Perlindungan Hukum Kesetaraan Upah bagi Perempuan Pekerja: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
DOI:
https://doi.org/10.30737/transparansi.v4i2.2365Abstract
Indonesia adalah salah satu negara itu telah meratifikasi Perburuhan Internasional Konvensi Organisasi (ILO), yang sejak 12 Juli 1950 telah menjadi anggota Organisasi Perburuhan Internasional. 6 Indonesia menjadi negara pertama di Asia dan berada di posisi kelima di seluruh dunia sebagai negara yang telah meratifikasi 18 nya konvensi.1 Satu poin penting dalam file konvensi adalah kesetaraan gender antara pekerja perempuan dan lakilaki.2 Salah satu isu strategis yang sangat luas yang dibahas oleh negara berkembang terkait untuk masalah kesetaraan gender. Upah disparitas menurut gender masih terjadi di Indonesia dan hampir semua negara di dunia. Itu budaya patriarki masih terlihat di tingkat latihan. 3Wanita lebih rendah berprestasi dibanding laki-laki di berbagai bidang. Seperti itu kondisi bukanlah hal yang baik dalam prosesnya pembangunan berkelanjutan. Karena itu harus antara pria dan wanita di posisi yang sama.References
DAFTAR PUSTAKA Buku
Sastrohadiwiryo, B. Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja Indonesia Pendekatan Administrasi
dan Operasional, Cet. 2.
Maimun, Hukum Ketenagakerjaan Suatu Pengantar, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2007)
Artikel jurnal
Addiniaty, Annida, ‘Lemahnya Perlindungan Hukum Bagi Buruh Wanita’ (2013) Jurnal
Rechtvinding Online Achmad,
Syamsiah in Dwi Edi Wibowo, ‘Peran Ganda Perempuan dan Kesetaraan Gender’ (Double
Role of Women and Gender Equality), accessed
from http://ejournal.iainpekalongan.ac.id/index.ph p/Muwazah/article/view/6/6
access date June 20, 2020
Banjari, Desia Rakhna, ‘Pelaksanaan dan Perlindungan Akses Hak Pekerja Wanita di
Indonesia: Telaah UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan atas Konvensi
ILO’ (Implementation and Protection of Access to Women's Workers' Rights in
Indonesia: Review Law No. 13 of 2003 concerning Employment of the ILO
Convention) (2019) 10(1) Jurnal HAM
Hennigusnia, ‘Kesenjangan Upah Antar Gender di Indonesia Glass Ceiling atau Sticky
Floor?’ (Gender Gap between Gender in Indonesia Glass Ceiling or Sticky Floor?)
(2014) 9, Peneliti Pertama Pusat Litbag Ketenagakerjaan Kementrian
Ketenagakerjaan RI,
Hilmy, Umu, ‘Pelanggaran dan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kabupaten Malang’,
(2011) 23(3), Mimbar Hukum, p.431
Klasen, Stephen, Francesca Lamanna, ‘The Impact of Gender Inequality in Education and
Employment on Economic Growth: New Evidence for a Panel of Countries’ (2009)
(3) Feminist Economics, 91-132
Martesa Husna Laili, Anie Damayanti, ‘Kesenjangan Upah Antargender di Indonesia: Bukti
Empiris di Sektor Manufaktur’ ‘Intergender Wage Gaps in Indonesia: Empirical
Evidence in the Manufacturing Sector’ (2018) Jurnal Ekonomi dan Pembangunan
Indonesia
Pratiwi, Priska Sari, 'Garment Factory Workers Often Experience Sexual Violence',
CNNIndonesia, aceessed September 23, 2017, https://www.cnnindonesia.com/nation
al/20161124152933-20- 175048/garment-factory-workersoften-experienced-sexual
violence/
Smith, Rhona K. M, et.al. 2008, Human Rights Law, Knut D. Asplund, Suparman Marzuki,
Eko Riyadi (Editor), (Yogyakarta: PUSHAM UII)
Suhartoyo, ‘Perlindungan Hukum Bagi Buruh Dalam Sistem Hukum Ketenagakerjaan
Nasional’ (2019) 2(2), Adminitrative Law & Governance Journal
Laporan
Badan Pusat Statistik, Statistik Gender Tematik-Potret Ketimpangan Gender dalam Ekonomi,
(Jakarta: Penerbit: Kementerian PPA, 2016)
Badan Pusat Statistik, Laporan Perekonomian Indonesia 2019
Sumber Online
‘Sri Mulyani: Upah Pekerja Wanita masih Di Bawah Pria sebesar 32%’.
https://economy.okezone.com/read/20
/03/13/320/2029492/srimulyaniupahpekerja-wanita-masih-32-lebihrendah-daripria, accessed 29 June 2020
Hukum dan Peraturan
ILO Resolution Concerning the Promotion of Gender Equality, Pay Equity and Maternity
Protection 2004
Kamus Besar Bahasa Indonesia
ILO Convention No. 100 of 1951 with Law No. 80 of 1957 concerning the approval of ILO
Conventions No. 100 Regarding Wages for Men and Women for Work of Equal Value
Law No.13 Year 2003 on Employment