MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN

Authors

  • Ni Kadek Aria Carniva Rukmini Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
  • Anak Agung Ayu Ngurah Sri Rahayu Gorda Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
  • Komang Satria Wibawa Putra Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional
  • Ni Putu Sawitri Nandari Fakultas Hukum, Universitas Pendidikan Nasional

DOI:

https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7361

Abstract

ABTRAK
Penelitian ini membahas mekanisme penanganan perkara perdata oleh Jaksa
Pengacara Negara (JPN) dalam mewakili BPJS Ketenagakerjaan. Tujuannya adalah
untuk mengetahui peran, kewenangan, serta prosedur hukum yang dilakukan JPN
dalam menegakkan kepatuhan perusahaan terhadap kewajiban jaminan sosial
tenaga kerja. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan
metode studi kepustakaan (library research) yang berfokus pada analisis peraturan
perundang-undangan dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
JPN berwenang bertindak di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan
Pasal 30 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2004 jo. UU Nomor 11 Tahun 2021 tentang
Kejaksaan Republik Indonesia, termasuk dalam menangani sengketa hukum BPJS
Ketenagakerjaan baik secara litigasi maupun non-litigasi. Keberadaan JPN
berperan penting dalam melindungi kepentingan hukum negara serta memastikan
terlaksananya program jaminan sosial ketenagakerjaan secara adil dan berkeadilan.
Kata Kunci: Jaksa Pengacara Negara, BPJS Ketenagakerjaan, Perkara Perdata,
Jaminan Sosial.

Downloads

Published

19-01-2026

Issue

Vol. 9 No. 1 (2025): TRANSPARANSI HUKUM

Section

Articles

License

Creative Commons License

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.


Deprecated: json_decode(): Passing null to parameter #1 ($json) of type string is deprecated in /home/ojs.unik-kediri.ac.id/public_html/plugins/generic/citations/CitationsPlugin.php on line 68

How to Cite

MEKANISME PENANGANAN PERKARA PERDATA OLEH JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM MEWAKILI BPJS KETENAGAKERJAAN. (2026). Transparansi Hukum, 9(1), 127-137. https://doi.org/10.30737/transparansi.v9i1.7361

Most read articles by the same author(s)