PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA BALAP LIAR DI KECAMATAN MEDAN TIMUR OLEH KEPOLISIAN SEKTOR MEDAN TIMUR

Abstract

Balap liar adalah sebuah fenomena pelanggaran lalu lintas dan ketertiban
umum yang mengganggu masyarakat di Kecamatan Medan Timur. Kegiatan ini
tidak hanya mengancam keselamatan para pelaku dan pengguna jalan yang lain,
tetapi juga dapat memicu kejahatan lain seperti perjudian dan penggunaan knalpot
bising yang melanggar aturan lalu lintas. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis cara penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian Sektor
(Polsek) Medan Timur terhadap pelaku balap liar, serta mengidentifikasi faktorfaktor yang menghalangi upaya untuk mengatasi aktivitas ini. Penelitian ini
menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data
diperoleh melalui observasi langsung, wawancara mendalam dengan polisi dan
masyarakat setempat, serta kajian dokumen yang berupa laporan kegiatan
operasional kepolisian. Analisis data dilakukan dengan pendekatan deskriptifkualitatif. Temuan dari studi ini mengindikasikan bahwa Polsek Medan Timur telah
menjalankan penegakan hukum melalui tindakan pencegahan, seperti patroli rutin
dan pemberian imbauan, serta tindakan represif, yakni penindakan tilang dan
penyitaan kendaraan. Namun, efektivitas penegakan hukum masih terhambat oleh
keterbatasan infrastruktur, rendahnya kesadaran hukum di kalangan pelaku yang
sebagian besar berusia remaja, serta pola pelarian yang dilakukan oleh para pelaku
yang berpindah-pindah tempat. Sanksi yang saat ini diterapkan lebih bersifat
administratif, sehingga tidak memberi efek jera yang cukup bagi pelaku yang sering
kali mengulangi pelanggaran. Penegakan hukum terkait tindak pidana balap liar di
Kecamatan Medan Timur belum mencapai performa yang ideal. Diperlukan
kolaborasi antara pendekatan penegakan hukum yang lebih ketat dengan
pendekatan keadilan restoratif serta keterlibatan aktif masyarakat dan orang tua
dalam pengawasan yang berbasis komunitas.
Kata Kunci : Penegakan Hukum, Balap Liar, Polsek Medan Timur, Ketertiban
Umum.