Implementasi Kebijakan Mutasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD)

Muhammad Ikrar Martarech; Muhammad Nur Budiyanto; Atrika Iriani

doi:10.30737/mediasosian.v10i1.7429

Authors

Muhammad Ikrar Martarech Universitas Sriwijaya, Indonesia
Muhammad Nur Budiyanto Universitas Sriwijaya, Indonesia
Atrika Iriani Universitas Sriwijaya, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30737/mediasosian.v10i1.7429

Keywords:

implementasi kebijakan, kebijakan publik, mutasi ASN, Organisasi Perangkat Desa (OPD), BKPSDM, policy implementation, public policy ASN Transfer, Regional Apparatus Organizations (OPDs)

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih terbatasnya kajian empiris mengenai implementasi kebijakan mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di tingkat kabupaten yang dianalisis secara komprehensif menggunakan model implementasi kebijakan Thomas B. Smith. Sebagian penelitian sebelumnya lebih berfokus pada aspek normatif-regulatif sehingga belum menggambarkan interaksi antara kebijakan, pelaksana, kelompok sasaran, dan lingkungan kebijakan dalam praktik mutasi ASN. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kebijakan mutasi ASN antar-OPD di Kabupaten Banyuasin oleh BKPSDM berdasarkan empat komponen model tersebut, yaitu kebijakan yang diidealkan, kelompok sasaran, organisasi pelaksana, dan faktor lingkungan. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi secara interaktif. Hasil penelitian menunjukkan implementasi kebijakan mutasi ASN di Kabupaten Banyuasin berjalan cukup efektif namun belum optimal. Pelaksanaan telah berpedoman pada Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019, tetapi belum didukung peraturan bupati yang lebih spesifik sehingga menimbulkan variasi penerapan antar-OPD. Kendala meliputi administrasi belum lengkap, masa kerja minimal belum terpenuhi, ego sektoral, lemahnya koordinasi, serta rendahnya pemahaman regulasi. Implikasinya menekankan penguatan regulasi daerah, peningkatan koordinasi, dan sosialisasi sistem merit. Novelty penelitian terletak pada penggunaan model secara integratif di tingkat kabupaten.

References

Ama, D. A. (2021). Implementasi Kebijakan Walikota Medan Nomor 12 Tahun 2020 Dalam Penatalaksanaan Perpindahan Pns Antar Unit Kerja Di Badan Kepegawaian Daerah Kota Medan. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial Dan Politik [JIMSIPOL], 1(4), 1–7.

Anderson, J. E. (2014). Public policymaking: An introduction (8th ed.). Cancage Learning.

Anggara, S. (2018). Kebijakan publik. Pustaka Setia.

Dunn, W. N. (2003). Pengantar Analisis Kebijakan Pulblik. In Gadjah Mada Universitas Press (pp. 1–710).

Dye, T. R. (2017). Understanding public policy (14th ed.). Pearson.

Easton, D. (1965). A systems analysis of political life. In John Wiley & Sons.

Fuadi, A. R. Z. A. (2024). Implementasi Mutasi Dan Promosi Kerja Dalam Menumbuhkan Semangat Kerja Pegawai Di Kementerian Agama Kabupaten Langkat. 1, 104–113. https://jurnal.staijm.ac.id/ojs/index.php/jzh/article/view/150

Geusan Akbar, G. (2010). Pengaruh Implementasi Kebijakan Mutasi Pegawai dan Sistem Insentif Penghasilan Pegawai terhadap Motivasi Kerja Pegawai dalam Peningkatkan Prestasi Kerja dan Disiplin Kerja Pegawai pada Dinas Pendidikan Kabupaten Garut. Jurnal Pembangunan Dan Kebujakan Publik, 2(2), 10–19. www.journal.uniga.ac.id

Grindle, M. S. (1980). Politics And Policy Implementation In The Third World (Vol. 17). Princenton.

Heri, J., Alamsyah, A., Nugraha, M., Tamansiswa, U., & Palembang, U. (2024). Evaluasi Mutasi Pegawai di Pemerintahan Kabupaten Banyuasin. 4.

