EKSISTENSI KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM PENEGAKAN HUKUM PERIZINAN BAGI PONDOK PESANTREN YANG MENYEBABKAN KERUGIAN TERHADAP SANTRI
DOI:
https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7349Abstract
ABSTRAKSI
Kegiatan Keagamaan dalam kehidupan berbangsa menyeimbangkan norma-norma
yang berlaku di negara, sehingga norma-norma itu juga dipelajari oleh para santri
di suatu pondok pesantren , pondok pesantren dan santri penyeimbang norma
tersebut, dalam hal ini pula pada saat kegiatan pembelajaran keagamaan di dalam
pondok pesantren tidak kondusif atau kurang kondusif, dapat diartikan kondisi
bangunan yang kurang layak, izin pendirian pondok pesantren pun ikut
dipertanyakan oleh khalayak Masyarakat, maka dari itu diperlukan peran
pemerintah dalam hal ini kewenangan pemerintah dalam pemberian penegakkan
hukum bagi pondok pesantren yang menyebabkan kerugian terhadap santri, dalam
penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan pendekatan teori hukum
sebagai mempertajam analisis.
Kata Kunci : Kewenangan, Pemerintah, Pondok Pesantren, Penegakkan Hukum
Downloads
Published
Issue
Section
License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/ojs.unik-kediri.ac.id/public_html/plugins/generic/citations/CitationsPlugin.php on line 68






