KEBIJAKAN PERATURAN KEPALA BKN NOMOR 6 TAHUN 2016 DALAM RANGKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN PENYULUH KELUARGA BERENCANA (KB) DI KABUPATEN KEDIRI
DOI:
https://doi.org/10.30737/mediasosian.v8i2.5981Keywords:
Pegawai Negeri Sipil, Kebijakan Publik, Karir PegawaiAbstract
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Peraturan Kepala BKN Nomor 6 Tahun 2016 di Kabupaten Kediri dalam menjawab pembagian pengelolaan dan pendayagunaan Penyuluh KB, penelitian menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara dengan jumlah tujuh informan Penyuluh KB Kabupaten Kediri. Analisis data menggunakan model interaktif empat tahapan yaitu pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menemukan bahwa Implementasi Peraturan Kepala BKN No 06 Tahun 2016 Tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten/ Kota di Kabupaten Kediri sudah berjalan cukup baik, meskipun terdapat beberapa faktor penghambat dan pendukung, empat faktor penghambat antara lain pola koordinasi dan komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, tiga faktor pendukung antara lain: pola koordinasi dan komunikasi dimensi transmisi dan kejelasan, sumberdaya yang terdiri dari sumberdaya anggaran dan peralatan, disposisi tupoksi insentifitas. Beberapa hal yang dapat mendorong Implementasi Peraturan Kepala BKN No 06 Tahun 2016 Tentang Pengalihan Pegawai Negeri Sipil daerah Kabupaten/ Kota di Kabupaten Kediri agar lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan, antara lain : membangun pembiasaan komunikasi efektif antara pemberi dan penerima informasi, memaksimalkan kualitas SDM yang tersisa dengan membekali pengetahuan terkini agar lebih kompeten dibidangnya, menyampaikan kebutuhan pegawai dengan latar belakang sesuai dengan jabatan yang dibutuhkan
References
Adam, M., Salomo, R. V., & Riady, Y. (2021). Implementasi Kebijakan Pengendalian Penduduk Pada Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (PPAPP) Provinsi DKI Jakarta. Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi, 1(1), 109–116.
Akib, H. (2012). Implementasi kebijakan: Apa, mengapa dan bagaimana. Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik, 1(1), 1–11.
Andriani, M. (2019). Pengarusutamaan Gender dalam Implementasi Program KB di Kota Yogyakarta. Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial, 18(2), 167–178.
EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Febriana, R. B. (2017). Evaluasi Dampak Ekonomi Pelaksanaan Program Pengembangan Agribisnis Perdesaan (PUAP) di Gapoktan Karya Tani, Desa Bendosewu, Kecamatan Talun, Kabupaten Blitar. Kebijakan Dan Manajemen Publik, 5(3), 1–15.
Hsb, A. M. (2019). Pelaksanaan Kewenangan Atribusi Pemerintahan Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.
Kadji, Y. (2015). Formulasi dan Implementasi Kebijakan Publik Kepemimpinan dan Perilaku Birokrasi dalam Fakta Realitas. In UNG Press Gorontalo.
Leo, A. (2022). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
Miles, M.B, Huberman,A.M, dan Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis, A. Methods Sourcebook Edition 3.
Moleong, L. J. (2018). Metodologi Penelitian Kualitatif (38th ed.). PT Remaja Rosdakarya.
Purwanto, E. A. (2012). Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya di Indonesia (Issue 1). 2012.
Ramadhan, M. H., & Idami, Z. (2020). Pengendalian Laju Pertumbuhan Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana di Kota Banda Aceh. Journal of Governance and Social Policy, 1(1), 47–57.
Suswandari, M., & Rahman, M. S. K. (2021). Baby Boom dalam Perspektif Demografis dan Sosiologis. DIMENSIA: Jurnal Kajian Sosiologi, 10(1), 76–87.
Van Meter, D. S., & Van Horn, C. E. (1975). The policy implementation process: A conceptual framework. Administration & Society, 6(4), 445–488.
Wahab, S. A. (2021). Analisis kebijakan: dari formulasi ke penyusunan model-model implementasi kebijakan publik. Bumi Aksara.
Widodo, S. (2018). Implementasi Pelayanan Pengunjung di Lembaga Pemasyarakatan Kelas LIB Kota Blitar. Mediasosian, Vol. 2(1), hal. 57-61.
Zuhro, R. S. (2018). Demokrasi, otonomi daerah dan pemerintahan indonesia. Interaktif: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial, 10(1), 1–41.
Downloads
Published
How to Cite
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
