IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERMENDAGRI NOMOR 110 TAHUN 2016 TENTANG BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DI DESA TANJUNGGUNUNG

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah lembaga penting di tingkat desa yang berfungsi merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan, serta menampung aspirasi masyarakat. Di Desa Tanjunggunung, Kecamatan Peterongan, Kabupaten Jombang, BPD bertanggung jawab atas pengelolaan pemerintahan desa, bermitra dengan pemerintah desa dalam bidang pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan implementasi Kebijakan Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang BPD di Desa Tanjunggunung, serta mengidentifikasi faktor penghambat dan pendukungnya. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman, dengan fokus pada komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi sesuai teori Edward. Hasil penelitian menunjukkan komunikasi berjalan sangat baik, dengan BPD menjalankan tugas penyaluran aspirasi, pembuatan peraturan desa, dan pengawasan kepala desa. Sumber daya manusia dan fasilitas memadai, wewenang dan informasi cukup untuk menjalankan tugas, dan disposisi kewenangan dilakukan secara musyawarah dan terdokumentasi dengan baik. Struktur birokrasi berfungsi sesuai SOP. Keterbatasan anggaran untuk insentif menjadi kendala utama, sedangkan sinergitas antar stakeholder dan kompetensi anggota BPD yang berpengalaman menjadi faktor pendukung utama implementasi kebijakan.