PENGAWASAN KINERJA APARATUR DAERAH MELALUI AUDIT KINERJA APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP)

Authors

  • Nurima Jiwayanti Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia
  • M Daimul Abror Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5230

Keywords:

Audit Kinerja, APIP, Inspektorat

Abstract

Sebagai aparat pengawasan internal pemerintah (APIP), Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota diharapkan dapat memperluas kapasitasnya untuk lebih mengembangkan pelaksanaan pemerintahan melalui hasil pengawasan. APIP akan dapat menentukan audit kinerja, apakah suatu fungsi, program, atau kegiatan telah dilaksanakan secara efektif, efisien, dan hemat biaya. Hal ini pada akhirnya akan dapat membantu organisasi dalam meningkatkan aspek kinerja seperti aspek efektif, efisien, dan ekonomis (3E). Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, berdasarkan studi kasus dengan tujuan untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Hasil penelitian menemukan langkah-langkah dan prosedur dalam Audit Kinerja APIP Inspektorat Daerah Kabupaten Nganjuk berpedoman pada Keputusan Inspektur Daerah Nomor 188/18/K/411.200/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Audit Kinerja pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk. Pelaksanaan Audit Kinerja di Kabupaten Nganjuk telah sesuai dengan teori pengukuran sektor publik. Hambatan-hambatan yang terjadi dalam audit kinerja yaitu: (a)Jadwal Penugasan yang padat (b) Kemampuan APIP belum merata (c) Hambatan dari pihak Auditi. Dampak yang bisa dirasakan setelah dilakukan audit kinerja yaitu: (a) Perbaikan dan peningkatan kinerja (b) Peningkatan Pelayanan Publik (c) Memberikan pertimbangan yang sistematik dalam pembuatan keputusan pemberian reward dan punishment.  

References

Agustin, R. D., & Subardjo, A. (2017). Konsep value for money dalam mengukur kinerja pelayanan sektor publik. Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA), 6(6).

Betta, A., & Arza, F. I. (2020). Pengaruh Komitmen Perangkat Daerah, Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah Dan Budaya Organisasi Terhadap Efektifitas Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Wahana Riset Akuntansi, 8(1), 24–34.

Efendi, A. (2020). Mekanisme Audit Kinerja Berbasis Teknologi Informatika pada Masa Pandemi Covid-19 dan Pengaruhnya terhadap Proses Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Fungsional Auditor (JFA) Aparat Pengawas Internal Pemerintah. Prosiding Seminar Nasional Pascasarjana, 1(01), 53–62.

Fatmawati, E., & Mashuri, M. (2019). Strategi Peningkatan Kinerja Pegawai Di Bagian Umum Dan Perlengkapan Sub Bagian Tata Usaha Dan Kepegawaian Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Mediasosian, Vol. 3(1), hal. 34-49.

Gunawan, D. R. (2016). Penerapan sistem e-budgeting terhadap transparansi dan akuntabilitas keuangan publik (Studi pada Pemerintah Kota Surabaya). AKRUAL: Jurnal Akuntansi, 8(1), 72–102.

Mahmudi. (2005). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Akademi Manajemen Perusahaan YKPN, Yogyakarta.

Mardiasmo, M. (2006). Perwujudan transparansi dan akuntabilitas publik melalui akuntansi sektor publik: suatu sarana good governance. Jurnal Akuntansi Pemerintah, 2(1), 1–17.

Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). Qualitative data analysis: A methods sourcebook. Sage publications.

Moleong. (n.d.). Lokasi Penelitian Jenis dan Pendekatan Penelitian Data dan Jenis Data. 25–36.

Murdi, H., & Putri, A. (2020). Faktor–Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Payakumbuh. Jurnal Ekonomi, 23(1), 50–66.

Nanda, R., & Darwanis, D. (2016). Analisis implementasi anggaran berbasis kinerja pada pemerintah daerah (Studi Deskriptif pada Dinas DPKKD Kabupaten Aceh Selatan). Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi, 1(1), 327–340.

Rai, I. G. A. (2008). Audit kinerja pada sektor publik: konsep, praktik, studi kasus. Penerbit Salemba.

Saputro, S., Rustama, A., Kusnandar, I., Istiqomah, N., Khoiriyah, S., Tantri, D., & Karyanta, N. A. (2015). Analisis Kebijakan Pemberdayaan dan Perlindungan Sosial Lanjut Usia.

Setiawan, H., & Mustofa, K. (2013). Metode Audit Tata Kelola Teknologi Informasi di Instansi Pemerintah Indonesia. JURNAL IPTEKKOM (Jurnal Ilmu Pengetahuan & Teknologi Informasi), 15(1), 1–16.

Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta.

Sunaryo, B. (2019). Efektivitas Pelaksanaan Benchmarking Pendidikan Dan Pelatihan Kepemimpinan Di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah Provinsi Sulawesi Tengah. Jurnal Kewidyaiswaraan, 4(2), 229–242.

Utama, W., & Buku, R. (n.d.). BPKP.

Utari, W., & Wibowo, N. M. (2021). Pengaruh Disiplin, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Kerja Terhadap Kinerja Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (Apip) Inspektorat Kabupaten Bojonegoro. Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Manajemen, 4(1).

Yayorin, P., & Barat, K. K. (2019). Best Management Practices (BMP) Panduan Pengelolaan Hutan Produksi Mendukung Konservasi Banteng Kalimantan (Bos javanicus lowi) di Hulu Belantikan Kabupaten Lamandau Kalimantan Tengah.

PlumX Metrics

Published

2024-02-05