Formulasi Kebijakan Efisiensi Anggaran Tahun 2025

Muhammad Ikrar Martarech; Muhammad Nur Budiyanto; Atrika Iriani

doi:10.30737/mediasosian.v9i2.6810

Authors

Muhammad Ikrar Martarech Universitas Sriwijaya, Indonesia
Muhammad Nur Budiyanto Universitas Sriwijaya, Indonesia
Atrika Iriani Universitas Sriwijaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i2.6810

Keywords:

Public Policy, Policy Formulation, Efficiency, State Budget (APBN), Regional Budget (APBD)

Abstract

Efisiensi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 merupakan kebijakan pemerintah untuk meningkatkan efektivitas anggaran dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi pustaka untuk menganalisis proses perumusan kebijakan melalui model proses kebijakan, meliputi identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan, adopsi, dan implementasi kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan efisiensi anggaran didorong oleh defisit fiskal, beban utang, serta inefisiensi pengeluaran, dan kemudian ditetapkan sebagai prioritas nasional melalui Instruksi Presiden No. 1 Tahun 2025. Implementasi kebijakan menekankan pembatasan belanja non-prioritas, optimalisasi pendapatan, realokasi anggaran ke sektor produktif, serta digitalisasi tata kelola anggaran. Implikasinya menuntut penguatan transparansi, koordinasi antar-lembaga, dan percepatan administrasi digital. Jika dijalankan konsisten, kebijakan ini diharapkan mampu memperbaiki tata kelola keuangan negara, mengurangi defisit, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

References

Anderson, J. E. (2020). Public policymaking (9th ed.). In Cengage Learning.

Anggara, S. (2018). Kebijakan publik. Pustaka Setia, 2.

Bappenas. (2024). Perencanaan anggaran berbasis partisipasi dan daya dukung fiskal. Jakarta: Bappenas.

Bappenas. (2025). Strategi efisiensi anggaran dalam kebijakan fiskal berkelanjutan. Jakarta: Bappenas.

BPK RI. (2025). Audit dan evaluasi implementasi kebijakan efisiensi anggaran. Jakarta : BPK RI.

Creswell, J. W. (2014). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (4th ed.). SAGE Publications.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik. In Gadjah Mada Universitas Press (pp. 1–710).

Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (15th ed.). Pearson.

Friedrich, C. J. (1963). Man and his government: An empirical theory of politics.

Howlett, M., & Ramesh, M. (2021). Policy cycles and policy subsystemsSK. JAFUNG Terakhir.pdf. Oxford University Press.

Husein, M. (2023). Problematika kebijakan penetapan ibu kota negara dan evaluasi dampak sosialnya. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 9(1), 22–34.

IMF. (2025). Fiscal transparency report: Indonesia. Washington, DC: International Monetary Fund.

Kemenkeu RI. (2024). Kebijakan efisiensi anggaran dalam pengelolaan fiskal berkelanjutan. Jakarta : Kemenkeu RI.

Kementerian PANRB. (2024). Strategi peningkatan kualitas pelayanan publik di Indonesia. Jakarta: Kementerian PANRB.

Kementerian PANRB. (2025). Transformasi digital dalam reformasi birokrasi dan pengelolaan anggaran. Jakarta: KemenPAN-RB.

Kementrian Keuangan RI. (2025). Kebijakan efisiensi anggaran dalam pengelolaan fiskal berkelanjutan. Jakarta: Kemenkeu RI.

Luaylik, Azizah, & Saputri, E. (2022). Strategi pemberdayaan UMKM batik desa Klampar Kabupaten Pamekasan dalam perspektif kebijakan berkelanjutan. Jurnal Mediasosian, 6(2), 315–328.

Marwiyah, S. (2022). Kebijakan Publik. Universitas Panca Marga.

Presiden RI. (2025). Kebijakan Efisiensi Anggaran 2025. Jakarta : Sekretariat Negara.

Rose, R. (1993). Lesson-drawing in public policy: A guide to learning across time and space. hatham House.

Universitas Muhammadiyah Jakarta. (2025). Efisiensi anggaran dan produktivitas nasional: Navigasi kebijakan di tengah tantangan. Jakarta: Penerbit UMJ.