IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK)

Authors

  • Toni Widiantoro Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia
  • Suwarno Prodi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Kadiri, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.30737/interaksi.v2i03.6700

Keywords:

Implementasi Kebijakan, Sistem Informasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD, Pemerintah Daerah

Abstract

Penerapan sistem informasi dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) memiliki peran krusial dalam meningkatkan transparansi, akuntabilitas, serta efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan sistem informasi pemerintah daerah dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2024 di Pemerintah Kabupaten Trenggalek. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan sistem informasi dalam penyusunan APBD telah memberikan dampak positif dalam hal percepatan proses perencanaan anggaran, ketepatan data, serta peningkatan koordinasi antarorganisasi perangkat daerah (OPD). Namun, beberapa tantangan masih ditemukan, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi serta kendala teknis dalam operasional sistem. Faktor pendukung utama dalam implementasi kebijakan ini adalah adanya regulasi yang jelas, komitmen dari pimpinan daerah, serta peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan. Kesimpulannya, implementasi kebijakan sistem informasi dalam penyusunan APBD di Kabupaten Trenggalek telah berjalan cukup baik meskipun masih terdapat kendala yang perlu diatasi. Rekomendasi dari penelitian ini mencakup peningkatan kapasitas SDM, penguatan infrastruktur teknologi, serta optimalisasi sistem informasi agar lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna. 

References

Agustino, L. (2022). Dasar-Dasar Kebijaksanaan Publik (Edisi Revisi Ke-2). Cv. Alfabeta.

Dwiyanto, A. (2021). Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik. Ugm Press.

Inzany, R., Yulivan, I., Saputro, G. E., Suwito, S., Purwantoro, S. A., & Prihantoro, K. (2022). Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Dalam Perencanaan Pendapatan Dan Belanja Daerah. Jurnal Inovasi Penelitian, 2(10), 3573–3588.

Miles, M. B., Huberman, A. ., & Johnny Saldana. (2014). Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook (3rd Ed.). Sage Publication.

Moleong, L. J. (2018). Metode Penelitian Kualitatif, Cetakan Ke-37. Bandung: Pt. Remaja Rosdakarya.

Nasution, M. I., & Si, N. M. (2021). Analisis Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Sipd) Pada Badan Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah (Bpkad) Kota Medan. Jurnal Akuntansi Dan Keuangan, 9(2), 109–116.

Nugraha, D. R. A., & Firmanto, Y. (2019). Efektivitas Keberhasilan Implementasi Sistem Pembayaran E-Wallet Linkaja Pada Pembelian Tiket Ka Lokal Di Kai Access. Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, 8(2).

Nur Azizah Hasibuan, A. (2024). Implementasi Kebijakan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak Dari Tindak Kekerasan Pada Upt Ppa Dp3apm Kota Medan. Universitas Malikussaleh.

Nuradhawati, R. (2019). Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia. Academia Praja: Jurnal Ilmu Politik, Pemerintahan, Dan Administrasi Publik, 2(01), 152–170.

Pramono, J. (2020). Implementasi Dan Evaluasi Kebijakan Publik. Unisri Press.

Rudini, A. (2024). Sistem Informasi Manajemen. Cv. Azka Pustaka.

Simatupang, S. A. P., Talenta, I. S., Hutajulu, H. M. R., Siahaan, R. K., & Hadiningrum, S. (2024). Efektifitas Pembentukan Daerah Berdasarkan Uu No 8 Tahun 2023 Guna Mendukung Otonomi Daerah Di Indonesia. Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Humaniora, 1(2), 162–174.

Sjafrizal. (2016). Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi. Pt Raja Grafindo Persada.

Sore, U. B. (2017). Kebijakan Publik (Vol. 1). Sah Media.

Sudjiman, P. E., & Sudjiman, L. S. (2018). Analisis Sistem Informasi Manajemen Berbasis Komputer Dalam Proses Pengambilan Keputusan. Teika, 8(2), 55–66.

Sugiyono. (2018). Metode Penelitian. Alfabeta.

Suwarja, H. M. (2019). Implementasi Undang-Undang Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 Tentang Perumahan Dan Kawasan Permukiman Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Infrastruktur Kawasan Permukiman Kumuh Kota Medan Di Kecamatan Medan Marelan. Publik Reform: Jurnal Administrasi Publik, 5(1).

Wijonarko P, R. (2021). Pengaruh Keberhasilan Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei Pada Perguruan Tinggi Di Kabupaten Kuningan Jawa Barat). Program Studi Magister Akuntansi Sekolah Pasca Sarjana Universitas Widyatama.

Winarno, B. (2016). Kebijakan Publik Era Globalisasi. Media Pressindo.

Wurara, C. N. C., Kimbal, A., & Kumayas, N. (2020). Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Kota Manado (Studi Di Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Manado). Jurnal Eksekutif, 2(5).

Published

2025-09-09

How to Cite

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM INFORMASI PEMERINTAH DAERAH DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN ANGGARAN 2024 (STUDI PADA PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK). (2025). Jurnal Interaksi : Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik, 2(03), 251-260. https://doi.org/10.30737/interaksi.v2i03.6700

Similar Articles

1-10 of 64

You may also start an advanced similarity search for this article.

Most read articles by the same author(s)

1 2 > >>