DINAMIKA IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SOSIAL DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU (DBHCHT): STUDI LITERATUR DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA (D.I) YOGYAKARTA

Wimmy Haliim; Moddie Alvianto Wicaksono

doi:10.30737/mediasosian.v9i2.6803

Authors

Wimmy Haliim Universitas Brawijaya
Moddie Alvianto Wicaksono Komite Nasional Pelestarian Kretek, Kabupaten Sleman, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30737/mediasosian.v9i2.6803

Keywords:

DBHCHT, DTKS, Kebijakan Sosial, Petani Tembakau

Abstract

Penelitian ini menganalisis dinamika implementasi kebijakan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) di lima kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yaitu Kabupaten Sleman, Bantul, Gunungkidul, Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta. Sebagai sumber pendapatan daerah yang penting, DBHCHT diharapkan dapat mendukung sektor kesehatan, pengembangan industri tembakau, serta peningkatan kesejahteraan petani tembakau. Namun, muncul berbagai kendala seperti lemahnya pengawasan, alokasi anggaran yang tidak transparan, hingga bantuan sosial tidak tepat sasaran kepada petani tembakau. Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan data primer didapatkan di Kabupaten Sleman sebagai kabupaten dengan penerimaan dana DBHCHT terbesar di Provinsi DIY. Sedangkan metode studi literatur dan analisis kebijakan untuk menggali faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan DBHCHT di lima kabupaten/kota di Provinsi DIY. Temuan penelitian ini menunjukkan ketidaksinkronan antara regulasi pusat dan daerah memperburuk efektivitas penggunaan dana tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Implementasi DBHCHT belum Meningkatkan kesejahteraan petani tembakau. Hal tersebut dikarenakan sinkronisasi data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS) dan DBHCHT justru menjadi hambatan bagi petani tembakau. Perlu reformasi kebijakan yang mencakup peningkatan transparansi, penguatan pengawasan, dan penyesuaian kebijakan yang lebih tepat sasaran. Sehinga penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi pemerintah daerah di wilayah Provinsi DIY dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan DBHCHT, terutama dampak positifnya terhadap petani tembakau.

References

Abror, D. (2021). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA BAGI MASYARAKAT MISKIN YANG TERDAMPAK COVID-19 DI DESA SIDOREJO KECAMATAN SAWAHAN KABUPATEN NGANJUK. Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 5(2), 158. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v5i2.1976

Aco, F. (2021). Pendekatan Komprehensif Dan Mitigasi Perselisihan Dalam Penyamaan Persepsi Ketenagakerjaan Di Industri Rokok Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Enersia Publika: Energi, Sosial, Dan Administrasi Publik, 5(2), 459–473. https://doi.org/https://doi.org/10.30588/jep.v5i2.956

Anam, F. K. (2020). DAMPAK PENERIMA MANFAAT DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU UNTUK PENINGKATAN KUALITAS BAHAN BAKU DI KABUPATEN TEMANGGUNG. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

BKDPR RI. (2021). Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis. DPR Republik Indonesia. DPR Republik Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-246.pdf

Creswell, J. W. (2017). Research design : qualitative, quantitative, and mixed methods approaches. SAGE.

DPR RI. (2022). Naskah akademik Rancangan Undang-Undang tentang Komoditas Strategis. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. https://berkas.dpr.go.id/puuekkukesra/na/file/na-246.pdf

Esping-Andersen, Gøsta. (1990). The three worlds of welfare capitalism. Princeton University Press.

Firmansyah, D. (2018). Analisis Implementasi Pemungutan Cukai Hasil Tembakau di Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Pabean B Yogyakarta. Universitas Braiwjaya.

Haliim, W., & Purba, D. (2023). SOCIAL AND BUREAUCRATIC PROBLEMS IN SOCIAL POLICY IMPLEMENTATION IN INDONESIA: A STUDY ON THE PROGRAM KELUARGA HARAPAN (PKH). Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 7(1), 105–129. https://doi.org/10.30737/mediasosian.v7i1.4533

Indodata Research Center. (2024). Mengukur Besarnya Pasar Roko Ilegal Di Indonesia (Estimating The Size Of Illicit Cigarette Market In Indonesia). Indodata Research Center.

KPP Nasional, & BPP Nasional. (2023). Laporan Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) Tahun 2023. Universitas Pancasila.

Kurnianingtyas, D. (2021). Strategi Rujukan Dan Premi Pada Sistem Asuransi Kesehatan Nasional. Institut Teknologi Sepuluh Nopember.

Kurniawan, F. D. A. (2023). Pola Pengentasan Kemiskinan dalam Perspektif Sound Governance di Kabupaten Bondowoso. Universitas Jember.

Lincoln, Y. S. ., & Denzin, N. K. . (2011). The Sage handbook of qualitative research. Sage Publications.

