruh kepentingan ekonomi politik. Penelitian ini menyimpulkan perlunya optimalisasi penegakan hukum lingkungan melalui capacity building bagi aparat, peningkatan partisipasi publik, dan penguatan lembaga independen dalam pengawasan.
TINJAUAN REKONSTRUKSI HUKUM PIDANA ATAS PELANGGARAN PIDANA YANG DILAKUKAN OLEH PENYANDANG DISABILITAS PADA KASUS PELECEHAN SEKSUAL
Penyandang disabilitas seringkali menghadapi tantangan dalam mengakses keadilan, khususnya ketika mereka menjadi pelaku tindak pidana seperti pelecehan seksual. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penanganan kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh penyandang disabilitas dalam perspektif hukum pidana di Indonesia, serta mengeksplorasi gagasan rekonstruksi hukum yang lebih berkeadilan. Dengan menggunakan metode yuridis normatif dan pendekatan kasus, penelitian ini menganalisis dua kasus pelecehan seksual yang melibatkan pelaku penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan urgensi untuk merekonstruksi hukum pidana agar lebih responsif dan akomodatif terhadap kebutuhan khusus penyandang disabilitas, dengan tetap menjunjung akuntabilitas dan kepentingan korban. Penelitian ini menawarkan gagasan rekonstruksi hukum pidana yang holistik, meliputi aspek regulasi, penegakan hukum, dan pemidanaan yang lebih rehabilitatif.
ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN AHLI WARIS PENGGANTI BERASARKAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (KUHPerdata) (Studi Putusan Nomor 10/Pdt.G/2020/PN.Skt)
Setiap bentuk harta dan hak yang masih dimiliki oleh seseorang setelah ia wafat pada dasarnya merupakan bagian dari harta peninggalan yang dapat diwariskan. Kedudukan ahli waris pengganti pada sistem hukum waris perdata memiliki peran yang signifikan, terutama ketika ahli waris yang seharusnya menerima bagian warisan telah meninggal dunia terlebih dulu dibandingkan pewaris. Penelitian ini berfokus pada penelaahan terhadap kedudukan hukum serta hak-hak dari ahli waris pengganti sebagaimana ditetapkan dalam KUHPerdata, dan juga mengulas bagaimana penerapannya dalam praktik peradilan. Metode penelitian yang dilakukan ialah yuridis normatif, dengan pendekatan perundang-undangan serta pendekatan putaka dengan mengumpulkan informasi dan data penelitian bahanbahan hukum tertulis. Dalam sengketa Putusan No. 10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Berdasarkan pertimbangan hukum, hakim dalam putusannya mengabulkan Gugatan Penggugat. Berdasarkan ketentuan Pasal 841 KUHPerdata, anak dari ahli waris yang telah wafat memperoleh posisi sebagai pengganti orang tuanya dan berhak atas bagian warisan yang semestinya diterima oleh orang tuanya. Ketentuan ini mencerminkan pengakuan hukum terhadap asas substitusi dalam pewarisan, guna menjamin keadilan dalam distribusi harta waris serta kesinambungan hak waris. penelitian ini juga membahas aspek perlindungan hukum bagi ahli waris pengganti serta analisis terhadap pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa waris sebagaimana tercermin pada Putusan Pengadilan Negeri No.10/Pdt.G/2020/PN.Skt. Dalam Pertimbangannya hakim memutuskan bahwa tidakan yang dilakukan penggugat merupakan tindakan melawan hukum dengan menguasai seluruh harta Warisan yang seharusnya diberikan juga sebagain kepada ahli waris pengganti yang menggantikan Almarhum ahli waris sah.
ANALISIS KASUS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN OLEH PELAKU DENGAN GANGGUAN KEJIWAAN di JAKARTA Prespektif Hukum dan Kesehatan
Pembunuhan yang dilakukan oleh individu dengan gangguan kejiwaan, seperti yang terjadi pada kasus pelaku berinisial AA, menimbulkan pertanyaan mendalam mengenai pertanggungjawaban hukum. Dalam kasus ini, AA, yang berusia 26 tahun, melakukan pembunuhan terhadap FDH, seorang pengurus saksi-saksi Yehuwa, pada 26 September 2023. Motivasi di balik tindakan tersebut adalah penolakan FDH untuk membantu AA yang merasa diguna-guna. Meskipun AA mengalami gangguan kejiwaan, yaitu skizofrenia, ia tetap dijatuhi hukuman penjara selama 16 (enambelas) tahun setelah hakim mempertimbangkan berbagai faktor termasuk kemampuannya untuk bersosialisasi selama rehabilitasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keputusan hakim dalam menangani kasus pembunuhan oleh pelaku dengan gangguan kejiwaan dan bagaimana pelaku bertanggung jawab atas tindakannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, dengan fokus pada norma hukum dan analisis terhadap putusan hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun AA mengalami gangguan kejiwaan, hukum tetap berlaku dan pelaku tetap bertanggung jawab atas tindakannya, dengan pertimbangan yang adil dan seimbang antara keadilan bagi korban dan kondisi pelaku. Penelitian ini menekankan pentingnya penanganan kasus serupa dengan pendekatan yang holistik, mengingat kompleksitas gangguan kejiwaan dan dampaknya terhadap perilaku individu.
ANALISIS YURIDIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI TINGGINYA KASUS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DI KABUPATEN TULUNGAGUNG (STUDI KASUS PENGADILAN NEGERI TULUNGAGUNG)
Pencemaran nama baik sering diartikan sebagai rusaknya reputasi, Penelitian ini bertujuan untuk memberi perngetahuan mengenai Faktor apa saja yang mempengaruhi tingginya kasus penyalahgunaan narkotika di Tulungagung, serta bagaimana penindakan hukum bagi para penyalahguna narkotika di Tulungagung. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode penelitian empiris, yaitu menggunakan Teknik pengumpulan data secara langsung melalui observasi, wawancara, dan studi lapangan. Dalam tulisan ini menjelaskan bahwa faktor yang mempengaruhi tingginya penyalahguna narkotika disebabkan oleh keinginan pribadi yang kuat serta ketersediaan narkotika secara illegal yang cukup banyak di Masyarakat meskipun secara sembunyi-sembunyi diperdagangkannya namun sangat mudah dijumpai oleh pelanggannya. Selain itu artikel ini juga membahas bagaimana penindakan terhadap penyalahguna narkotika di Tulungagung, apakah sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku di Indonesia.