Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT

Published: 27-12-2024

Articles

  • PERAN PARTAI POLITIK DALAM MEMBENTUK KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA

    Raditya Feda Rifandhana
    1-12
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6850
    Abstract views: 106 ,

  • DENDA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI SEBAGAI WUJUD PERTANGGUNG JAWABAN KEPADA NEGARA

    Divi Kusumaningrum, Totok Minto Leksono, Jesicha Yenny Susanty M, Niniek Wahyuni, Paulus Bing Adiputra
    13-27
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6634
    Abstract views: 44 ,

  • TINJAUAN YURIDIS PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PENGEDARAN OBAT FARMASI TANPA 1ZIN EDAR ( STUDI KASUS PUTUSAN PN KAB KEDIRI NOMOR 512 /PID. SUS/2022 / PN GPR dan PUTUSAN PN SERANG DAN NOMOR 330 /PID. SUS/ 2022 /PN SRG )

    Dova Akhbar Rahwi Gunandri, Emi Puasa Handayani, Nur Chasanah
    28-56
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6635
    Abstract views: 34 ,

  • Pengaruh Politik Hukum terhadap Kesehatan Masyarakat di Indonesia: Analisis Kebijakan dan Implementasi

    Ismaidar, Tamaulina Br. Sembiring, T. Ikhsan Ansyari Husny
    57-65
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6636
    Abstract views: 124 ,

  • PERTANGGUNGJAWABAN PT. ASTRA HONDA MOTOR TERHADAP KERUSAKAN RANGKA ESAF YANG MENIMBULKAN KERUGIAN KONSUMEN DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN

    Nadela Febria Putri, Suharto, Ali Huristak Hartawan Hasibuan
    66-84
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6638
    Abstract views: 113 ,

  • EKSISTENSI SERTA KEWENANGAN PRESIDEN DALAM PENGANGKATAN MENTERI PADA UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2008 TENTANG KEMENTERIAN NEGARA

    Raditya Feda Rifandhana, Indro Budiono, Rizki Yudha Bramantyo
    85-98
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6639
    Abstract views: 71 ,

  • PERAN REGULASI DALAM MELINDUNGI HAK ATAS AIR DI INDONESIA

    Indro Budiono, Raditya Feda Rifandhana
    99-108
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6640
    Abstract views: 117 ,

  • IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL

    Ariella Gitta Sari, Bambang Pujiono
    109-118
    DOI: https://doi.org/10.30737/dhm.v7i2.6641
    Abstract views: 63 ,