IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERIAN TUGAS BELAJAR DAN IJIN BELAJAR PEGAWAI NEGERI SIPIL DI PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

Abstract

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis implementasi pemberian tugas belajar dan izin belajar bagi PNS di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung, serta mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat. Penelitian ini penulis memakai metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan pendekatan induktif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara kepada informan yang terlibat dalam penyelenggaraan tugas belajar dan ijin belajar. Informannya yaitu Kepala BKPSDM, Kepala Bidang Pengembangan Kompetensi Aparatur, PNS yang telah, sedang, dan akan mengajukan studi belajar. Fokus penelitian ini menggunakan model teori Ripley and Franklin yaitu tingkat kepatuhan, kelancaran rutinitas fungsi, terwujudnya kinerja dan dampak yang diinginkan. Kesimpulan dari penelitian yaitu berdasarkan tingkat kepatuhan yaitu belum dilaksanakannya pemantauan dan evaluasi pada studi ijin belajar, pegawai yang terlambat mengajukan studi hingga tidak melaporkan ketika seleksi tugas belajar. Dari aspek tingkat kelancaran rutinitas terdapat beberapa kendala yaitu sosialisasi, kerjasama, rekomendasi pimpinan, dan belum adanya kerjasama BKPSDM dengan universitas atau lembaga akademik lainnya. Dari aspek dampak yang dikehendaki, dengan adanya pemberian tugas belajar, ijin belajar dan surat keterangan kepemilikan ijazah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kinerja pegawai. Namun pemberian tugas belajar dan ijin belajar jumlahnya belum di sesuaikan dengan kebutuhan karena BKPSDM pada saat ini belum memiliki peta rencana pengembangan kompetensi.