REDESAIN STRUKTUR ORGANISASI PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK MENINGKATKAN RESPONSIVITAS PELAYANAN DI KABUPATEN NGANJUK
DOI:
https://doi.org/10.30737/interaksi.v3i01.8064Keywords:
Struktur Organisasi, Administrasi Kependudukan, Delegasi Kewenangan, Pelayanan Publik, Inovasi BirokrasiAbstract
Pelayanan administrasi kependudukan (adminduk) merupakan layanan dasar yang menentukan akses warga terhadap hak sosial dan ekonomi. Di Kabupaten Nganjuk, digitalisasi telah memperluas kanal pelayanan, tetapi penataan struktur dan distribusi kewenangan diduga belum mengikutinya. Artikel analisis kebijakan ini bertujuan menganalisis ketidaksejajaran struktur dan kewenangan dalam pelayanan adminduk serta merumuskan desain organisasi untuk mempercepat penyelesaian layanan. Artikel bersifat konseptual: analisis dokumen kualitatif-deskriptif terhadap policy brief penulis, regulasi, dan literatur, tanpa data lapangan baru, sehingga seluruh temuan merupakan proposisi analitis yang belum diuji empiris. Analisis menunjukkan bahwa persoalan utama diduga bukan keterbatasan teknologi, melainkan ketidaksejajaran antara struktur formal yang datar dan kewenangan operasional yang terpusat, sehingga berpotensi menimbulkan bottleneck verifikasi, keterbatasan kewenangan kecamatan, koordinasi data sektoral, dan ketidakpastian mandat pejabat fungsional. Kebaruan artikel adalah memadukan delayering, delegasi berbasis risiko, dan tim lintas fungsi dalam satu desain adminduk daerah. Desain yang diusulkan: mandat layanan berisiko rendah (misalnya cetak ulang KTP-el) kepada pejabat fungsional, unit pelayanan kecamatan, tim lintas fungsi permanen, serta indikator SLA dan kepuasan masyarakat.
References
Anwar, C., & Rahmat, A. (2022). Birokrasi Delayering di Indonesia: Tantangan Transformasi Jabatan Struktural ke Fungsional di Tingkat Lokal. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 20(2), 145–158.
Birokrasi, K. P. A. N. dan R. (2021). Peraturan Menteri PANRB Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional.
Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. European Law Journal, 13(4), 447–468. https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x
Dunn, W. N. (2018). Public policy analysis: An integrated approach (6th ed.). Routledge.
Dwiyanto, A. (2021). Mengomandoi Transformasi Birokrasi Publik di Era Disrupsi. Gadjah Mada University Press.
Evans, T., & Harris, J. (2004). Street-level bureaucracy, social work and the (exaggerated) death of discretion. British Journal of Social Work, 34(6), 871–895. https://doi.org/10.1093/bjsw/bch106
Firman, A., & Kurniawan, T. (2023). Kebijakan Penyederhanaan Birokrasi dan Dampaknya terhadap Kinerja Pelayanan Perizinan di Daerah. Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik, 11(1), 34–48.
Handayani, S., & Prasetyo, B. (2024). Analisis Kesiapan Pejabat Fungsional Hasil Penyetaraan dalam Pelayanan Satu Pintu. Jurnal Transformasi Administrasi, 14(1), 12–25.
Indonesia, R. (2020). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.
Krippendorff, K. (2018). Content analysis: An introduction to its methodology (4th ed.). SAGE Publications.
Kurniawan, A., Noor, I., & Setyowati, E. (2022). Local Economic Development Strategy through Scenario Planning Approach (Study on the Development of Rural Agro-tourism Areas in Banyuwangi). Wacana Journal of Social and Humanity Studies, 25(1).
Kurniawan, R. (2022). Agile Governance dalam Pelayanan Publik. Jurnal Administrasi Publik, 18(2), 201–215.
Lipsky, M. (1980). Street-level bureaucracy: Dilemmas of the individual in public services. Russell Sage Foundation.
Maulana, A. (2022). Analysis of bureaucratic reform through delayering of government institutions in Indonesia. Jurnal Borneo Administrator, 18(2).
Mulyadi, D., & Setiawan, I. (2023). Problematika integrasi sistem OSS RBA dengan struktur organisasi daerah. Jurnal Governance Dan Kebijakan Publik, 5(2), 89–102.
Nganjuk, B. P. S. K. (2025). Kabupaten Nganjuk dalam angka 2025. BPS Kabupaten Nganjuk.
Nugroho, D. (2021). Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi. Elex Media Komputindo.
Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 Tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif (2013).
Permana, I., & Saputra, A. (2025). Mengurai Ego Sektoral: Inovasi Struktur Organisasi Publik melalui Cross-Functional Team. Jurnal Teori Dan Aplikasi Administrasi Publik, 8(1), 55–70.
Prasojo, E. (2022). Reformasi Kelembagaan dan Struktur Pemerintahan di Indonesia: Menuju Dynamic Governance. Jurnal Studi Pemerintahan, 13(3), 310–328.
Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep Implementasi Kebijakan Publik. Jurnal Publik, 11(1), 15–23.
Rasyid, H., & Utomo, T. W. (2024). Evaluasi Kebijakan Penyetaraan Jabatan di Pemerintah Daerah: Perspektif Desain Organisasi. Jurnal Manajemen Aparatur Sipil Negara, 6(2), 112–127.
Romzek, B. S., & Dubnick, M. J. (1987). Accountability in the public sector: Lessons from the Challenger tragedy. Public Administration Review, 47(3), 227–238. https://doi.org/10.2307/975901
Siregar, H., & Wijaya, M. (2023). Digitalisasi Pelayanan Publik dan Transformasi Budaya Kerja ASN Pasca-Penyederhanaan Birokrasi. Jurnal Analisis Kebijakan, 7(3), 178–192.
Suwarno, Y. (2021). Inovasi pelayanan publik di Indonesia: Teori dan praktik. Lembaga Administrasi Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan (2006).
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (2009).
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (2014).
Wibawa, S. (2019). Administrasi Publik Baru di Indonesia: Mencari Identitas dalam Perubahan. Pustaka Pelajar.
Downloads
Additional Files
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 Gilang Yahya Nasrullah, M. Daimul Abror
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