Kamaria, A. (2021). Implementasi kebjikan penataan dan mutasi guru pegawai negeri sipil di lingkungan dinas pendidikan kabupaten halmahera utara. Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 7(3), 82–96. https://doi.org/10.5281/zenodo.4970644

Kasiran, R. (2021). Analisis Mutasi Pindah Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Jurnal Administrasi Negara, 27(3), 317–338. https://doi.org/10.33509/jan.v27i3.1506

Khaldun, I. S., & Setiawati, B. (2022). Pelaksanaan Mutasi Pejabat Struktural di Kantor Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Polewali Mandar. Kajian Ilmiah Mahasiswa Administrasi Publik, 3(5). https://journal.unismuh.ac.id/index.php/kimap/index

Luaylik, N. F., Azizah, R. N., & Saputri, E. (2022). Strategi Pemberdayaan Umkm Batik Desa Klampar Kabupaten Pamekasan Dalam Perspektif Kebijkan Berkelanjutan. Jurnal Mediasosian : Jurnal Ilmu Sosial Dan Administrasi Negara, 6(2), 315.

Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). Naturalistic inquiry. In Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952. (Vol. 2). Sage Publications.

Mangemba, M. D. (2018). Implementasi Mutasi Pegawai Negeri Sipil: Mutasi Prestasi, Pemeliharaan dan Hukuman. 4, 138–151.

Marwiyah, S. (2022). Kebijakan Publik. Universitas Panca Marga.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: a methods sourcebook. In Arizona State University (3rd ed.). SAGE Publications, Inc.

Niswah, A. A., & Atieq, M. Q. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Badan Kepegawaian, Pendidikan, Dan Pelatihan Kabupaten Kudus. Jurnal Ilmiah Ilmu Manajemen Dan Kewirausahaan, 3, 79–102. https://doi.org/10.46306/vls.v3i1.165

Nugraha, M. Q., Parwati, E. D., Fasmadhy, D., Administrasi, M. I., Muhammadiyah, U., & Timur, J. (2024). THE RIGHT MAN ON THE RIGHT JOB : PENGARUH KEBIJAKAN. 2(1), 151–164.

Rizky Akbar, Muh. Ilham, & Deti Mulyati. (2021). Implementasi Kebijakan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Serang Provinsi Banten. VISIONER : Jurnal Pemerintahan Daerah Di Indonesia, 13(2), 441–454. https://doi.org/10.54783/jv.v13i2.445

Rosadi, I. (2021). Efektivitas Pelaksanaan Mutasi Pegawai Negeri Sipil (Studi di BKPSDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung). Jurnal Studia Administrasi, 3(1), 4–14. https://doi.org/10.47995/jian.v3i1.47

Rusliandy, R. (2022). Evaluasi Implementasi Kebijakan Disiplin Pegawai Negeri Sipil Daerah. Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya, 8(1), 127. https://doi.org/10.32884/ideas.v8i1.629

Sarvin, Sahrun, & Suryani BB. (2023). Pelaksanaan Mutasi dalam Meningkatkan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Buton Utara. Rezpublica Jurnal Administrasi Negara, Politik-Pemerintahan & Hubugan Internasional, 9(2), 73–83. https://ojs.uho.ac.id/index.php/rezpublica

Smith, T. B. (1973). The Policy Implementation process. Policy Sciences.

Sugiyono. (2020). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D (27th ed.). Alfabeta.

Tjahjan. (2006). Impelementasi Kebijakan Publik. In D. M. dan C. Paskarina (Ed.), Notes and Queries (1st ed., Vols. s1-IX, Issue 240). Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI). https://doi.org/10.1093/nq/s1-IX.240.527-h

Yolemal Djumati, N., Rares, J., & Purwanto, P. (2024). Implementasi Kebijakan dalam Penempatan ASN pada Jabatan Struktural Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kabupaten Puncak. Action Research Literate, 8(8), 2293–2302. https://doi.org/10.46799/arl.v8i8.508