ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENEGAKAN HUKUM DALAM AKTIVITAS PENANGKAPAN IKAN SECARA ILEGAL (ILLEGAL FISHING) OLEH KAPAL VIETNAM DI WILAYAH PERAIRAN LAUT NATUNA UTARA

Abstract

ABSTRAKSI
Hukum ditegakkan untuk memberitahukan bahwa secara rasional seluruh masyarakat
sama dimata hukum dan akan memberikan setiap rasa keadialan bagi siapa saja yang
mempercayai hukum. Lahirnya Undang-Undang Perikanan (Undang-Undang Nomor
31 Tahun 2004) merupakan inisiatif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk
melahwakan suatu perubahan hukum di bidang Perikanan. Illegal fishing merupakan
tindakan menangkap ikan di wilayah laut suatu negara yang dilakukan secara tidak sah
atau illegal. penegakan hukum terhadap pelanggaran aktivitas penangkapan ikan
secara tidak sah atau ilegal (illegal fishing) di Indonesia sudah banyak regulasi yang
diundangkan sebagai dasar hukum contohnya seperti, Undang-Undang No.31 Tahun
2004 sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang No.45 Tahun 2009 Tentang
Perikanan, UndangUndang No.17 Tahun 1985, serta Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2014 Tentang Kelautan. Adapun Bentuk dari illegal fishing yaitu: Pertama,
kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan oleh individu atau kelompok termasuk
kapal asing dilakukan diwilayah perairan yurisdiksi suatu negara tanpa adanya ijin
atau bersifat melanggar ketentuan hukum yang ditetapkan suatu Negara. Kedua,
kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan dengan melawan ketentuan baik secara
nasional maupun internasional. Ketiga, kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan
oleh kapal dengan cara memasang bendera suatu negara yang merupakan salah satu
anggota dari perkumpulan/suatu organisasi pengelola perikanan diwilayah regional,
akan tetapi kegiatan operasionalnya berlawanan dengan ketetapan mengenai
pengelolaan dan pelestarian oleh organisasi serta ketentuan hukum internasional.
Kata Kunci: Hukum, Penangkapan Ikan, Regulasi, Sektor Perikanan, UndangUndang Perikanan, Kapal