Lustiyati, E. D., & Untari, J. (2021). Analisis Kebijakan Pembiayaan Program Pengendalian Penyakit Tuberkulosis di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat, 10(04), 217–229. https://doi.org/10.33221/jikm.v10i04.860

Nugraha, N. S. (2024). PENERAPAN KAMPANYE DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU PUBLIC RELATIONS BEA CUKAI YOGYAKARTA KEPADA MASYARAKAT (STUDI DESKRIPTIF KUALITATIF). Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Patton, M. Quinn. (2015). Qualitative research & evaluation methods : integrating theory and practice. SAGE Publications, Inc.

Peraturan Bupati Kabupaten Bantul. (2024). Peraturan Bupati (Perbup) Kabupaten Bantul Nomor 60 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul 50 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Tembakau Tahun Anggaran 2024. BKP RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/312274/perbup-kab-bantul-no-60-tahun-2024

Peraturan Bupati Kabupaten Gunungkidul. (2022). Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 60 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234629/perbup-kab-gunungkidul-no-60-tahun-2022

Peraturan Bupati Kabupaten Kulon Progo. (2024). Peraturan Bupati Kulon Progo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau bagi Buruh Pabrik Rokok Tahun Anggaran 2024. BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/310168/perbup-kab-kulon-progo-no-44-tahun-2024

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. (2022). Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234413/pergub-no-52-tahun-2022

Peraturan Walikota Kota Yogyakarta. (2022). Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemberian Bantuan Langsung Tunai Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. BPK RI. https://peraturan.bpk.go.id/Details/243109/perwali-kota-yogyakarta-no-77-tahun-2022

Prabandari, Y. S. (2013). Penggalian Riwayat dan Nasihat Tentang Gaya Hidup Sehat oleh Dokter Pelayanan Primer. Kesmas: National Public Health Journal, 8(5), 221. https://doi.org/10.21109/kesmas.v8i5.388

Prasetyo, A. (2023). POLA KEMITRAAN PETANI TEMBAKAU DENGAN PERUSAHAAN ROKOK: CORE-PERIPHERY PARADIGM. Universitas Sebelas Maret.

Prayitno, E. E. (2024). Disparitas Implementasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau (DBH-CHT) Terhadap Program Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat Daerah. Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 10(1), 182. https://doi.org/10.35194/jhmj.v10i1.4128

Putra, F. R. (2022). Peran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Bagi Kabupaten Sleman Tahun 2021. Politeknik Keuangan Negara (PKN) STAN.

Rawls, J. (1999). A Theory of Justice: Revised Edition. Harvard University Press.

Santoso, H. (2018). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Usahatani Tembakau (Nicitiana tabacum) Di Desa Konang, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan. Universitas Brawijaya.

Sari, A. N., Alif, S. N., & Ayunda, N. (2023). Pengaruh Kebijakan Subsidi Pupuk dan Karakteristik Petani Terhadap Tingkat Kesejahteraan Petani Tembakau. Buana Matematika : Jurnal Ilmiah Matematika Dan Pendidikan Matematika, 13(1), 1–12. https://doi.org/10.36456/buanamatematika.v13i1.7434

Sitepu, R. K. K., & Mahesa, R. (2023). /kajian pembangunan daerah pada rencana kerja pemerintah tahun 2023. Widina Bhakti Persada Bandung.

SK Dinas Sosial No: 029-031 dan 046/Kep.Din/2023: https://dinsos.slemankab.go.id/wp-content/uploads/DAFTAR-KEPUTUSAN-KEPALA-DINAS-TAHUN-2023.pdf

Sukmono, R. (2019). KAJIAN PENERAPAN EARMARKING CUKAI HASIL TEMBAKAU DI INDONESIA (PERIODE TAHUN 2006 S.D. 2016). JURNAL PERSPEKTIF BEA DAN CUKAI, 3(1). https://doi.org/10.31092/jpbc.v3i1.434

Suprihanti, A., Harianto, N., Sinaga, B. M., & Kustiari, R. (2019). Dampak Kebijakan Cukai Rokok terhadap Distribusi Surplus Ekonomi Industri Rokok di Indonesia. Jurnal Agro Ekonomi, 37(1), 1. https://doi.org/10.21082/jae.v37n1.2019.1-23

Timms, Noel. (2019). Social welfare : why and how? Routledge.

Titmuss, R. Morris., Abel-Smith, Brian., & Titmuss, Kathleen. (1974). Social policy : an introduction. Allen & Unwin.

Utami, D. P. U. (2018). Pengelolaan Dana bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) di Kabupaten Nganjuk Tahun 2008-2018. Universitas Airlangga.

Yaqin, A., Ridho, M. I., & Uluf, W. T. (2025). DINAMIKA SOSIAL-EKONOMI PETANI TEMBAKAU DI INDONESIA: STUDI KESEJAHTERAAN DAN KEBERLANJUTAN. I’THISOM : Jurnal Ekonomi Syariah, 4(1), 574–584. https://doi.org/10.70412/its.v4i1.169

Yin, R. K., & Campbell, D. T. (2018). Case study research and applications : design and methods. SAGE Publications, Inc.

Zuhri, M., & Handayani, A. (2015). Implementasi Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Dbhcht) Di Jawa Tengah. JURNAL LITBANG PROVINSI JAWA TENGAH, 13(1), 1–134.