IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
DOI:
https://doi.org/10.30737/interaksi.v1i1.5229Keywords:
Implementasi, keterbukaan informasi publik, KPUAbstract
Tujuan dari penelitian ini pertama untuk mendeskripsikan dan menganalisa Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Madiun. Kedua untuk mendeskripsikan kendala dan pendukung Implementasi Keterbukaan Informasi Publik di KPU Kota Madiun. Riset ini menggunakan jenis eksplorasi kualitatif dengan teknik investigasi. Masalah ini belum sepenuhnya diselesaikan di Komisi Pemilihan Umum Politik Kota Madiun. Untuk menentukan saksi kunci digunakan strategi penelitian purposif, sedangkan untuk menentukan jumlah sumber informasi digunakan prosedur pemeriksaan Snowball. Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah observasi, dokumentasi, dan wawancara. Untuk menguraikan informasi yang didapat dari lapangan, digunakan model intuitif yang dibuat oleh Miles dan Hubermans. Hasil penelitiannya adalah komunikasi berjalan dengan cukup baik antara KPU RI dan KPU Kota Madiun dalam koordinasi sejak awal pengajuan domain, perubahan isi konten dan pembuatan websitenya.. Sumber daya manusia, sumber daya anggaran dan sumber daya informasi sangat baik dalam menunjang realisasi keterbukaan informasi public di lingkungan KPU Kota Madiun. Disposisi atau Penyerahan kewenangan sudah berjalan dengan baik karena di berikan kepada pejabat terkait yang memiliki latar belakang pendidikan dan kemampuan menjadi pejabat pelaksana informasi dan dokumentasi. Struktur Birokrasi dari Perencanaan, pengajuan, dan pembuatan website juga sudah sesuai dengan peraturan UU No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
References
Binowo, E. K. (2022). STUDI KOMPARASI PEMILIHAN PRESIDEN INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT. POLITICO: Jurnal Ilmu Politik, 11(2).
EDWARD III, G. C. (1980). Implementing public policy. Congressional Quarterly Press.
Herawati, R., HANANTO, U. D. W. I., & Sukma, N. M. (2018). Kepastian Hukum Pemilu dalam Pemilu Serentak 2019 Melalui Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
Leo, A. (2022). Dasar- dasar Kebijakan Publik. Alfabeta.
Matthew B. Miles, A. Michael Hubberman, J. S. (n.d.). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook (Vol. 30, Issue 25). https://doi.org/10.7748/ns.30.25.33.s40
Moleong Lexy, J. (2000). Metodelogi Penelitian Kualitatif. Remaja Posdakarya, Bandung.
Nahuddin, Y. E. (2017). Pemilihan Umum dalam Sistem Demokrasi Perspektif Sila ke-4 Pancasila. Jurnal Cakrawala Hukum, 8(2).
Patmasari, C. D., & Suharno. (2019). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik pada Pemerintah Desa di Kabupaten Sleman. Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Dan Hukum, 8(3), 275–284.
Prabowo, R. D., Manar, D. G., & Adhi, S. (2014). Implementasi undang-undang keterbukaan informasi publik dalam upaya mewujudkan good governance (kajian tiga badan publik: Bappeda, Dpkad Dan Dinas Pendidikan Kota Semarang). Journal of Politic and Government Studies, 3(3), 187–195.
Sugiyono. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dan R&D. Alfabeta.
Syeh, F. F., Amir, A. S., & Arya, N. (2022). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Pada Situs Web Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Selatan. Perspektif Komunikasi: Jurnal Ilmu Komunikasi Politik Dan Komunikasi Bisnis, 6(2), 209. https://doi.org/10.24853/pk.6.2.209-218
Taufik, A. (2016). IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BIDANG PERTANAHAN (Studi di Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta) (Vol. 01). Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional.
Windyaningrum, R. (2018). Implementasi Keterbukaan Informasi Publik Melalui Pengembangan Siste m Informasi Desa Pada Website Pemerintah Desa. Indonesia Yang Berkeadilan Sosial Tanpa Diskriminasi, pp 1-22.
Downloads
Published
Issue
Section
License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
