Main Article Content
Abstract
Penyelenggaraan pemilihan umum tahun 2024 akan diikuti dari beberapa kalangan salah satunya pemilih pemula. Kategori pemilih pemula dalam kegiatan pengabdian ini adalah seseorang yang telah memenuhi persyaratan umum yaitu identitas kependudukan (KTP). Pengetahuan tentang kesadaran hukum terhadap hak dan kewajiban pemilih pemula menjadi isu terkait pemahaman politik. Perlunya sosialisasi hingga penyuluhan hukum dalam meningkatkan pemahaman tentang pemilihan umum ini menjadi tanggung jawab bersama. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di SMAN 1 Palu dengan menggunakan metode ceramah dan tanya jawab. Tujuannya agar peserta kegiatan dapat memahami hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu. Peserta juga diajak terlibat dalam partisipasi sebagai penentu arah kebijakan dalam pembangunan nasional. Hasil kegiatan ini adalah peserta menambah pengetahuan terkait hak dan kewajiban sebagai warga negara dalam penyelenggaraan pemilu salah satunya peran serta partisipasi untuk menjaga keamanan dan ketertiban pemilu.
Keywords
Article Details
Copyright (c) 2023 Abdullah Iskandar, Mohammad Tavip, Gunawan Arifin, Fidyah Faramita Utami, Irzha Friskanov S
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
Authors who publish with JAIM : Jurnal Abdi Masyarakat agree to the following terms:
1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License. that allows others to share the work with an acknowledgment of the work's authorship and initial publication in this journal.
2. Authors can enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgment of its initial publication in this journal.
3. Authors are permitted and encouraged to post their work online (e.g., in institutional repositories or on their website) before and during the submission process, as it can lead to productive exchanges, as well as earlier and greater citation of published work (See The Effect of Open Access).
How to Cite
References
- Amirudin, I., & Murhaini, S. (2008). Kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Laksbang Mediatama.
- Arifin, G., Djohas, S., & S, I. Friskanov. (2023). PENGATURAN KAMPANYE PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK. Riau Law Journal, 7(1), 83. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977.
- Budijanto, O. W. (2017). PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), 291. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.291-307.
- Mokhammad Samsul Arif. (2020). MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2(1). https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197.
- Ningtyas, V. A. A. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Binamulia Hukum, 10(1), 15–30. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374.
- Santoso, R. (2019). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS. Nizham: Jurnal Studi Keislaman; Vol 7 No 02 (2019): NIZHAM. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867.
- Strong, C. F. (2018). Modern Political Constitutions: An Introdduction to The Comparative Study of Their History and Existing (Cetakan ke-1). Nusa Media.
References
Amirudin, I., & Murhaini, S. (2008). Kedudukan KPU dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia pasca amandemen UUD 1945. Laksbang Mediatama.
Arifin, G., Djohas, S., & S, I. Friskanov. (2023). PENGATURAN KAMPANYE PILKADA SEBAGAI SARANA PENDIDIKAN POLITIK. Riau Law Journal, 7(1), 83. https://doi.org/10.30652/rlj.v7i1.7977.
Budijanto, O. W. (2017). PEMENUHAN HAK POLITIK WARGA NEGARA DALAM PROSES PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNG (Fulfillment Of Citizen Political Right In The Direct Election Of Local Leaders Process). Jurnal Penelitian Hukum De Jure, 16(3), 291. https://doi.org/10.30641/dejure.2016.V16.291-307.
Mokhammad Samsul Arif. (2020). MENINGKATKAN ANGKA PARTISIPASI SEBAGAI UPAYA MENJAMIN LEGITIMASI HASIL PEMILIHAN KEPADA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH DI TENGAH PANDEMI COVID-19. Electoral Governance Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia, 2(1). https://doi.org/10.46874/tkp.v2i1.197.
Ningtyas, V. A. A. (2023). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pemilu Antara Hak Politik dan Kewajiban Untuk Melaksanakan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Binamulia Hukum, 10(1), 15–30. https://doi.org/10.37893/jbh.v10i1.374.
Santoso, R. (2019). PERAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAN PARTAI POLITIK DALAM MEWUJUDKAN DEMOKRASI BERINTEGRITAS. Nizham: Jurnal Studi Keislaman; Vol 7 No 02 (2019): NIZHAM. https://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/nizham/article/view/1867.
Strong, C. F. (2018). Modern Political Constitutions: An Introdduction to The Comparative Study of Their History and Existing (Cetakan ke-1). Nusa Media.