PENATAAN KELEMBAGAAN URUSAN PEMADAM KEBAKARAN: ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 16 TAHUN 2020 DAN PERTIMBANGAN PENUNDAAN DINAS MANDIRI DI KABUPATEN KEDIRI

Abstract

Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 16 Tahun 2020 mengamanatkan pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang mandiri dan terpisah dari Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan tersebut di Kabupaten Kediri dan menilai rasionalitas penundaan pembentukan dinas mandiri dengan kerangka implementasi kebijakan Edwards III dan konsep rasionalitas terbatas. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan studi dokumen dan kepustakaan yang dianalisis secara tematik. Hasil kajian menunjukkan bahwa urusan kebakaran masih berstatus bidang di bawah Satpol PP, dengan indikasi benturan antara amanat kemandirian kelembagaan dan batas belanja pegawai 30 persen dalam Undang-Undang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, serta defisit sumber daya: 50 personel operasional, 6 armada, 3 pos layanan, dan 5 kecamatan dengan waktu tanggap di atas 20 menit. Penundaan dapat dipahami sebagai pilihan yang rasional secara terbatas dan bersyarat, tetapi belum terbukti optimal karena data fiskal dan rencana transisi belum tersedia, serta mengandung risiko terhadap kepatuhan dan formasi jabatan fungsional. Penelitian merekomendasikan kajian perbandingan opsi kelembagaan, konsultasi dengan kementerian terkait, prioritas APBD pada sarana operasional, dan kepastian jalur karier petugas.