KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DI ERA OTONOMI DAERAH

Abstract

Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam konteks
otonomi daerah merupakan bagian penting dalam mewujudkan perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas melalui pembentukan kebijakan
hukum daerah. Kebijakan hukum daerah mengenai perlindungan dan pengelolaan
hidup yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan tingkat pusat turut
mempengaruhi berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup di daerah.
Artikel ini bertujuan mengulas mengenai pola penegakan hukum lingkungan hidup
berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
Undang-Undang Pemerintahan Daerah, dan Undang-Undang Cipta Kerja, serta
membahas kaitan berfungsinya penegakan hukum lingkungan hidup dalam ranah
otonomi daerah. Artikel ini menunjukkan 2 (dua) hal, pertama, setiap rezim peraturan
perundang-undangan membawa dampak tersendiri dalam penegakan hukum
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Pasca lahirnya Undang-Undang
Cipta Kerja menunjukkan lemahnya fungsi penegakan hukum lingkungan hidup.
Kedua, kebijakan daerah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam studi
Kabupaten Sleman membawa dampak yang positif terhadap perlindungan dan
pengelolaan lingkungan hidup di daerah serta menunjukkan keberhasilan dalam
meningkatkan indeks kualitas lingkungan hidup melalui penegakan hukumnya yang
efektif. Titik temu yang ditemukan dalam artikel ini adalah keberhasilan penegakan
hukum lingkungan hidup itu harus didukung dengan peraturan perundang-undangan
yang berwawasan lingkungan, kelembagaan dan organ yang menjalankan yang
bertanggung jawab, serta budaya dan dukungan dari masyarakat untuk berperan
aktif melindungi dan mengelola lingkungannya.