TANTANGAN DAN STRATEGI INTEGRASI LAYANAN DIGITAL PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN KEDIRI
DOI:
https://doi.org/10.30737/interaksi.v3i01.8118Keywords:
mal pelayanan publik, integrasi layanan digital, interoperabilitas data, kualitas pelayanan publikAbstract
Mal Pelayanan Publik (MPP) merupakan inovasi kebijakan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, mudah, transparan, dan terintegrasi. MPP Kabupaten Kediri yang diluncurkan pada 2025 menghadirkan 21 instansi dengan sekitar 85 jenis layanan dalam satu lokasi, tetapi integrasi layanan digitalnya masih menghadapi kendala. Penelitian ini bertujuan (1) mengidentifikasi tantangan integrasi layanan digital pada MPP Kabupaten Kediri dan (2) merumuskan strategi kebijakan untuk mengoptimalkannya. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui studi dokumen, yaitu regulasi nasional dan daerah tentang MPP, pelayanan publik, sistem pemerintahan berbasis elektronik, dan pelindungan data pribadi, serta studi kepustakaan. Data dianalisis secara tematik mengikuti tahapan Braun dan Clarke dengan enam tema yang ditetapkan lebih dahulu (deduktif). Berdasarkan analisis dokumen, kajian ini mengidentifikasi enam persoalan, yaitu interoperabilitas sistem informasi antarinstansi yang belum optimal, digitalisasi layanan yang belum merata, kapasitas sumber daya manusia yang bervariasi, literasi digital masyarakat yang masih rendah, tata kelola keamanan data yang perlu diperkuat, serta monitoring dan evaluasi yang belum berbasis indikator kinerja. Kebaruan kajian ini ialah model kebijakan yang mengaitkan keenam persoalan dalam satu kerangka dan memperhitungkan terbatasnya kewenangan daerah atas sistem instansi pusat. Model tersebut merekomendasikan pelaksanaan bertahap: langkah cepat berupa layanan hybrid, SOP pertukaran data, pelatihan aparatur, dan indikator kinerja, kemudian platform layanan digital terpadu dengan prinsip once only, penguatan keamanan informasi, dan peningkatan literasi digital masyarakat. Karena data bersifat sekunder, temuan belum menggambarkan kondisi lapangan yang terverifikasi.
References
Abror, M. D. (2022). Inovasi administrasi dan kebijakan publik. Universitas Kadiri.
ANTARA. (2025). Pemkab Kediri fasilitasi 85 jenis pelayanan di MPP. In ANTARA News Jawa Timur. https://jatim.antaranews.com/berita/979596/pemkab-kediri-fasilitasi-85-jenis-pelayanan-di-mpp
Azzahra, N., Lestari, N. A., Safitri, N. L., & Ridwan, R. (2025). Inovasi pelayanan publik melalui integritas layanan: Studi kasus Mal Pelayanan Publik (MPP) Digital Indonesia. Journal Social Society, 5(2), 1112–1121. https://doi.org/10.54065/jss.5.2.2025.713
Bank, W. (2021). GovTech maturity index: State of public sector digital transformation.
Denhardt, J. V, & Denhardt, R. B. (2020). The new public service: Serving, not steering (Updated edition). Routledge.
Development, O. for E. C. and. (2021). Tax administration 2021: Comparative information on OECD and other advanced and emerging economies. OECD Publishing.
Dwiyanto, A. (2021). Mengomandoi Transformasi Birokrasi Publik di Era Disrupsi. Gadjah Mada University Press.
Ekayasa, I. P. G. J. (2025). Strategi manajerial dalam peningkatan pelayanan MPP Badung mengenai tantangan dan peluang inovasi satu pintu. Jurnal Media Administrasi, 10(1). https://doi.org/10.56444/jma.v10i1.3208
Febriyanti, A., Kanti, Y. S., Pratama, S. G., & Ridwan. (2025). Inovasi pelayanan publik terintegrasi pada Mal Pelayanan Publik Surabaya. Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 6(2). https://doi.org/10.46730/japs.v6i2.231
Indonesia, K. K. R. (2022). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Indonesia, P. R. (2023). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Kediri, B. K. (2023). Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2024: Akselerasi perekonomian daerah berbasis agriculture dan inovasi. Pemerintah Kabupaten Kediri.
Kediri, D. K. dan I. K. (2021). Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2021-2026.
Linders, D. (2020). Digital government: Managing public services in the digital era. Government Information Quarterly.
Mergel, I., Ganapati, S., & Whitford, A. (2021). Agile government and digital transformation. Public Administration Review.
Nations, U. (2022). United Nations e-government survey 2022: The future of digital government.
Osborne, S. P. (2021). Public service logic: Creating value for public service users, citizens, and society. Routledge.
Peraturan Bupati Kediri Nomor 24 Tahun 2023 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Pemerintah Kabupaten Kediri (2023).
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberdayaan Komunitas Pekerja Migran Indonesia Di Desa Migran Produktif (2019).
Peraturan Menteri PANRB Nomor 92 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (2021).
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri PANRB Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020–2024 (2023).
Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 Tentang Percepatan Penurunan Stunting (2021).
Presiden, P. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
Saktiawan, N. A., Pujonggo, S. S., & Purnomo, A. S. (2024). Peran WhatsApp Gateway dalam implementasi kerja sama Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Pemalang dengan Pemerintah Kabupaten Batang: Studi kasus Mal Pelayanan Publik Batang. Journal of Mandalika Literature, 5(4).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Pelindungan Data Pribadi (2022).
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Refinda Chris Sherafi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
