PEMETAAN DAN DIGITALISASI OBJEK PAJAK DAERAH SEBAGAI STRATEGI PENGUATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH DI TENGAH PEMANGKASAN TRANSFER KE DAERAH
DOI:
https://doi.org/10.30737/interaksi.v2i04.8054Keywords:
pendapatan asli daerah, transfer ke daerah, digitalisasi pajak daerah, pemetaan objek pajak, own-source revenue, transfers to regions, local tax digitalisation, tax object mapping, tapping boxAbstract
Pengurangan Transfer ke Daerah (TKD), dari Rp919,9 triliun pada APBN 2025 menjadi Rp693 triliun pada APBN 2026 setelah usulan awal Rp650 triliun, menambah tekanan pada anggaran daerah, terutama wilayah dengan PAD terbatas. Artikel ini mengkaji kemungkinan dampak pengurangan transfer dan merumuskan langkah untuk memperkuat PAD melalui pembaruan peta serta digitalisasi objek pajak. Metode yang digunakan ialah pendekatan deskriptif kualitatif berbasis kajian pustaka atas regulasi, dokumen fiskal, dan penelitian terdahulu, dengan analisis tematik lima tahap. Hasil telaah mengindikasikan bahwa berkurangnya transfer dapat memicu penyesuaian belanja dan tenaga PPPK, menekan kegiatan ekonomi lokal, serta berimbas pada penerimaan pajak. UU Nomor 1 Tahun 2022 membuka peluang peningkatan pendapatan, tetapi penilaian PBB belum selalu merefleksikan perubahan fungsi lahan atau bangunan, sementara pelaporan pajak makanan dan minuman berisiko tidak sesuai transaksi aktual. Dengan demikian, persoalan penting berada pada ketepatan basis pajak dan mekanisme verifikasi, bukan semata-mata tarif. Rekomendasi yang diajukan meliputi Perda yang menyesuaikan kondisi objek pada tahun pajak berjalan serta integrasi POS dengan tapping box atau mPOS untuk PBJT makanan-minuman. Karena penelitian bertumpu pada dokumen, rekomendasi tersebut masih memerlukan pengujian lapangan.
References
Afrizal, R. M., & Khoirunurrofik. (2022). Mengkaji efek flypaper di Indonesia: Bukti setelah pengalihan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan-Perdesaan ke pemerintah daerah. Jurnal Bina Praja, 14(3), 465–478.
Ana, Y. S., Modding, B., & Mursalim. (2023). Analysis of effectiveness and contribution of regional tax revenue before and after the implementation of the tapping box to optimize regional original income in Polewali Mandar. Eqien: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 11(2).
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Chamalinda, K. N. L., & Rismadhani, I. P. (2023). Modernization of tax administration through the implementation of tapping boxes in an effort to optimize tax compliance. Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN), 5(2).
Direktorat Jenderal Pajak, K. K. R. I. (2024). Menyambut Coretax di 2025, ini yang perlu dilakukan wajib pajak. In Direktorat Jenderal Pajak. https://www.pajak.go.id/
Faikal, H., Amaliya, S., Sasmita, F. D., Maula, I., & Furqon, A. (2026). Transformasi digital administrasi perpajakan daerah: Analisis ekosistem, dampak, dan tantangan implementasi pada BPKAD Kabupaten Jepara. WANARGI: Jurnal Manajemen Dan Akuntansi.
Hidayat, R. N. (2000). Pengaruh belanja pemerintah terhadap pembangunan ekonomi Kabupaten Probolinggo.
Indonesia, K. K. R. (2022). Hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022). Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
Kontan. (2026). Menambah daya gedor fiskal di 2026. https://insight.kontan.co.id/news/menambah-daya-gedor-fiskal-di-2026
Kusumadewi, D. A., & Rahman, A. (2007). Flypaper effect pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Indonesia. Jurnal Akuntansi Dan Auditing Indonesia, 11(1).
Mahmudi. (2019). Manajemen keuangan daerah. Erlangga.
Mardiasmo. (2021). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.
Maulana, R. A. (2000). Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang kemandirian keuangan daerah Kota Bandung.
Mukti. (2000). Pengaruh Tambahan Penghasilan Pegawai terhadap kinerja pegawai Aparatur Sipil Negara.
Nisa, P. K., & Setiawati, B. (2024). Inovasi pelayanan pajak daerah dengan metode tapping box pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Tabalong. Jurnal Administrasi Publik Dan Bisnis.
Pajak.com. (2025). Anggaran TKD naik jadi Rp693 triliun, Menkeu Purbaya: Saya akan paksa dan pantau belanja daerah. https://www.pajak.com/ekonomi/anggaran-tkd-naik-jadi-rp693-triliun-menkeu-purbaya-saya-akan-paksa-dan-pantau-belanja-daerah/
Prasetyo, A., & Aida, A. N. (2017). Pengaruh PAD, DAU, DAK terhadap pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan pada kabupaten/kota di Indonesia. Jurnal Budget: Isu Dan Masalah Keuangan Negara, 2(1), 51–61. https://doi.org/10.22212/jbudget.v2i1.44
Rahmawati, A. P., & Putra, S. S. (2023). Evaluasi pengendalian intern pada penerapan tapping box untuk mencegah kecurangan dalam pelaporan pajak dan mengefektifkan penerimaan pajak daerah. Indonesian Accounting Research Journal, 3(3), 231–242.
Sabina, V. A., Tripermata, L., Ghina, A., & Munandar, A. (2025). Efektivitas penggunaan alat rekam pajak (tapping box) dan tingkat kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran dengan gender sebagai variabel moderasi. Jurnal Analisis Akuntansi Dan Keuangan.
Simanjuntak, A. K. M. (2025). Susut 29%, alokasi transfer ke daerah pada 2026 hanya Rp650 triliun. DDTCNews. https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/1813001/susut-29-alokasi-transfer-ke-daerah-pada-2026-hanya-rp650-triliun
Suhyanto, O., Juanda, B., Fauzi, A., & Rustiadi, E. (2020). Pengaruh dana transfer, dana desa dan PAD terhadap indeks pembangunan manusia di Provinsi Jawa Barat. Ekuitas: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan, 4(3), 285–305. https://doi.org/10.24034/j25485024.y2020.v4.i3.4478
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Yuwana Galih Wibawa
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
