DIGITALISASI PEMBAYARAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR MELALUI MARKETPLACE SEBAGAI INOVASI PELAYANAN PUBLIK: KAJIAN LITERATUR
DOI:
https://doi.org/10.30737/interaksi.v3i01.8121Keywords:
inovasi pelayanan publik, E-Samsat, pajak kendaraan bermotor; , marketplace, e-government.Abstract
Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang praktis dan efisien mendorong inovasi digital di sektor pemerintahan. Salah satunya adalah pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) tahunan melalui E-Samsat yang kanal pembayarannya dikerjasamakan dengan platform marketplace dan aplikasi perbankan digital serta terhubung dengan Samsat Digital Nasional (SIGNAL). Kajian literatur ini bertujuan memetakan manfaat yang dilaporkan literatur beserta kekuatan buktinya, mengidentifikasi hambatan implementasi, dan merumuskan rekomendasi kebijakan. Data sekunder berupa regulasi, artikel jurnal, dan dokumen publik dianalisis secara tematik (Braun & Clarke, 2006) dengan kerangka atribut inovasi Rogers, tahapan kematangan e-government Layne dan Lee, serta kolaborasi inovasi sektor publik. Hasil kajian menunjukkan bahwa E-Samsat telah memenuhi tahap transaksi dan sebagian tahap integrasi e-government. Manfaat berupa efisiensi waktu, transparansi proses, dan berkurangnya tatap muka masih berupa klaim literatur atau potensi, sedangkan penurunan biaya, peningkatan kepatuhan, dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) belum terbukti karena tidak tersedia data terukur dan kanal pihak ketiga dapat menimbulkan biaya layanan. Lima hambatan teridentifikasi, yaitu literasi digital yang belum merata, kesenjangan infrastruktur dan konsistensi data, risiko keamanan data pribadi, koordinasi lintas lembaga, dan pemantauan kinerja yang belum terpadu. Rekomendasi disusun menjadi lima langkah operasional lengkap dengan penanggung jawab, indikator, dan prioritas. Temuan ini bersifat analisis literatur dan perlu diuji dengan data primer serta data realisasi PKB.
References
Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3(2), 77–101. https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa
Indonesia, C. (2023). Fitur E-Samsat Tokopedia raih penghargaan dari Pemprov Jatim. https://www.cnbcindonesia.com/tech/20231128152040-37-492706/fitur-e-samsat-tokopedia-raih-penghargaan-dari-pemprov-jatim
Indonesia, P. R. (2023). Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.
Jambi, A. (2021). Korlantas Polri: Layanan Samsat digital hindari perilaku koruptif. https://jambi.antaranews.com/berita/481997/korlantas-polri-layanan-samsat-digital-hindari-perilaku-koruptif
Layne, K., & Lee, J. (2001). Developing fully functional e-government: A four stage model. Government Information Quarterly, 18(2), 122–136.
Muharam, R. S. (2019). Inovasi pelayanan publik dalam menghadapi era. Decision: Jurnal Administrasi Publik, 1(1), 39–47.
Natika, L. (2024). Transformasi pelayanan publik di era digital: Menuju pelayanan masa depan yang lebih baik. The World of Public Administration Journal, 6(1). https://doi.org/10.37950/wpaj.v6i1
Pajakku. (2025). Cara bayar PKB lewat aplikasi SIGNAL, tanpa ke Samsat. https://pajakku.com/artikel/cara-bayar-pkb-lewat-aplikasi-signal-tanpa-ke-samsat
Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (2022).
Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (2015).
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182 (2018).
Presiden, P. (2018). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik. In Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182.
Priastuti, T., Sumaryana, A., & Utami, S. B. (2022). Design of e-Samsat services at the West Java Regional Revenue Agency (Case study of Bandung City). Jurnal Manajemen Pelayanan Publik, 5(2). https://journals.unpad.ac.id/jmpp/article/download/37262/pdf
Rogers, E. M. (2003). Diffusion of innovations (5th ed.). Free Press.
Sørensen, E., & Torfing, J. (2011). Enhancing collaborative innovation in the public sector. Administration & Society, 43(8), 842–868.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (2022).
Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D. (2003). User acceptance of information technology: Toward a unified view. MIS Quarterly, 27(3), 425–478.
Wardana, I. G. N. W., & Prabawati, N. P. A. (2024). Efektivitas pelayanan publik dalam perspektif good governance di era digital. Socio-Political Communication and Policy Review, 1(6), 1–8. https://doi.org/10.61292/shkr.178
Yanto, E., Anirwan, A., & Nugroho, T. C. (2025). Dampak inovasi terhadap akselerasi pelayanan publik di era society 5.0: Studi literatur. Journal of Governance and Policy Innovation, 5(2), 72–80. https://doi.org/10.51577/jgpi.v5i2.801
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Nur Ilmi Fauziah
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
