PENGGUNAAN KUITANSI SEBAGAI ALAT BUKTI TRANSAKSI JUAL BELI (Ditinjau Dari Perspektif Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

Rizki Yudha Bramantyo(1*), Hary Murti(2), Niniek Wahyuni(3), Suwarno Suwarno(4),

(1) Fakultas Hukum Universitas Kadiri
(2) Fakultas Hukum Universitas Kadiri
(3) Fakultas Hukum Universitas Kadiri
(4) Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Kadiri
(*) Corresponding Author

Abstract


ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah kuitansi jual beli tebu yang dibuat petani tebu untuk kontraktor bisa dijadikan alat bukti yang menurut KUHPerdata. Dari beberapa penelitian terhadap beberapa kuitansi yang diperoleh dari kontraktor tebu, disimpulkan bahwa kuitansi jual beli yang dibuat memiliki bebrapa kelemahan. Kurang lengkapnya isi dari kuitansi jual beli tersebut akhirnya membuat lemah jika dugunakan sebagai alat bukti. Keadaan ini berimbas pada lemahnya posisi kontraktor tebu jika dikemudian terjadi wanprestasi dari transaksi tersebut. Penulis mengusulkan bentuk kuitansi yang dirasa lebih sesuai dengan transaksi jual beli tebu, dengan manambahkan baris isian: warga untuk alamat petani, seluas/sebanyak untuk menyatakan luasnya lahan tebu yang dijual, atau seberapa banyak tebu yang dijual, lokasi lahan untuk menjelaskan lokasi lahan tebu secara terperinci, bats batas untuk menyatakan batas sekeliling lahan, harga untuk jumlah harga yang disepakati, ketentuan untuk ketentuan tambahan dalam transaksi, dan baris untuk saksi I dan saksi II.

Kata Kunci: Kuitansi, Petani Mandiri, Kontraktor Tebu


Full Text:

PDF

References


REFERENSI

Budiono, Herlien. 2010. Ajaran Umum Hukum Perjanjian dan Penerapanya di Bidang Kenotarian, Bandung: Citra Aditya.

Hanum, F. (2019). Analisis Pelaksanaan Peraturan Walikota No.40 Th. 2014 Tentang Pedoman Program Fasilitasi Pemberdayaan Masyarakat Di Kecamatan Mojoroto Kota Kediri. Mediasosian, Vol. 3(1), hal. 15-27.

Harahap, M. Yahya. 1986, Segi-segi Hukum Perjanjian.Bandung : Alumni

Kementrian Pertanian, 2016, Outlook Tebu, Jakarta: Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, Kementrian Pertanian

Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002

Keputusan Menteri Keuangan No. 476/KMK.03/2002 Tahun 2002

Kitab Undang-undang Hukum Perdata

Kitab Undang-undang Hukum Dagang

Komariah. 2002. Hukum Perdata,Malang : Universitas Muhammadiyah Malang

Marwanto, I. H., & Suwarno, S. (2019). Reformasi Birokrasi Daerah: Variasi Inovasi Birokrasi Perizinan Pasca Otonomi Daerah. Mediasosian, Vol. 2(2).

Mertokusumo, Sudikno. 2005. Mengenal Hukum: Suatu Pengantar. Yogjakarta: Liberty

Muhammad, Abdulkadir. 1992. Hukum Perikatan. Bandung: PT Citra Aditya Abadi

Patrik, Purwahid. 1988. Hukum Perdata II. Semarang : Universitas Diponegoro

Purwanto, Harry. 2009. Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. Jurnal Berkala GH UGM. Mimbar Hukum Volume 21 no 1

Prayogo, Imam dan Djoko Prokoso. 1987. Surat Berharga. Bina Aksara, Jakrta

Projodikoro, wirjono. 1991. Hukum Perdata tentang Persetujuan-persetujuan Tertentu.Bandung : Sumur

Salim, H.S. 2004. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak.Jakarta : Sinar Grafika

Setiawan, R. 1979. Pokok-pokok Hukum Perikatan. Bandung. Bina Cipta

Simanjuntak, P.H.N. 2009, Pokok-pokok Hukum Perdata Indonesia,Jakrta : Djambatan

Sofyan, Sri Dewi Masjchoen. 2000. Hukum Perdata : Hukum Benda. Jogjakarta : Liberty

Suryodiningrat, RM. 1996. Perikatan-perikatan Bersumber Perjanjian,Bandung : Tarsito

Subekti, R dan Tjitrosudibyo, R. 2001. Kitab-kitab Undang-undang Hukum Perdata, Cetakan ke-31. Jakarta: PT Pradnya Paramita

Subekti, R. 1991. Hukum Perjanjian, Cetakan ke-VIII, Jakarta : PT Intermasa

Subekti, R. 1996. Pokok-pokok Hukum Perdata, Jakarta: PT Intermasa, Cetakan XXVIII

Sutanto, Retno Wulan dan Iskandar Oeripkartawinata. 1986. Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek. Bandung: Alumni

Suwarno, S., & Bramantyo, R. Y. (2019). Pertumbuhan Ekonomi Kreatif Masyarakat Sekitar Hutan Lindung dan Hutan Produksi di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri. Mediasosian, Vol. 3(2).

Undang-undang No. 13 Tahun 1988 Tentang Bea Materai




DOI: http://dx.doi.org/10.30737/mediasosian.v4i1.825

Article Metrics

Abstract view : 98 times
PDF - 19 times

Refbacks

  • There are currently no refbacks.


JURNAL MEDIASOSIAN is still in preparation to be indexed in:
"

Copyright of JURNAL MEDIASOSIAN (Jurnal Ilmu Sosial dan Administrasi Negara) ISSN 2579-342X (print), ISSN 2620-5149 (online)

Gedung B UNIVERSITAS KADIRI, FISIP

Jl. Selomangleng No.1 Mojoroto, Kota Kediri, 64115,

Phone: 085736964063

Email: mediasosian@unik-kediri.ac.id