STUDI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN UMKM DI KABUPATEN BOJONEGORO

Hasan Ismail

doi:10.30737/mediasosian.v6i1.2396

Authors

Hasan Ismail Community Of Research Laboratory Surabaya Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya http://orcid.org/0000-0002-9029-3542

DOI:

https://doi.org/10.30737/mediasosian.v6i1.2396

Abstract

Abstark

Â

Pembangunan ekonomi yang diselenggarakan oleh suatu negara dewasa ini harus dilihat sebagai upaya terencana, terprogram, sistematis dan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup seluruh warga masyarakatnya. Sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mengurangi masalah kesenjangan pendapatan antar pelaku ekonomi dan penyerapan tenaga kerja termasuk dalam pemgembangan UMKM. Tujuan penelitian ini untuk mendiskripsikan dan menganalisis Implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro. Metode penelitian mengunakan kualitatif diskriptif dengan teknik observasi, wawancara dan pengalian dokumen. Teori yang digunakan implementasi kebijakan publik George C Edward III tentang implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variable, yakni: (1) komunikasi, (2) stuktur birokrasi, (3) sumberdaya, (4) disposisii (sikap). Keempat variabel tersebut saling berhubungan satu sama lain. Hasil penelitian implementasi pemberdayaan UMKM di Kabupaten Bojonegoro menunjukan hubungan komunikasi dilakukan secara intensif dan konsisten, serta didukung keterlibatan stakeholder, swasta dan organisasi non pemerintah dan pemanfaatan media teknologi whatsapp sebagai sarana komunikasi. Terbentuknya struktur pelaksana dan pembagian tugas yang jelas, dan di dukung sumberdaya manusia dan sumber daya non manusia, serta terbentuknya disposisi pelaksana secara hirarkis dan disposisi kepada stakeholder serta sikap pelaksana yang antusias dalam meng implementasikan kebijakan pemberdayaan UMKM.

Â

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan; Pemberdayaan; UMKM

References

REFERENSI

Mulyadi, D. (2016). Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik : Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik. In Study Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Publik Berbasis Analisis Bukti Untuk Pelayanan Publik.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2010. (n.d.). Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Pinjaman Modal Usaha Bagi Koprasi, Usaha Kecil dan Menangah Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 24 Tahun 2015. (n.d.). Tentang Kemitraan Pemasaran Produk Usaha Mikro, Kecil dan Menegah di Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 62 Tahun 2016. (n.d.). Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koprasi dan Usaha Mikro Kabupaten Bojonegoro.

Peraturan Daerah Provensi Jawa Timur Nomor 6 Tahun 2011. (n.d.). Tentang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013. (n.d.). Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 98 Tahun 2014. (n.d.). Tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro, Kecil dan Mengah.

Putra, A. H. (2018). PERAN UMKM DALAM PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KABUPATEN BLORA. Jurnal Analisa Sosiologi, 5(2). https://doi.org/10.20961/jas.v5i2.18162

Santoso, P. (2004). Modul Pembelajaran : Analisis Kebijakan Publik. In Kebijakan Publik.

Sapti, M. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah. Komisi Pengawas Persaingan Usaha, 53(9).

Sedyastuti, K. (2018). Analisis Pemberdayaan UMKM Dan Peningkatan Daya Saing Dalam Kancah Pasar Global. INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia, 2(1). https://doi.org/10.31842/jurnal-inobis.v2i1.65

Sugiono, P. D. (2014). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif.pdf. In Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D.

Suwitri, S. (2014). Analisis Kebijakan Publik. In Analisis Kebijakan Publik (Issue 2).

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008. (n.d.). Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Wahab, S. A. (2010). Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara. In Jakarta: Rineka Cipta.

Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.