Kewenangan Kurator Dalam Menyelesaikan Persoalan Kepailitan Waralaba Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Abstract

Penelitian ini berfokus tentang bagaimana kewenangan kurator dalam menyelesaikan persoalan kepailitan waralaba. Dalam konteks hukum indonesia, kepailitan waralaba diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang khususnya dalam Pasal 36 dan 37. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan analitis untuk mengevaluasi dan memberikan pemahaman mengenai peran kurator dalam kepailitan waralaba. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kewenangan kurator telah diatur dalam UU No.37/2004, terdapat kekosongan dalam regulasi teknis terkait penyelesaian kepailitan khusus waralaba. Ketidaklengkapan ini menimbulkan ketidakpastian hukum yang berpotensi merugikan pihak-pihak terkait, seperti pemberi waralaba (franchisor), penerima waralaba (franchisee), dan kreditor.

Kata Kunci : Kurator, Pailit, Waralaba