IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL

IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL

Authors

  • Arrum Normasari
  • Eni Purwaningsih

Abstract

ABSTRAK
Makalah ini membahas implikasi perubahan Undang-Undang Dasar 1945
terhadap hubungan antara pemerintah pusat dan daersah dalam konteks
demokrasiyang lebih inklusif di Tingkat local. Dengan mengkaji beberapa
amandemen yang di lakukan, analisis ini mengeksplorasi bagaimana desentrakisasi
kekuasaan dan otonomi daerah dapat meningkatkan partisipasi Masyarakat,
akuntabilitas pemerintah, dan penyelesaian masalah lokal. Makalah ini juga
menyoroti tantangan yang di hadapi, seperti ketidakmerataan sumber daya dan
potensi konflik kepentingan antara pemerintah pusat dan daerah. Melalui
pendekatan kualitatif dan studi kasus, makalah ini bertujuan memberikan
rekomendasi kebijakan untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah demi
tercapainya demokrasi yang lebih iklusif dan berkelanjutan di Indonesia.

Downloads

PlumX Metrics

Published

16-12-2024

How to Cite

Arrum Normasari, & Eni Purwaningsih. (2024). IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL: IMPLIKASI PERUBAHAN UUD 1945 TERHADAP HUBUNGAN PEMERINTAH PUSAT-DAERAH UNTUK DEMOKRASI YANG LEBIH INKLUSIF DI TINGKAT LOKAL. Dinamika Hukum & Masyarakat, 7(2), 109–117. Retrieved from https://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/DMH/article/view/6376

Issue

Vol. 7 No. 2 (2024): DINAMIKA HUKUM DAN MASYARAKAT

Section

Articles