PEMETAAN ISU STRATEGIS DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD) KOTA MALANG

Ajie Hanif Muzaqi; Tri Ambulanto

doi:10.30737/mediasosian.v4i2.1201

Authors

Ajie Hanif Muzaqi Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Indonesia
Tri Ambulanto Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30737/mediasosian.v4i2.1201

Abstract

Berlakunya regulasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, mewajibkan setiap dokumen perencanaan pembangunan harus menyertakan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Hal itu disebabkan muatan yang terdapat pada KLHS memiliki 3 (tiga) pilar utama pembangunan yaitu aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Setiap proses perencanaan sampai dengan pelaksanaan diwajibkan memperhatikan keberlanjutan pembangunan dalam rangka menjaga dan melestarikan kualitas lingkungan hidup. Berhasil atau tidaknya suatu pembangunan selain dilihat dari kesejahteraan yang merata dan pertumbuhan ekonomi, juga mampu menjamin keberlanjutan pembangunan. Kota Malang yang memiliki Kepala Daerah baru pada tahun 2018 telah menyusun dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk 5 (lima) tahun kedepan. Tujuan dari penelitian ini adalah memberikan rekomendasi kebijakan menggunakan KLHS sebagai instrumen analisis dalam menentukan isu prioritas yang nantinya dijadikan bahan dalam menentukan kebijakan. Isu prioritas yang dihasilkan dari metode KLHS tentunya mencakup 3 (tiga) aspek pembangunan berkelanjutan yang dapat dikatakan sebagai isu strategis daerah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan 4 (tahapan) teknik analisis yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Penelitian ini menghasilkan 9 (Sembilan) isu prioritas daerah Kota Malang dan dapat dijadikan sebagai alat untuk menyusun rekomendasi kebijakan.

Kata Kunci: Pembangunan Berkelanjutan; Dokumen Perencanaan Pembangunan; KLHS

References

Alfian, F. D. 2018. The Policy Model Strategy For The Development Of SME Batik Blimbing Malang Using A Balanced Scorecard Method. Eurasia: Economics & Business, 10(16), 31â€“38.

Lozano, R., Lukman, R., Lozano, F. J., Huisingh, D., & Lambrechts, W. 2013. Declarations for sustainability in higher education: becoming better leaders, through addressing the university system. Journal of Cleaner Production, 48, 10â€“19.

Mindarti, L. I., & Muzaqi, A. H. 2018. Micro, Small, And Medium Enterprises (Msmes) Empowerment Through Quadruplehelix Approach (A Study at Department of Micro Enterprise Cooperatives and Trade in Batu City). Journal Ilmu Sosial, Politik, Dan Ilmu Pemerintahan, 7(2), 1â€“13.

Muzaqi, A. H., Pratama, M. R., & Widodo, S. 2020. Strategi Peningkatan Kesejahteraan Sosial Penyandang Disabilitas Netra Melalui Kebijakan Ingklusif. Journal Publicuho, 3(3), 381â€“393.

Nazir, Moh. 2005. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 69 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook. UI-Press.

Sipahelut, M. 2010. Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Bogor: Buku ajar Institut Pertanian Bogor.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

WCED. 1987. Our Common Future. World Commission on Environment and Development, Oxford University Press, Oxford.