, Fakultas hukum Universitas kadiri, Indonesia
-
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENERAPAN PIDANA KORPORASI TERHADAP KEGIATAN YANG DIATUR DALAM PASAL 100 UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 DAN IMPLIKASINYA PADA TANGGUNG JAWAB DIREKSI
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA WANITA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
IMPLEMENTASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA DI INDONESIA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KONSEKUENSI YURIDIS JUAL BELI TANAH YANG DIBEBANI HAK TANGGUNGAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PASIEN DALAM TRANSAKSI TERAPIUTIK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
DISPENSASI KAWIN DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 JUNCTO UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM SERIKAT PEKERJA FREELANCE BAGI WARTAWAN DALAM PERSEPEKTIF UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 1 No. 2 (2018): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
ASPEK YURIDIS PENUKARAN TANAH WAKAF DI INDONESIA
Abstract -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEBIJAKAN PEMBERLAKUAN KARANTINA WILAYAH SEBAGAI ANTISIPASI PENYEBARAN CORONA VIRUS DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 3 No. 2 (2020): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITOR TERHADAP DEBITOR WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT PENGAKUAN HUTANG
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEDUDUKAN HUKUM PIDANAiINTERNASIONAL DALAM PERSPEKTIF HUBUNGANiINTERNASIONAL
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
CIDERA JANJI DALAM PERJANJIAN KREDIT JAMINAN FIDUSIA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 1 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Dampak Globalisasi dan Modernisasi Terhadap Tata Norma Masyarakat Dan Sistem Religi di Lereng Gunung Kelud Kabupaten Kediri
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Online Dispute Resolution (ODR) Wujud Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis Fintech di Indonesia
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
MISBUIK VAN OMSTANDIGEDEN MERUPAKAN BENTUK PENYIMPANGAN TERHADAP ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
TANGGUNG JAWAB BANK SEBAGAI WUJUD PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH KONTRAK PERBANKAN
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 4 No. 2 (2021): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
Perlindungan Hukum Kesetaraan Upah bagi Perempuan Pekerja: Perspektif Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia
Abstract -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP APOTEKER DALAM MELAKSANAKAN PROFESI
Abstract -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PERAN KEPALA DESA, PERANGKAT DESA DAN LEMBAGA MUSYAWARAH MASYARAKAT DESA DALAM KEDUDUKANNYA SEBAGAI PEMERINTAH DESA TERHADAP PERENCANAAN PEMBANGUNAN DESA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 6 No. 1 (2023): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
KEDUDUKAN PENGACARA PRAKTEK PRA-UNDANGUNDANG NOMOR 18 TAHUN 2003 TENTANG ADVOKAT
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 1 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN TERHADAP KINERJA ORGANISASI
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PORSTITUSI ONLINE DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 2 No. 2 (2019): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
PENINGKATAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM KEMITRAAN PERHUTANI DI KECAMATAN NGANCAR KABUPATEN KEDIRI ( Studi Implementasi Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.P.83/MenLHK/Setjen/Kum.1/10/2016 Tentang Kemitraan Kehutanan)
Abstract PDF -
Transparansi Hukum Vol. 5 No. 1 (2022): TRANSPARANSI HUKUM - Articles
EKSISTENSI KEPALA DESA MENCIPTAKAN KETAHANAN SOSIAL BUDAYA MASYARAKAT SESUAI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA (STUDI DI DESA PAKEL KECAMATAN GUCIALIT KABUPATEN LUMAJANG)
Abstract PDF
